Menu

Mode Gelap
Ciptakan Sitkamtibmas Yang Kondusif Kapolres Dairi Lounching Program Lapor Pak Kapolres Maraknya Galian C Ilegal Kredibilitas SDM PTPN IV Unit Kebun Balimbingan Di Pertanyakan Tangkap Pelaku Ekspor Minyak Goreng? BEM PTNU Apresiasi Langkah Polri Pidato Peringatan Hardiknas 2022, Nadiem Makarim Banjir Pujian Apresiasi Kinerja Polri Menangani Mudik Lebaran

Tak Berkategori · 5 Jun 2021 13:54 WIB ·

Urus Surat Pindah Terkesan Dipersulit, Keluarga Korban Sesalkan Sikap Pihak Pesantren Al Barokah


 Urus Surat Pindah Terkesan Dipersulit, Keluarga Korban Sesalkan Sikap Pihak Pesantren Al Barokah Perbesar


Simalungun, NET24JAM.ID – Dunia Pendidikan kembali tercoreng, dimana saat salah satu wali dari santri  yang menjadi korban kekerasan fisik di Pesantren Al Barokah meminta surat pindah sekolah, Jumat (4/6/2021) sekira pukul 11.00 Wib, bukannya di permudah namun kesannya di persulit beberapa oknum pengurus.

Seperti kata pepatah mengambil kesempatan dalam kesempitan, itulah yang dilakukan Syahruddin Harahap Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Modern Al Barokah yang berada di Nagori Silinduk Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dalam percakapannya dengan Bendahara Pesantren Asmain Syarif.

Dalam percakapan yang sempat terekam oleh wali santri tersebut jelas terdengar jika Sekretaris Yayasan Pesantren Al Barokah yang berkantor di Medan, Syahruddin Harahap mengatakan kepada Bendahara Pesantren Asmain Syarif untuk mendapatkan surat pindah harus menyelesaikan administrasi terhitung bulan Juni 2020 hingga Juni 2021.

“Kalau gak sanggup bayar, suruhlah mereka cabut laporannya, kita jugakan sudah banyak mengeluarkan dana, bayar polxxx dan sebagainya, pandai-pandai kaulah,” ujar Syahruddin dari seberang via seluler kepada Asmain.

Syahruddin Harahap  saat dihubungi untuk dikonfirmasi NET24JAM.ID terkait hal tersebut melalui via seluler, dirinya tidak menjawab. 

Namun saat dikonfirmasi melalui pesan via WhatsApp ia menjawab “Maaf, saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu.

Selang beberapa menit kemudian, Syahruddin menghubungi pihak awak media melalui panggilan suara via WhatsApp. 

Dalam percakapan tersebut, semula kepada awak media Syahruddin Harahap menampik tak pernah mengatakan hal itu dan merasa dijebak oleh Bendahara Pesantren dengan meloudspeaker kan pembicaraan mereka.

Menurutnya, hal itu merupakan dua hal yang berbeda, namun saat awak media mengatakan ada bukti rekaman pembicaraan mereka, dirinya pun tak bisa mengelak dan mencoba mengklarifikasi.

“Ini hasil keputusan rapat di Medan. Ya, kalau itu memang ada saya ucapkan, saya minta maaf, kalau bisa ya, untuk internal kita berdua, tapi kalau tidak bisa dan sudah jadi asumsi publik, saya harus siap mempertanggungjawabkan,” ujarnya.

Masih menurut Syahruddin, Jikalau pun orang tua AP tidak sanggup membayar, dengan membuat surat keterangan tidak mampu melunasi, mereka juga akan menerima dan menganggap ini selesai namun kenyataannya hal ini tidak ada disampaikan oleh Bendahara Pesantren Asmain.

Sebelumnya, NS Br. Lubis (41) orang tua dari AP (14) korban kekerasan fisik di Pesantren Al Barokah kepada NET24JAM.ID mengatakan, jika tujuan mereka hanya meminta surat pindah, dan perlu diketahui sejak kasus kekerasan fisik ini dilaporkan 23 Oktober 2021 lalu hingga kini AP tidak pernah menerima pembelajaran dalam pendidikan di kelas 8.

“Apa wajar kalau saya harus membayar uang pendidikan full setahun sementara anak saya sejak Oktober sudah tidak pernah masuk lagi karena kasusnya,” terang Br. Lubis.

“Kalau pun mereka masih menganggap AP muridnya, kenapa pihak pesantren dan guru-gurunya mengeluarkan saya dari grup wali santri dan tidak ada satupun dari mereka yang memberikan informasi untuk ujian? Itukan lucu kalau saya harus membayar semua, padahal anak saya juga harus mengulang di kelas 8,” sambungnya lagi.

Sementara Ikhsan Gunawan, SH., selaku Penasehat Hukum AP (korban-red) sangat menyayangkan tindakan Syahruddin Harahap selaku Orangtua sekaligus Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Al Barokah.

“sangat kita sayangkanlah, seharusnya sebagai orang yang dituakan dan salah satu petinggi Yayasan haruslah bijaksana, hal inikan jelas mendiskriminasikan hak anak untuk memperoleh pendidikan,”jelas ikhsan

Sakoanda Siregar, SAg Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun saat dikonfirmasi NET24JAM.ID Sabtu (5/6/2021) mengatakan akan menindak lanjuti 

“Terkait surat pindah nanti kami telusuri dulu ke pihak terkait, wassalam,” jawabnya menandaskan

(Bambang)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Demi Kenyamanan Warga Polres Tanjung Balai Tugaskan Personil Jaga Lokasi Rekreasi

9 Mei 2022 - 00:58 WIB

Antisipasi Guantibmas, Polres Dairi Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Malam Takbir.

1 Mei 2022 - 14:29 WIB

Jaga Situasi Aman Dan Kondusif, Sat Polairud Polres Tanjung Balai Gelar Patroli

25 April 2022 - 14:40 WIB

Pengurus Sub Rayon AMPI Kelurahan Karang Berombak Giat Bagi TakjilJelang Waktu Berbuka Puasa

25 April 2022 - 08:35 WIB

Proyek MCK TA Tahun 2021 Mangkrak, Kabid Perkim Janji Akan Tinjau Lokasi Proyek

19 Januari 2022 - 08:04 WIB

Unit Reskrim Polsekta Belawan Doorr Dua Residivis Rampok Yang Resahkan Warga

14 Januari 2022 - 04:19 WIB

Trending di Tak Berkategori