Menu

Mode Gelap
Bersama Ratusan Masyarakat Plt Bupati Ikuti Senam Sehat di Car Free Day Caleg Partai PAN Dominasi Lima Kecamatan Di Deli Serdang PSI Tapanuli Utara Geruduk Kantor KPU dan Bawaslu, Ada Apa? 102 Peserta Ikuti Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan Bandar Huluan Tahun Baru Imlek 2575 Plt Bupati Labuhanbatu Patroli Dan Kunjungan Ke Vihara Dan Klenteng

Berita Terkini · 13 Feb 2022 02:06 WIB · waktu baca : ·

Karutan Klas IIB Labuhan Deli Digugat, Ketua Majelis Hakim PN Medan Mendadak Sakit


 Karutan Klas IIB Labuhan Deli Digugat, Ketua Majelis Hakim PN Medan Mendadak Sakit Perbesar

Prosesi perjanjian kerjasama antara Rutan Klas IIB Labuhan Deli dengan PT Berkat Usaha Kita, pada tahun 2019 yang lalu.


Medan, NET24JAM.ID – Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Klas IIB Labuhan Deli digugat senilai Rp2 Miliar oleh Direktur PT Berkat Usaha Kita (BUK) karena dituding menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) diduga ilegal. 

Bukan karutan (Tergugat II) saja, Kakanwil Kemenkumham Sumut (Tergugat III) dan Menteri Hukum dan HAM RI (Tergugat IV) turut digugat oleh Direktur PT BUK, Suranta Sembiring ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. 

Namun sayang, meskipun sudah tertunda cukup lama, namun sidang gugatan perdata ini terpaksa kembali ditunda, Rabu (9/2/2022). Pasalnya, ketua majelis hakim Saidin Bagariang mendadak sakit sehingga sidang pun terpaksa ditunda kembali hingga 16 Februari 2022 mendatang.

Suranta Sembiring didampingi kuasa hukumnya, Marihut Simbolon SH, Rudi Hartono SH, Kasmin Sidauruk SH MH, dan Angan Zagoto SH dari Kantor Hukum “RH Seven Law” kepada Wartawan menjelaskan, dugaan MoU ilegal ini terjadi pada peresmian kantin revitalisasi dan Revitalisasi Pemasyarakatan di bidang Pertanian antara Rutan Klas IIB Labuhan Deli bersama PT BUK pada, 5 Oktober 2019 lalu.

“Pihak yang terlibat dalam MoU yang digelar di Aula Lantai III Rutan Klas IIB Labuhan Deli itu telah diduga tidak sah. Sebab, Hj. Dilena Sitepu (49) selaku Komisaris PT BUK, warga Medan Sunggal (Tergugat I) mengklaim bahwa dirinya sebagai direktur di perusahaan bersama Suranta Sembiring itu. Padahal dirinya hanya berposisi sebagai komisaris,” jelas Marihut, Sabtu (12/2/2022).

Baca Juga:  TNI-Polri Diminta Tindak Judi Tembak Ikan di Jalan M Basir Marelan

Diketahui, di antara Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama telah mendirikan perseroan terbatas yang diberi nama PT. BUK sebagaimana 

dimaksud dalam Akta Pendirian PT. Berkat Usaha Kita Nomor 2 tanggal 3 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Dra. Sondang Anna Sitohang, SH, MKn, Notaris di Kota Medan, yang mencatat Suranta Sembiring sebagai Direktur dan Hj Dilena Sitepu sebagai Komisaris.

“Jadi mengapa kami menggugat, di sini kami menjelaskan bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku Direksi PT. BUK, ternyata Tergugat I telah melakukan kerjasama dengan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Labuhan Deli dan PT. Berkat Usaha Kita 

Nomor W2.E20.PK.01.06-3151 Tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019, tentang 

Pembinaan Keterampilan Kemandirian di Bidang Kerajinan Tangan bagi Warga 

Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Klas IIB Labuhan Deli, untuk 

jangka waktu 2 tahun atau berakhir pada tanggal 3 Oktober 2021,” beber Marihut Simbolon.

Dijelaskannya, bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Tergugat I telah 

memanipulasi kedudukannya dengan menyatakan sebagai Direksi PT. BUK.

Baca Juga:  Coki Akan Laporkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Ke Poldasu

“Padahal fakta hukumnya Tergugat I adalah Komisaris PT. BUK, sebagaimana tertera dalam Akta No. 2 tanggal 3 Maret 2017 dan bahwa pengakuan Tergugat I yang menyatakan dirinya sebagai Direksi PT. BUK dalam perjanjian kerjasama dengan Tergugat II, secara nyata telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 Akta Pendirian PT. BUK yang secara tegas menyatakan, ‘Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar 

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian …dst’, dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, ‘Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan’,” jelas Marihut Simbolon lagi. 

“Berdasarkan ketentuan di atas, maka pihak yang berwenang dan mempunyai kapasitas untuk mewakili PT. BUK dalam melakukan kerjasama dengan Tergugat II adalah Direksi PT. BUK incasu Penggugat selaku direktur, bukan Tergugat I yang 

secara legal formal berkedudukan sebagai Komisaris, dan secara melawan 

hukum Tergugat I menyatakan dirinya sebagai Direksi PT. BUK dalam perjanjian kerjasama dengan Tergugat II tersebut,” tambah Marihut Simbolon. 

Maka berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Tergugat I yang 

menyatakan dirinya sebagai Direksi PT. BUK dalam perjanjian kerjasama dengan Tergugat II, telah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

“Terkait penandatanganan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan surat permohonan informasi kepada Tergugat II tanggal 30 Juni 2021 dan tanggal 13 

Baca Juga:  2 Pemuda Nyaris Dihajar Massa Gegara Nyuri Elpiji dan Burung Merpati

Juli 2021, akan tetapi sampai gugatan a quo didaftarkan ke Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Medan, Tergugat II tidak memberikan jawaban apapun 

kepada Penggugat,” jelas Marihut Simbolon. 

“Dengan demikian, perbuatan Tergugat II ic. Kepala Rutan Klas IIB Labuhan Deli yang langsung menandatangani perjanjian kerjasama tersebut tanpa terlebih dahulu meminta dan mempelajari Akta Pendirian / Anggaran Dasar PT. BUK, sehingga perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Tergugat I sebagai pihak yang tidak memiliki legal standing (kapasitas hukum) untuk mewakili PT. BUK, adalah perbuatan melawan hukum,” tegasnya, seraya menyebut Tergugat III dan Tergugat IV dengan hal yang sama.

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, sambung Marihut, maka harga diri kliennya sebagai Penggugat selaku Direktur PT. BUK yang sah, telah dilecehkan dan menimbulkan penderitaan batin yang tentunya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang.

“Namun untuk mudahnya dalam gugatan ini kami tentukan sebesar Rp 2 Miliar,” tandasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi awak media melalui via WhatsApp, Karutan Klas IIB Labuhan Deli, Nimrot Sihotang, Amd. IP. SH., MH., menerangkan bahwa pihaknya tetap siap melayani gugatan yang dilakukan PT BUK.

“Kami tetap siap melayani gugatan yang dilakukan pihak terkait,” terang Nimrot, Sabtu (12/2/2022).

(T.M.Reza)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

1 Unit Rumah Habis di Lahap Sijago Merah

24 Februari 2024 - 13:20 WIB

Plt. Bupati Labuhanbatu Meletakan Batu Pertama Ponpes Al -Haramain.

23 Februari 2024 - 22:45 WIB

Polsek Firdaus Amankan Mesin Judi Tembak Ikan- Ikan di Desa Sei Bamban

23 Februari 2024 - 22:25 WIB

HNSI Medan Berbagi Rejeki Pada Nelayan Serta Mendapat Dukungan Donatur

23 Februari 2024 - 21:27 WIB

Plt Bupati Menyampaikan Akan Secepatnya Membangun Tembok Penahan Erosi.

23 Februari 2024 - 20:52 WIB

Plt Bupati Labuhanbatu Mengapresiasi Direktur RSUD Rantauprapat Dengan Cepat Menangani Warga Yang keracunan Massal.

21 Februari 2024 - 18:57 WIB

Trending di Berita Daerah