Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet
Jenewa, NET24JAM.ID – Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mendokumentasikan temuannya sendiri tentang penderitaan orang-orang Uyghur di Xinjiang bahkan tanpa restu China untuk sebuah kunjungan, kata aktivis dan diplomat Barat ini.
Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa ia akan melakukan kunjungan ke China pada tahun ini untuk melihat dugaan penahanan massal, penyiksaan dan kerja paksa.
“Kunjungan itu untuk melihat penderitaan orang-orang Uyghur di Xinjiang, walaupun tanpa restu China,” ujar Michelle Bachelet baru-baru ini sebagaimana dilansir Channel News Asia.
Menanggapi hal itu, Beijing membantah semua tuduhan pelecehan terhadap Uyghur dan Muslim Turki lainnya. China beralasan hanya memerangi ekstremisme agama.
Disisi lain, Kanada yang memimpin rekor 45 negara, termasuk Amerika Serikat, turut mendesak China agar mengizinkan akses langsung Bachelet ke Xinjiang untuk penilaian langsung.
Namun, China menolak pernyataan itu dan beranggapan sebagai campur tangan yang didorong oleh “motif politik”.
“Menyambut baik kunjungan Bachelet, tetapi itu harus difokuskan pada “mempromosikan pertukaran dan kerja sama daripada penyelidikan berdasarkan apa yang disebut praduga bersalah,” ungkap pemerintah China.
Bachelet juga sudah melaporkan hal itu kepada Dewan Hak Asasi Manusia bahwa dia memiliki pilihan lain, sambil tetap melakukan negosiasi dengan China pada kunjungan yang telah berlangsung sejak September 2018.
“PBB terus memperdalam analisis dan penilaian terhadap pola dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang,” kata Bachelet.
Bachelet menjelaskan bahwa ia memiliki wewenang untuk mengumpulkan kesaksian pelanggaran dari jarak jauh, tanpa mandat dari dewan atau undangan dari negara yang bersangkutan.
Dia juga pernah memprakarsai penyelidikan atas pembunuhan oleh pasukan keamanan di Venezuela, wilayah Kashmir yang disengketakan.
Lain halnya dengan Kenneth Roth, kepala Human Rights Watch mengatakan, tidak ada penilaian formal PBB tentang apa yang terjadi di Xinjiang.
“Tidak ada penilaian formal PBB tentang apa yang terjadi di Xinjiang dan kami mengingat penolakan Beijing,” tegas Kenneth Roth kepada wartawan pekan lalu.
Human Rights Watch dan Amnesty International tahun ini mendokumentasikan apa yang mereka katakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Xinjiang.
Sementara Sarah Brooks, pakar China di Layanan Internasional untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan “Yang tersisa hanyalah Komisaris Tinggi Bachelet bertujuan meningkatkan – kerja sama China dan tidak boleh disalah artikan sebagai prasyarat untuk melakukan pekerjaannya”. (Rid)
