Menu

Mode Gelap
Lapas Kelas 1 Medan Laksanakan Tes Urine Bagi WBP Yang Ikut Rehabilitasi Respon Cepat Polisi Tangkap Pelaku Begal di Desa Manunggal Jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Peringati HKN Ada Kejanggalan Penetapan Tersangka di Polda Sumut Loloskan PPK Titipan Integritas KPU Simalungun Menjadi Sorotan Dan Dinilai Nodai Demokrasi

Tak Berkategori · 8 Okt 2021 04:22 WIB · waktu baca : ·

Maraknya Aksi Premanisme di Medan, Epza : Setelah Viral Baru Ditangkap Polisi?


 Maraknya Aksi Premanisme di Medan, Epza : Setelah Viral Baru Ditangkap Polisi? Perbesar

Eka Putra Zakran, SH, MH.

Medan, NET24JAM.ID – Masih maraknya aksi premanisme, pungli dan pemerasan di Medan Sumatera Utara, belakangan ini terungkap setelah viral di media sosial baru ditangkap polisi mendapat tanggapan dari Eka Putra Zakran, SH., MH.

Pria yang akrab disapa Epza ini mengatakan, bahwa aksi premanisme yang disertai dengan ancaman  dan tindakan kekerasan atau setidaknya ada tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) adalah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. 

“Konon lagi jika aksi premanisme disertai pula dengan pungutan liar (pungli) dan/atau pemerasan dengan cara kekerasan, jelas bertentangan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Epza kepada media, pada Jumat (8/10/2021).

Seperti diketahui, pelaku tindak pidana seperti premanisme yang disertai aksi pungli, pemerasan dan tindakan kekerasan dapat dijerat pasal pemerasan dan ancaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Baca Juga:  Pengawal Menhub Cekik Leher Wartawan, Epza : Stop Intimidasi dan Kekerasan Terhadap Pers

“Nah, dari ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP di atas maka tidak ada alasan untuk tidak menahan para pelaku tindak pidana premanisme disertai aksi pungli dan pemerasan. Bahkan jika perbuatan pelaku tersebut disertai tindakan kekerasan, maka sejatinya diterapkan hukuman berat, yaitu maksimal sembilan tahun,” paparnya.

Menurut pengamat hukum dan sosial Sumatera Utara tersebut, kasus premanisme disertai pungli dan kekerasan tapi viral dulu di medsos baru ditindak polisi hal itu sudah tidak benar, seharusnya aparat bertindak lebih cepat. 

Baca Juga:  Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp36,5 Miliar di KPU Sergai Seakan Berjalan Ditempat

“Indonesia adalah negara hukum, jadi tidak dibenarkan adanya aksi premanisme, pungli dan kekerasan. Jika ada temuan atau laporan aparat harus segera bertindak. Jangan menunggu viral dari medsos ataupun sebagainya,” sebut Epza.

Oleh karena itu, masih kata Epza, kalau viral dulu baru bertindak, berarti kinerja aparat lemah. Sejatinya cepat tanggap, jadi ada kepastian hukum ditengah masyarakat.

“Kalau masih menunggu viral baru bertindak, tampak kali tindakan aparat hukum itu pasif dan terkesan hanya takut kepada atasan. Artinya, kalau demikian halnya, tentu jika tak viral, aparat tidak berbuat. Hemat saya perlu ada perubahan dalam konteks memberi pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat,” ungkapnya. 

Disamping itu, lanjut Epza, perlu menjadi catatan, bahwa para pelaku yang diduga melakukan tindak premanisme dan telah ditangkap harus diproses hukum. Jangan hanya disuruh meminta maaf. Walaupun misalnya ada permintaan maaf, proses hukum harus tetap jalan. Sehingga ada efek jera (Shock Teraphy). 

Baca Juga:  Kebebasan Pers di Sumatera Utara Terancam Punah, Dimanakah Hukum dan Demokrasi?

“Jangan dibebaskan atau dilepaskan dari jerat hukum, itu catatan penting dalam konteks penegakan supremasi hukum,” tegasnya.

Penegakan supremasi hukum dimaksud artinya, menempatkan hukum pada posisi yang tinggi. Jika hukum ditempatkan sesuai porsinya, maka segenap kepentingan masyarakat akan terjamin dan terlindungi.

Apabila hukum diletakkan pada posisi yang tinggi, maka siapapun tidak berhak untuk melakukan intervensi terhadap upaya penegakan hukum tersebut, termasuk oleh pemerintahan berkuasa sekalipun. 

“Kalau hal tersebut yang diterapkan, saya yakin bahwa asas persamaan setiap warga negara didepan hukum (aquality before the law) secara realitas dapat diterapkan,” Epza menandaskan.

(Ridwan)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pembelian BBM Jenis Pertalite Pakai Jerigen Di Duga Menjadi Ajang Pungli Di SPBU 14.211.212

21 Mei 2024 - 10:19 WIB

Terpilih Secara Aklamasi Boster Sitio Pimpin Koni Labuhanbatu Hingga 2028

28 April 2024 - 08:52 WIB

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Bandar Huluan Gelar Rapat Materi Sosialisasi Penggunaan ADN Dan Dana Desa Tahun 2024

20 Maret 2024 - 05:52 WIB

PTPN IV Ragional II Kebun Dolok Ilir Dan Pengusaha CV Sinar Tenera Sepakat Melakukan Perawatan Jalan Protokol

6 Maret 2024 - 11:43 WIB

Paskas Ajak Masyarakat Kota Tebing Tinggi Untuk Bersedekah

27 November 2023 - 20:03 WIB

Trending di Berita Terkini