Menu

Mode Gelap
Bersama Ratusan Masyarakat Plt Bupati Ikuti Senam Sehat di Car Free Day Caleg Partai PAN Dominasi Lima Kecamatan Di Deli Serdang PSI Tapanuli Utara Geruduk Kantor KPU dan Bawaslu, Ada Apa? 102 Peserta Ikuti Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan Bandar Huluan Tahun Baru Imlek 2575 Plt Bupati Labuhanbatu Patroli Dan Kunjungan Ke Vihara Dan Klenteng

Berita Indonesia · 29 Des 2021 08:21 WIB · waktu baca : ·

Pengumuman Survei Ombudsman Ri, Presiden RI : Tidak Ada Toleransi Bagi Penyelenggara Layanan Buruk


 Pengumuman Survei Ombudsman Ri, Presiden RI : Tidak Ada Toleransi Bagi Penyelenggara Layanan Buruk Perbesar

Jakarta,NET24JAM.ID – 

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, Pelayanan Publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, pelayanan buruk meninggalkan kesan tidak baik di masyarakat.

“Pelayanan buruk akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah,” kata Presiden dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang digelar Ombudsman RI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Presiden bahkan menegaskan tidak ada Toleransi bagi Penyelenggara Layanan Publik yang buruk, prosesnya lambat, berbelit-belit dan tidak responsif. Presiden juga mengingatkan, agar penyelenggaran pelayanan publik jangan pernah merasa cukup apa yang telah dikerjakan. 

Karena situasi terus berubah, tuntutan penyempurnaan Layanan Publik juga terus meningkat.

Menurut Presiden, penyelenggaraan pelayanan publik tidak boleh bekerja biasa-biasa saja.

Baca Juga:  Hakim di Minta Adil Sesuai Fakta Jelang Putusan Korban Kelalaian Pesantren Al-Barokah

 “Harus mengubah cara kerja, harus berorientasi hasil untuk mewujudkan pelayan yang prima,” katanya.

Pelayanan yang Prima kata Presiden, tidak terjadi begitu saja, Menyelenggarakan pelayanan yang prima, memerlukan komitmen, kerjasama, ikhtiar yang berkelanjutan. Juga harus terus bertransformasi baik secara Sistem, Tatakelola, Pola pikir dan Kebiasaan Kerja. 

Mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani. Memanfaatkan teknologi untuk tugas tugas pelayanan untuk menciptakan layanan yang terjangkau dan cepat.

Menurut Presiden, Survei atau Penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan Ombudsman RI, perlu dilakukan untuk melihat keberhasilan dan kekurangan penyelenggaraan layanan yang telah dilakukan. Tujuannya, agar penyelenggaran pelayann public lebih baik.

Terakhir, Presiden menyampaikan Apresiasi kepada Ombudsman RI di seluruh Indonesia yang telah melaksanakan Survei atau Penilaian Kepatuhan terhadap standar pelayanan public tersebut. 

“Sudah saatnya kita mewujudkan birokrasi berkelas dunia. 

Baca Juga:  BPN ; Sikat Habis Penggarap PTPN III Di Kelurahan Bahsorma dan Gurilla

Kembangkan Inovasi Digital untuk peningkatan layanan. 

Dan jadikan pengharagaan ini untuk memotivasi agar terus meningkatkan kualitas layanan,” kata Presiden.

Dalam survei Ombudsman RI tahun ini, ada delapan Pemda di Sumut yang meraih Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau). Bahkan satu di antaranya berhasil sebagai peraih nilai tertinggi ke-II di Indonesia dalam katagari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Ke depalan Pemda di Sumut yang meraih Predikat Kepatuhan Tinggi​ terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 (Zona Hijau) itu adalah Pemkab Deliserdang yang berhasil meraih nilai tertinggi ke-II dengan nilai 98,90. Sedang peraih nilai tertinggi ke-I adalah Pemkab Kampar, Provinsi Riau dengan nilai 99,70.

Selain Pemkab Deliserdang, Pemda lain di Sumut yang meraih Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik (Zona Hijau) adalah Pemkab Dairi dengan nilai 93,29, Tapanuli Selatan (91,06), Humbang Hasundutan (90,37), Batubara (89,67). 

Baca Juga:  Bang Boy Pengacara Medan Bagikan Takjil Gratis di Beberapa Titik

Kemudian Pemko Medan (89,22), Tebingtinggi (86,51) dan Pemko Pematangsiantar dengan nilai 83,70.

Dari 34 Pemda yang Disurvei di Sumut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menjelaskan, proses survei/penilaian tersebut dilakukan tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut sejak Juni-Agustus 2021 pada 34 Pemda se Sumut, termasuk Pemprov Sumut. 

Namun yang berhasil meraih Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) hanya delapan. 

Sedang 26 Pemda lain masih dalam katagori Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) dan Kepatuhan Rendah (Zona Merah).

Menurut Abyadi, dalam survei itu, yang dinilai adalah keterpampangan  (tangible) ketersediaan standar layanan publik di unit-unit layanan yang ada di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Disdukcapil, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

(Rasid)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Miris Stok Obat Imunisasi Posyandu Anak Balita Kosong

15 Januari 2024 - 12:32 WIB

Bersiap Talenta Muda, Rekrutmen CASN 2,3 Juta Formasi Bakal Dibuka

5 Januari 2024 - 23:57 WIB

12 Ribu Personel Gabungan Laksanakan Pengamanan Nataru di Sumut

25 Desember 2023 - 01:05 WIB

Rakorwas TNI dan Kemhan : Tingkatkan Profesionalitas APIP

15 Desember 2023 - 00:06 WIB

Wakapoldasu Pimpin Apel Gabungan Jelang Event Aquabike Jetski Championship 2023

27 November 2023 - 20:51 WIB

Pembuatan Saluran Pasangan Batu di Simalungun Diduga Asal Jadi

22 November 2023 - 18:43 WIB

Trending di Berita Indonesia