Menu

Mode Gelap
Laporan Di SP3kan Keluarga Monang Samosir Prapidkan Penyidik Polres Dan Kejari Simalungun Plt. Bupati Labuhanbatu Saksikan Pagelaran Wayang Kulit di Hari Bhayangkara Sambut 1 Muharram 1446 H, BKM Nurul Islam Gelar Gotong-royong Kapolres Sergai Resmikan Sarana Air Bersih di Desa Makmur UNITA Taput Larang Mahasiswa Ikuti Aksi Demonstrasi

Tak Berkategori · 4 Jun 2021 08:41 WIB · waktu baca : ·

Terlibat Mafia Tanah dengan Modus Mal Administrasi, Oknum Pejabat BPN Dipecat


 Terlibat Mafia Tanah dengan Modus Mal Administrasi, Oknum Pejabat BPN Dipecat Perbesar

ilustrasi gambar

Jakarta, NET24JAM.ID – Pejabat pertanahan DKI Jakarta dipecat oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Pemecatan dilakukan karena pejabat tersebut terlibat kasus mafia tanah di Jakarta Timur. Sofyan juga memberikan sanksi kepada pejabat lain yang terkait dengan kasus tersebut.

Kasus ini terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 pada 30 September 2019 mengenai pembatalan 38 SHGB a.n. PT Salve Veritate dengan total luas 77.582 m2 di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur.

Baca Juga:  Masyarakat 8 Kecamatan, Kabupaten Pakpak Bharat Sangat Antusias Hadiri Gerai Vaksin Presisi di Polres Pakpak Bharat

“Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur ke Halmahera, dipindahkan ke Halmahera. Dan minta pensiun dini. Ada 10 lagi yang terlibat kami berikan sanksi,” ucap Sofyan Djalil dalam konferensi pers virtual, belum lama ini.

Para mafia tanah ini menggunakan modus sengaja melakukan mal administrasi dalam peralihan sertifikat hak milik (SHM). Lalu pejabat juga tidak menyampaikan informasi masalah sengketa tersebut secara utuh kepada Menteri ATR.

Baca Juga:  Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp36,5 Miliar di KPU, Kejari Sergai Dipertanyakan

Sofyan menjelaskan basis dasar hukum yang digunakan tidak sebenarnya dan dikeluarkan sertifikat yang tidak proper. Sebelumnya Menteri ATR juga sudah bertemu dengan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman di Kantor Kementerian ATR/BPN.

Dari hasil pertemuan disimpulkan Penerbitan 38 SHGB PT Salve Veritate secara pemeriksaan dokumen, tidak ditemukan hal-hal yang membuat tim pemeriksa yakin bahwa proses penerbitan sertifikat sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan prosedur.

Dalam penerbitan SK Pembatalan tidak membuat berita acara pemeriksaan lapang dan laporan penyelesaian sengketa sebagaimana prosedur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN.

Baca Juga:  Oknum Polisi Perkosa Dan Bunuh Dua Gadis, Hakim Ketua Putuskan Hukuman Mati

Kemudian ada kesengajaan yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur secara sengaja melakukan mal administrasi atas proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/Cakung Barat a.n Abdul Halim karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Teman-teman BPN yang melakukan pelanggaran, kami telah mengambil tindakan untuk dilepaskan dari jabatannya dan kemudian sekarang telah pensiun,” tandasnya. (*)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gawat Proyek DD TA 2023 Tak Terealisasi Diduga Pangulu Lestari Indah Selewengkan Anggaran

27 Juni 2024 - 14:23 WIB

Terkait Video Mesum Mirip Sekda Taput, Polisi Layangkan Surat Panggilan Ke TS.

20 Juni 2024 - 08:57 WIB

Dinas Sosial Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran

4 Juni 2024 - 12:19 WIB

Tergabung Di Kloter 13 Kakan Kemenag Bersama Plt Bupati Lepas 318 Jemaah Haji Labuhanbatu

27 Mei 2024 - 08:18 WIB

Terpilih Secara Aklamasi Boster Sitio Pimpin Koni Labuhanbatu Hingga 2028

28 April 2024 - 08:52 WIB

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Trending di Tak Berkategori