Menu

Mode Gelap
Danyonmarhanlan X Jayapura Sambut Silaturahmi Korps Brimob Polda Papua Bentrok Oknum Brimob Vs Anggota TNI di Sorong Berakhir Damai Plt. Bupati Tinjau Persiapan TMMD ke-120 di Desa Selat Beting Diduga Hanyut di Sungai Bilah , Tim BPBD Labuhanbatu Melakukan Pencarian Selama 15 Jam dan Ditemukan Korban Telah Meninggal . Kompol Yayang Cek e-Parkir di Wilkum Polsek Medan Baru

Berita Daerah · 9 Jan 2023 03:24 WIB · waktu baca : ·

Wali Kota Medan Diminta Selesaikan Soal Penolakan Gereja di Suzuya Marelan


 Wali Kota Medan Diminta Selesaikan Soal Penolakan Gereja di Suzuya Marelan Perbesar

Jemaah GEKI usai melakukan Ibadah di depan Kantor Walikota Medan (foto : Kabar Riau).

Medan, NET24JAM – Keyakinan dalam beragama adalah suatu hal yang sangat privat yang dimiliki setiap warga 

negara, akan tetapi ekspresi sebuah keyakinan dalam ruang publik menjadi dominan suatu negara untuk menciptakan harmonisasi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama. 

Kebebasan beragama sendiri di Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan juga telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. 

Undang-undang tersebut berperan penting sebagai bahan untuk melindungi seluruh masyarakat dari tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. 

Namun demikian, adakalanya terjadi polemik yang disebabkan oleh penolakan terhadap pendirian tempat ibadah dari pihak-pihak tertentu masih ditemukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Salah satunya yang tengah menjadi sorotan belakangan ini adalah terkait penolakan pendirian tempat ibadah jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) di gedung Suzuya Marelan Plaza Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

Siapa yang menolak dan apa latar belakang penolakan tersebut? Tentunya harus dipahami secara mendalam dan holistik. Tujuannya agar kita tidak terburu-buru melayangkan pernyataan yang bisa saja hanya semakin memperkeruh keadaan.

Baca Juga:  Nekat Lakukan Hal Ini, 2 WNA Asal Iran Diamankan Imigrasi Sibolga

Ada yang menilai bila penolakan terhadap tempat ibadah itu hanya dilakukan masyarakat, maka hal tersebut masih bisa untuk dimusyawarahkan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Namun, apabila adanya indikasi keterlibatan oknum aparatur pemerintahan sudah ikut-ikutan mempersulit dengan menggunakan berbagai dalih, maka hal itu dinilai sebagai ciri-ciri pelanggaran konstitusi yang semakin kuat dan merambah hingga ke level birokrasi.

Padahal didalam konstitusi Indonesia, yakni Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menjamin kebebasan beribadah bagi Warga Negara Indonesia (WNI). 

Hal itu termaktub dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menanggapi hal ini, salah satu tokoh masyarakat di Sumatera Utara, Ustadz Martono yang lebih akrab disebut tokoh kebhinekaan, menurutnya kerukunan umat beragama di Kota Medan dinilai masih memperhatikan.

Ketua DPP Forum Kebhinekaan Indonesia Bersatu (FKIB) tersebut, mengatakan hal itu dapat dilihat dengan nyata terkait penolakan tempat ibadah jemaat GEKI di salah satu gedung Suzuya Marelan Plaza. 

Baca Juga:  Desa Janji Habiskan Sebagian Dana Desa Hanya Untuk Belanja Prokes

“Marilah kita berpikir dengan logika yang baik, mana mungkin pembangunan tempat ibadah umat Kristen menimbulkan gangguan dan ketertiban umum. Sementara agama Kristen diterima dan diakui oleh negara dan dijamin melaksanakan peribadatannya oleh UUD 1945 pasal 29. Seandainya peribadatan umat Kristen akan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tentu negara tidak akan menerima agama Kristen sebagai salah satu agama yang diakui negara,” ungkap Ustadz Martono, kepada net24jam.id, Minggu (8/1/2023). 

Dia menyebut, tidak ada satu ajaran agamapun yang diakui di negara Indonesia, mengajarkan umatnya untuk melarang agama lain beribadah dan tidak ada satu agamapun mengajarkan kebencian terhadap agama lain. 

“Patut disadari bahwa kita ini semuanya bersaudara, sebangsa dan setanah air yaitu bangsa Indonesia,” tuturnya. 

Selain dari tokoh masyarakat, hal itu juga menjadi sorotan salah satu tokoh pemuda di Kota Medan. Dalam hal ini Rion Arios menerangkan bahwa tempat ibadah adalah salah satu sarana untuk membangun mental spiritual masyarakat.

“Kita meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendukung mengubah tempat yang dulunya pernah menjadi tempat karaoke (dugem-red), sekarang ingin dijadikan tempat ibadah. Tentunya hal ini berguna untuk membangun mental spiritual warga,” ujarnya kepada net24jam.

Baca Juga:  Bupati Labuhanbatu Buka Rapat Kerjasama Operasional

Menurut Rion yang juga seorang praktisi hukum ini, dia berharap agar hal ini dapat diusut tuntas terkait adanya dugaan oknum Pemko Medan apabila turut terlibat memprovokasi warga. 

“Hal ini harus diusut tuntas dan diberi sanksi apabila terbukti. Semua persyaratan, pihak gereja sudah dilakukan, namun masih ada saja oknum-oknum yang diduga menghambat,” paparnya.

Dia mengungkapkan penolakan tempat ibadah jemaat gereja tersebut harusnya tidak perlu terjadi di negara yang berasaskan Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman.

“Mendirikan tempat ibadah untuk beribadah adalah hak konstitusi warga negara yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing telah dijamin oleh undang-undang dan karena itu pemerintah harus menjamin itu,” Rion menegaskan.

Diakhir keterangan persnya, Rion meminta kepala daerah untuk menyelesaikan soal penolakan tempat ibadah jemaat gereja tersebut.

“Kami meminta bapak Wali Kota Medan tidak lalai dalam menjaga keharmonisan umat beragama di Kota Medan. Kami yakin pak Wali Kota mampu menindaklanjuti hal tersebut,” pungkasnya. 

(Ridwan)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Danyonmarhanlan X Jayapura Sambut Silaturahmi Korps Brimob Polda Papua

15 April 2024 - 18:24 WIB

Bentrok Oknum Brimob Vs Anggota TNI di Sorong Berakhir Damai

15 April 2024 - 17:55 WIB

Plt. Bupati Tinjau Persiapan TMMD ke-120 di Desa Selat Beting

15 April 2024 - 11:41 WIB

Diduga Hanyut di Sungai Bilah , Tim BPBD Labuhanbatu Melakukan Pencarian Selama 15 Jam dan Ditemukan Korban Telah Meninggal .

15 April 2024 - 11:32 WIB

BPBD Labuhanbatu dan Polairud Polres Labuhanbatu Bersiaga di Dua Pos Penyeberangan

15 April 2024 - 10:42 WIB

Kompol Yayang Cek e-Parkir di Wilkum Polsek Medan Baru

13 April 2024 - 10:41 WIB

Trending di Berita Terkini