Menu

Mode Gelap
Ketua LP Ma’arif NU PWNU Sumut Sampaikan Materi Moderasi Beragama Polisi Sikat Jurtul Togel di Kecamatan Panai Tengah Fenomena Truk Tak Layak Pakai Lolos dari Operasi Patuh Toba 2024 Lapas Medan Gelar Senam Bersama Peserta Rehabilitasi Sosial Tim Gabungan Berhasil Evakuasi Dua Nelayan Asal Srilanka

Berita Terkini · 9 Jan 2023 03:24 WIB · waktu baca : ·

Wali Kota Medan Diminta Selesaikan Soal Penolakan Gereja di Suzuya Marelan


 Wali Kota Medan Diminta Selesaikan Soal Penolakan Gereja di Suzuya Marelan Perbesar

Jemaah GEKI usai melakukan Ibadah di depan Kantor Walikota Medan (foto : Kabar Riau).

Medan, NET24JAM – Keyakinan dalam beragama adalah suatu hal yang sangat privat yang dimiliki setiap warga 

negara, akan tetapi ekspresi sebuah keyakinan dalam ruang publik menjadi dominan suatu negara untuk menciptakan harmonisasi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama. 

Kebebasan beragama sendiri di Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan juga telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. 

Undang-undang tersebut berperan penting sebagai bahan untuk melindungi seluruh masyarakat dari tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. 

Namun demikian, adakalanya terjadi polemik yang disebabkan oleh penolakan terhadap pendirian tempat ibadah dari pihak-pihak tertentu masih ditemukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Salah satunya yang tengah menjadi sorotan belakangan ini adalah terkait penolakan pendirian tempat ibadah jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) di gedung Suzuya Marelan Plaza Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

Siapa yang menolak dan apa latar belakang penolakan tersebut? Tentunya harus dipahami secara mendalam dan holistik. Tujuannya agar kita tidak terburu-buru melayangkan pernyataan yang bisa saja hanya semakin memperkeruh keadaan.

Baca Juga:  Bupati Labuhanbatu Cek Kesiapan Pasukan OPS Ketupat Toba 2023

Ada yang menilai bila penolakan terhadap tempat ibadah itu hanya dilakukan masyarakat, maka hal tersebut masih bisa untuk dimusyawarahkan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Namun, apabila adanya indikasi keterlibatan oknum aparatur pemerintahan sudah ikut-ikutan mempersulit dengan menggunakan berbagai dalih, maka hal itu dinilai sebagai ciri-ciri pelanggaran konstitusi yang semakin kuat dan merambah hingga ke level birokrasi.

Padahal didalam konstitusi Indonesia, yakni Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menjamin kebebasan beribadah bagi Warga Negara Indonesia (WNI). 

Hal itu termaktub dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menanggapi hal ini, salah satu tokoh masyarakat di Sumatera Utara, Ustadz Martono yang lebih akrab disebut tokoh kebhinekaan, menurutnya kerukunan umat beragama di Kota Medan dinilai masih memperhatikan.

Ketua DPP Forum Kebhinekaan Indonesia Bersatu (FKIB) tersebut, mengatakan hal itu dapat dilihat dengan nyata terkait penolakan tempat ibadah jemaat GEKI di salah satu gedung Suzuya Marelan Plaza. 

Baca Juga:  Diamuk Puting Beliung 77 Unit Rumah Dan 1 Tempat Ibadah Porak Poranda

“Marilah kita berpikir dengan logika yang baik, mana mungkin pembangunan tempat ibadah umat Kristen menimbulkan gangguan dan ketertiban umum. Sementara agama Kristen diterima dan diakui oleh negara dan dijamin melaksanakan peribadatannya oleh UUD 1945 pasal 29. Seandainya peribadatan umat Kristen akan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tentu negara tidak akan menerima agama Kristen sebagai salah satu agama yang diakui negara,” ungkap Ustadz Martono, kepada net24jam.id, Minggu (8/1/2023). 

Dia menyebut, tidak ada satu ajaran agamapun yang diakui di negara Indonesia, mengajarkan umatnya untuk melarang agama lain beribadah dan tidak ada satu agamapun mengajarkan kebencian terhadap agama lain. 

“Patut disadari bahwa kita ini semuanya bersaudara, sebangsa dan setanah air yaitu bangsa Indonesia,” tuturnya. 

Selain dari tokoh masyarakat, hal itu juga menjadi sorotan salah satu tokoh pemuda di Kota Medan. Dalam hal ini Rion Arios menerangkan bahwa tempat ibadah adalah salah satu sarana untuk membangun mental spiritual masyarakat.

“Kita meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendukung mengubah tempat yang dulunya pernah menjadi tempat karaoke (dugem-red), sekarang ingin dijadikan tempat ibadah. Tentunya hal ini berguna untuk membangun mental spiritual warga,” ujarnya kepada net24jam.

Baca Juga:  Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak Dijabat Putra Tanah Karo

Menurut Rion yang juga seorang praktisi hukum ini, dia berharap agar hal ini dapat diusut tuntas terkait adanya dugaan oknum Pemko Medan apabila turut terlibat memprovokasi warga. 

“Hal ini harus diusut tuntas dan diberi sanksi apabila terbukti. Semua persyaratan, pihak gereja sudah dilakukan, namun masih ada saja oknum-oknum yang diduga menghambat,” paparnya.

Dia mengungkapkan penolakan tempat ibadah jemaat gereja tersebut harusnya tidak perlu terjadi di negara yang berasaskan Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman.

“Mendirikan tempat ibadah untuk beribadah adalah hak konstitusi warga negara yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing telah dijamin oleh undang-undang dan karena itu pemerintah harus menjamin itu,” Rion menegaskan.

Diakhir keterangan persnya, Rion meminta kepala daerah untuk menyelesaikan soal penolakan tempat ibadah jemaat gereja tersebut.

“Kami meminta bapak Wali Kota Medan tidak lalai dalam menjaga keharmonisan umat beragama di Kota Medan. Kami yakin pak Wali Kota mampu menindaklanjuti hal tersebut,” pungkasnya. 

(Ridwan)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ketua LP Ma’arif NU PWNU Sumut Sampaikan Materi Moderasi Beragama

19 Juli 2024 - 19:20 WIB

Polisi Sikat Jurtul Togel di Kecamatan Panai Tengah

19 Juli 2024 - 19:07 WIB

Fenomena Truk Tak Layak Pakai Lolos dari Operasi Patuh Toba 2024

19 Juli 2024 - 18:55 WIB

Lapas Medan Gelar Senam Bersama Peserta Rehabilitasi Sosial

19 Juli 2024 - 18:36 WIB

Tim Gabungan Berhasil Evakuasi Dua Nelayan Asal Srilanka

19 Juli 2024 - 18:27 WIB

Plt Bupati Labuhanbatu Hadiri Acara 10 Muharram 1446 H di Bilah Barat

19 Juli 2024 - 18:16 WIB

Trending di Berita Terkini