Labuhanbatu, NET24JAM.ID – Indonesia masih menghadapi banyaknya permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia, salah satunya masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia terutama masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik pada ibu hamil.
Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan berat badan bayi lahir rendah dan kekurangan gizi pada balita termasuk stunting.
Keseriusan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menangani masalah stunting terlihat dari gerakan dan gebrakan yang dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dibawah pimpinan Wakil Bupati Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar, SPd. MM., diantaranya melalui rembuk stunting yang digelar di aula Dharma Melati Hotel jalan A. Yani Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Rabu (7/6/2023).
Hadir mengikuti kegiatan dimaksud, Kepala Bappeda, Kepala Balitbang, Kadis Kesehatan, Kadis P2KB, Kadis PMD, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kadis Pendidikan, Kadis Perindag, Kadis Pangan, Kadis Sosial, Kadis P3A, Kadis Kominfo, Para Camat, Kabag Protokol, Kapus Se-Kabupaten Labuhanbatu, Kades/Lurah Lokus Stunting Tahun 2023, Satgas penurunan stunting Sahrian Batubara dan perwakilan dinas terkait.
Menurut Hj. Ellya Rosa, SPd. MM., stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya akibat kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki.
Disampaikan Wabup, Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang menjadi prioritas pandangan stunting di Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan hasil survei status gizi Indonesia 2021 memiliki pravalensi stunting 27,0 persen dan pada tahun 2022 Labuhanbatu berada pada prevalensi stunting 23,9 persen.
Dari hasil tersebut Kabupaten Labuhanbatu mampu menurunkan 3,1 persen, yang belum dari target nasional yang telah ditetapkan yaitu sebesar 23,45 persen. Pada tahun 2023 ini saya berharap seluruh OPD terlibat agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh kepada masyarakat, agar pravensi stunting di Kabupaten Labuhanbatu turun dengan signifikan seminimalnya sehingga kita mampu menurunkan menjadi 19,53 persen.
Penurunan standing memerlukan kerjasama dengan semua OPD bukan hanya satu atau dua OPD saja yang menangani, dan harapan kita dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bapak asuh anak stunting.
Penanggulangan stunting menjadi tanggung jawab kita bersama tidak hanya pemerintah, tetapi juga setiap warga Indonesia karena dalam jangka panjang bisa berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak, tetapi juga terhadap perkembangan emosi dan berakibat pada kerugian ekonomi mulai dari pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan.
Saya berharap kepada bapak ibu dapat melakukan langkah – langkah konkrit untuk konvergensi program tahun 2003, memanfaatkan dana yang dianggarkan dalam penanggulangan stunting untuk mendukung pelaksanaan upaya konvergensi program atau aksi konvergensi melalui koordinasi antara Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa serta Dinas terkait lainnya, pungkas Wabup.
Sekjen DP2KB Faoma Liana Dachi selaku ketua panitia pelaksana kegiatan melaporkan tujuan diadakannya rembuk stunting ialah untuk membuat komitmen bersama dalam percepatan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023.
Adapun peserta yang mengikuti sebanyak sembilan puluh orang terdiri dari ketua TPPS, Bappeda, Kepala OPD, TNI, Kemenag, Kapus, Lurah dan Kepala Desa lokus stunting, ujarnya.
Dalam rembuk stunting tersebut para peserta yang hadir membubuhkan tanda tangan komitmen bersama aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, dilanjutkan dengan pembekalan cara penanganan dan pencegahan serta penurunan stunting dari ketua Pokja 4 dr. Viana Mulhaini dan Kaban Bappeda Hobol Z Rangkuti.
(Julip Ependi)
