Menu

Mode Gelap
Tangkap Pelaku Ekspor Minyak Goreng? BEM PTNU Apresiasi Langkah Polri Pidato Peringatan Hardiknas 2022, Nadiem Makarim Banjir Pujian Apresiasi Kinerja Polri Menangani Mudik Lebaran Kemenkes Terbitkan Edaran Kewaspadaan Hepatitis Akut, Ini Gejalanya Mudik Lebaran Lancar, Kakorlantas Polri Diapresiasi

Tak Berkategori · 1 Jun 2021 20:30 WIB ·

Berantas Mafia Tanah : Polri Incar Oknum BPN, Camat dan Lurah Yang Terlibat


 Berantas Mafia Tanah : Polri Incar Oknum BPN, Camat dan Lurah Yang Terlibat Perbesar

ilustrasi gambar

Jakarta, NET24JAM.ID – Kanit V Dittipidum II Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), AKBP Kristinatara Wahyuningrum menjelaskan secara tegas, bahwa pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat hingga Lurah yang terlibat praktik mafia tanah akan langsung dipidana.

Dia menegaskan, jangankan yang terlibat kegiatan ilegal, mereka yang melakukan kesalahan tidak sengaja pun akan dikenakan sanksi pidana. 

“Tidak ada lagi alasan salah prosedur, ataupun cacat administrasi, bila BPN ikut dalam praktik atau mendukung mafia tanah, langsung akan dipidana,” tegas AKBP Kristinatara dalam diskusi virtual belum lama ini.

Dikatakannya, karena permainan oknum ASN di BPN sangat membuat masyarakat bingung, walaupun metode permohonan dan lain-lain serba online akan tetapi saat berproses pasti akan ada celah untuk oknum ASN BPN dapat ketemu pemohon.

“Hal inilah yang membuat celah penyimpangan atau pungutan liar (Pungli) yang tidak dapat dielakkan karena posisi masyarakat sebagai pemohon ingin lancar dan cepat,” ungkap Kristinatara.

“Selanjutnya ketentuan pidana tersebut tertuang dalam Pasal 56 KUHP yang menyebutkan bahwa mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan maka dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, lanjut Kristinatara, pada Pasal 55 KUHP juga menyebutkan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana ditindaklanjuti.

Dia mengaku telah bertemu dan akan membuat perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengantisipasi praktik mafia tanah.

“MoU perjanjian kerja sama ini dibuat supaya BPN lebih teliti, dan giat melakukan langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya praktik mafia tanah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kristinatara menambahkan, tidak ada modus baru dalam praktik mafia tanah yang telah lama terjadi. Namun ini bisa terulang, karena berbagai macam faktor terutama kesalahan pegawai BPN dalam administrasi pertanahan.

“Karena selama ini BPN sendiri sangat berhati-hati dalam memproses kaitan dengan legalitas tanah, namun ada saja peluang mafia tanah untuk bermain sehingga proses tersebut menyimpang dan hasilnya pun tidak jelas,” tandasnya.

(Red/Div Humas Polri)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Demi Kenyamanan Warga Polres Tanjung Balai Tugaskan Personil Jaga Lokasi Rekreasi

9 Mei 2022 - 00:58 WIB

Antisipasi Guantibmas, Polres Dairi Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Malam Takbir.

1 Mei 2022 - 14:29 WIB

Jaga Situasi Aman Dan Kondusif, Sat Polairud Polres Tanjung Balai Gelar Patroli

25 April 2022 - 14:40 WIB

Pengurus Sub Rayon AMPI Kelurahan Karang Berombak Giat Bagi TakjilJelang Waktu Berbuka Puasa

25 April 2022 - 08:35 WIB

Proyek MCK TA Tahun 2021 Mangkrak, Kabid Perkim Janji Akan Tinjau Lokasi Proyek

19 Januari 2022 - 08:04 WIB

Unit Reskrim Polsekta Belawan Doorr Dua Residivis Rampok Yang Resahkan Warga

14 Januari 2022 - 04:19 WIB

Trending di Tak Berkategori