Simalungun, NET24JAM.lD – Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Simalungun beberapa bulan terakhir ini kiranya mendapat atensi dari beberapa kalangan, khususnya kasus kekerasan yang dilakukan oknum guru agama yang menghukum muridnya dengan menyuruh meminum air closed WC dengan pipet di Gunung Maligas.
Hal ini mendapat perhatian dari Andre sinaga, SPd Sekretaris Komisi IV DPRD Simalungun yang membidangi pendidikan sekaligus Perempuan dan Anak di Kabupaten Simalungun.
Kepada wartawan NET24JAM.ID Rabu (9/6/2021) andre mengecam keras tindakan oknum guru yang menghukum murid dengan meminum air closed wc dengan pipet.
“ini sudah tindakan diluar peri kemanusiaan, masih banyak hukuman lain yang bisa diterapkan, tapi justru hal yang menjijikan diterapkan untuk menghukum anak yang notabene generasi bangsa, dan ini terjadi di dapil saya bang,”jelas andre.
“Janganlah kasus ini dipolitisasi untuk kepentingan oknum tertentu dengan mempersulit korban agar kasus ini diam, perlu diingat para orangtua hanya menuntut tindakan oknum guru tersebut yang telah menghukum korban dengan menyuruh meminum air wc pake pipet bukan menuntut akibat yang timbul dari tindakan tersebut,”sambungnya.
Terlepas dari itu anak muda yang sukses menjadi anggota DPRD Simalungun dari Fraksi Demokrat ini, begitu pedulinya terhadap kehidupan bermasyarakat tanpa memandang ras dan agama memang patut diapresiasi.
Bahkan lebih lanjut Andre Sinaga yang saat ini sebagai sekretaris Komisi IV DPRD Simalungun juga akan siap mengawal kasus ini hingga selesai dan berharap para pihak APH objektif dalam menangani kasus ini sesuai UU Perlindungan Anak yang berlaku di Republik ini.
Terpisah Ketua Joko Tingkir Riyandan juga memberikan atensinya dan mengapresiasi tindakan para orangtua siswa korban kekerasan fisik yang merani melaporkan oknum guru sebagai pelaku diskriminasi tindakan kekerasan terhadap anak.
“Kami sangat mengapresiasi para orangtua koran yang berani melaporkan oknum guru tersebut, dan langkah ini sangat tepat agar kedepannya tidak ada lagi murid murid yang menjadi korban,”jelas riyandan
“Kami akan pantau perkembangan kasus ini jika terdiam di penyidik, kita masih punya Divpropam Polri, Kompolnas, bahkan Ombudsman untuk melanjutkan laporan ini,”sambung riyandan.
Sementara Ketua LPA Sumut Muniruddin Ritonga melalui Ketua LPA Siantar sebagai penerima mandat Ida Halanita Damanik, SHut kepada wartawan NET24JAM.ID saat ditanya apakah perlu korban menyiapkan surat Visum Fsikis untuk melengkapi berkas laporan mengatakan tidak ada lagi alasan menunda nunda untuk menjadikan oknum guru sebagai tersangka dan itu tidak perlu.
“Tak ada lagi alasan bang, bagi oknum guru itu untuk lepas dari status tersangka, menurut yang diketahui LPA selama ini, tak ada aturannya, justru yang harus divisum fsikis itu pelakunya,”jelas ida menandaskan. (Bambang)
