NET24JAM.ID || LABUHAN BATU.- – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu mengikuti Desk pada hari kedua kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Kamis (23/04/2026).
OPD yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Dinas Perkim serta Dinas Pendidikan.
Kehadiran sejumlah OPD tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan yang terarah dan terpadu, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu turut berperan aktif dalam menyelaraskan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, guna memastikan setiap program yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Partisipasi ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, sekaligus mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu.
Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, Nelson M. Bangun, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di bawah kepemimpinan Bupati dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., bersama Wakil Bupati H. Jamri, ST., siap bersinergi dalam mendukung implementasi program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di wilayah Labuhanbatu.
“Melalui forum ini, tercipta ruang bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama, dukungan data yang akurat, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
(Julip)
Pos Terkait
