Menu

Mode Gelap
Laporan Di SP3kan Keluarga Monang Samosir Prapidkan Penyidik Polres Dan Kejari Simalungun Plt. Bupati Labuhanbatu Saksikan Pagelaran Wayang Kulit di Hari Bhayangkara Sambut 1 Muharram 1446 H, BKM Nurul Islam Gelar Gotong-royong Kapolres Sergai Resmikan Sarana Air Bersih di Desa Makmur UNITA Taput Larang Mahasiswa Ikuti Aksi Demonstrasi

Tak Berkategori · 3 Nov 2021 16:42 WIB · waktu baca : ·

Sengketa Tanah Warga Vs PTPN II di Sei Semayang, BPN Deli Serdang Dinilai Tak Netral


 Sengketa Tanah Warga Vs PTPN II di Sei Semayang, BPN Deli Serdang Dinilai Tak Netral Perbesar

Para Penggugat bersama Tim Kuasa Hukum.


Deli Serdang, NET24JAM.ID – Sengketa tanah antara warga dengan PTPN II di Jalan Serasi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, terus bergulir.

Di lahan tersebut, 52 orang warga menggugat yakni I Gede Hurip, PTPN II, BPN Deli Serdang dan Notaris atas permasalahan tanah yang dibeli oleh para penggugat secara kaplingan dari I Gede Hurip.

Kasus sengketa tanah antara warga dengan PTPN II tersebut bak bola salju. Pasalnya, sudah beberapa kali melakukan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ini, hingga melibatkan BPN Kabupaten Deli Serdang sebagai tergugat, namun kasus tersebut belum juga tuntas.

Sesuai dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.LBP. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah pernah menggelar sidang lapangan yang dipimpin langsung oleh hakim yang diketuai Rina Lestari Br Sembiring, SH, MH., guna mendengar keterangan pihak para penggugat dan tergugat terhadap tanah tersebut.

Baca Juga:  Polsek Sidikalang Kota Siaga Amankan Penetapan Pengundian Nomor Urut Calon Kades

Akan tetapi, para penggugat yang didampingi tim kuasa hukum, sangat menyayangkan pihak BPN Deli Serdang tidak jadi melakukan pengecekan titik koordinat atas tanah tersebut saat dilaksanakannya sidang lapangan. 

Salah seorang penggugat, H. Hasmi Adami didampingi tim kuasa hukum, kepada awak media dirinya menjelaskan,  setelah dibeli oleh warga dari salah satu tergugat yaitu I Gede Hurip sekitar tahun 2001. Namun, pada tahun 2018 PTPN II mengklaim jika tanah tersebut termasuk ke dalam areal HGU Nomor 90. 

“Pihak PTPN II juga melakukan okupasi atau membuldozer tanaman yang sudah ditanam warga di tanah itu. Menjadi timbul pertanyaan dari kami kenapa baru di tahun 2018 atau setelah 17 tahun PTPN II melakukan okupasi?,” jelas Hasmi, Rabu (3/11/2021). 

Dikatakannya, secara fakta telah terbukti sebagaimana keterangan kuasa hukum PTPN II dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa PTPN II pada tahun 2018 menguasai dan mengusahai objek perkara dengan menanami tanaman tebu.

Baca Juga:  Sat Resnarkoba Polres Tanjung Balai Tangkap Dua Pemilik Narkotika Jenis Sabu

“Jelas secara fakta memang benar jika warga sebelumnya yang menguasai dan mengusahai lahan objek aquo yakni sejak tahun 2001 sedangkan PTPN II mengklaim pada tahun 2018,” kata Hasmi.

“Sudah terbukti juga jika warga selaku para penggugat yang membayar PBB atas tanah aquo tersebut,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Andi Ardianto, SH., selaku Tim Kuasa Hukum para penggugat, kepada awak media, Andi sangat menyayangkan atas tindakan BPN Deli Serdang yang terkesan tidak terbuka dan dinilai adanya keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara alias tidak netral dalam perkara ini.

“Seharusnya badan pertanahan deli serdang dapat membuka data titik koordinat terkait status tanah yang saat ini berperkara. Padahal sebelumnya kami telah mengirimkan surat permohonan untuk penentuan titik koordinat dimaksud, apakah tanah yang menjadi objek perkara termasuk kedalam HGU No.90 atau tidak? Sehingga biar jelas terang benderang apakah status tanah tersebut termasuk ke dalam HGU atau tidak,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kapolda Riau Instruksikan Tangkap Gembong Narkoba Jaringan Internasional, Debus

Namun dalam hal ini, masih kata Andi, BPN Deli Serdang hanya memberikan jawaban bahwa hal tersebut tidak dapat mereka berikan dengan alasan tanah tersebut masih dalam berperkara.

“Dengan adanya hal itu terkesan BPN Deli Serdang tidak mau menunjukkan bukti titik koordinat. Padahal sebelumnya juga pada saat persidangan Ketua Majelis Hakim sudah memerintahkan kepada pihak BPN Deli Serdang untuk membawa alat penentuan titik koordinat pada saat sidang lapangan. Namun hal itu tidak dilakukan, sehingga timbul pertanyaan besar bagi kami, ada apa dengan BPN Deli Serdang?,” ketusnya.

Senada dengan Andi, salah seorang dari Tim Kuasa Hukum penggugat yakni Khairil Anwar Damanik, SH., berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk bersikap netral dalam menangani kasus tersebut, dan tidak bergeming apabila ada intervensi dari pihak manapun.

“Sehingga dalam mengambil keputusan nantinya sesuai dengan fakta hukum dan sesuai dengan rule of the law,” tuturnya.

(Ridwan)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gawat Proyek DD TA 2023 Tak Terealisasi Diduga Pangulu Lestari Indah Selewengkan Anggaran

27 Juni 2024 - 14:23 WIB

Terkait Video Mesum Mirip Sekda Taput, Polisi Layangkan Surat Panggilan Ke TS.

20 Juni 2024 - 08:57 WIB

Dinas Sosial Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran

4 Juni 2024 - 12:19 WIB

Tergabung Di Kloter 13 Kakan Kemenag Bersama Plt Bupati Lepas 318 Jemaah Haji Labuhanbatu

27 Mei 2024 - 08:18 WIB

Terpilih Secara Aklamasi Boster Sitio Pimpin Koni Labuhanbatu Hingga 2028

28 April 2024 - 08:52 WIB

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Trending di Tak Berkategori