Menu

Mode Gelap
Saat Memasak Teh Disawah Pria Ini Tewas Tertimpa Longsor Polres Labuhanbatu Tangkap Pencuri Pupuk Dari Gudang PT. Smart Tim Gabungan SFQR Lanal Balikpapan Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal Polisi Bekuk Pengedar Narkoba di Desa Helvetia, Sita 5 Paket Sabu Mabes Polri Dan Poldasu Temukan RumahTempat Pembuat Ekstasi

Tak Berkategori · 23 Nov 2021 06:34 WIB · waktu baca : ·

Sengketa Tanah Sei Semayang : Ada Aroma Kejanggalan Hakim PN Lubuk Pakam


 Sengketa Tanah Sei Semayang : Ada Aroma Kejanggalan Hakim PN Lubuk Pakam Perbesar

Foto bersama usai sidang lapangan, Jumat (3/9/2021).

Deli Serdang, NET24JAM.ID – Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hubungan antara masyarakat dengan tanah adalah kompleks, karena tanah bagi masyarakat tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang sangat berarti tetapi juga mempunyai makna sosial. 

Keinginan untuk menguasai dan mengusahai tanah memunculkan perbedaan kepentingan terhadap tanah, sehingga menimbulkan sengketa tanah. Demikian pula yang terjadi di Jalan Serasi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Diatas hamparan tanah bekisar 14 hektar ini menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. 52 warga menggugat I Gede Hurip, PTPN II, Kantor Pertanahan (BPN) Deli Serdang dan Notaris atas permasalahan tanah yang dibeli oleh para penggugat secara kaplingan dari I Gede Hurip

Baca Juga:  Satres Narkoba Polres Dairi Amankan Pemilik Narkotika Jenis Sabu

Sesuai dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.LBP, pada Kamis (18/11/2021), majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam memutuskan NO (Niet Onvankelich verklaard) terhadap perkara perdata tersebut.

Salah seorang Tim Kuasa Hukum penggugat yakni, Khairil Anwar Damanik, SH., dirinya menilai bahwa keputusan majelis hakim PN Lubuk Pakam tersebut tidak objektif.

Dikatakan demikian, menurut Khairil, proses perkara perdata tersebut memiliki beberapa kejanggalan. Bahkan, majelis hakim PN Lubuk Pakam yang diketuai Rina Lestari br Sembiring dan dibantu oleh Anugraha Gultom selaku panitera pengganti, ketika menggelar sidang lapangan pada Jumat 3 September 2021, tidak melihat dengan jelas dan pasti letak luas maupun batas-batas serta apa yang ada di atas objek perkara tersebut.

“Saat sidang lapangan, majelis hakim hanya melihat di pinggiran jalan Serasi, namun tidak melihat dengan jelas dan pasti ke objek perkara,” ujar Khairil, Selasa (23/11/2021). 

“Sejatinya proses perkara adalah untuk mencari keadilan. Namun, hal yang terjadi disini justru sebaliknya. Saya menilai ada aroma kejanggalan hakim,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga:  Pelaku Tindak Pidana 363 Berhasil Digagalkan Bang Jukir

Selain itu, masih kata Khairil, kejanggalan-kejanggalan lain yang dimaksud diantaranya sebagai berikut : 

  1. Pihak BPN Deli Serdang tidak jadi melakukan pengecekan titik koordinat atas tanah tersebut, saat dilaksanakannya sidang lapangan.

  2. Pihak BPN Deli Serdang terkesan enggan menunjukkan bukti titik koordinat.

  3. Setelah dibeli oleh warga dari salah seorang tergugat yaitu I Gede Hurip sekitar tahun 2001. Namun, pada tahun 2018 PTPN II mengklaim, jika tanah tersebut termasuk ke dalam areal HGU Nomor 90.

  4. Secara fakta telah terbukti sebagaimana keterangan kuasa hukum PTPN II dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa PTPN II pada tahun 2018 menguasai dan mengusahai objek perkara dengan menanami tanaman tebu.

  5. Dalam persidangan, pihak PTPN II tidak bisa menunjukkan bukti ataupun dokumen jika tanah objek perkara perdata tersebut merupakan bagian dari HGU.

  6. Saksi-saksi yang dihadirkan pada saat sidang tidak ada satupun saksi memberikan kesaksian yang meyakinkan bahwa objek perkara tersebut milik PTPN II.

  7. Sudah terbukti juga jika warga selaku para penggugat yang membayar PBB atas tanah aquo tersebut.

  8. Majelis hakim PN Lubuk Pakam sebelumnya juga dua kali menunda sidang pembacaan putusan perkara perdata Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.LBP tersebut.

Baca Juga:  Gerebek 2 Markas Judi Tembak Ikan di Medan Deli, 1 Lokasi Tercium Pemilik Usaha

“Betapa posisi hakim harus selalu objektif total baik prosedural maupun materil karena objektivitas hakim adalah pesan keadilan dan cita-cita hukum bagi negara.  Sekali hakim mengabaikan objektivitas maka akan memangkas nilai keadilan sekaligus merusak tatanan kehidupan berbangsa,” ketusnya.

Saat dikonfirmasi mengenai upaya langkah hukum selanjutnya, Khairil mengatakan bahwa warga beserta tim kuasa hukum akan terus melakukan upaya-upaya hukum untuk mendapatkan keadilan.

“Kami akan terus melakukan upaya-upaya hukum demi keadilan. Kami menilai positif, bahwa di negara ini masih ada keadilan untuk masyarakat,” pungkasnya.

(Ridwan)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dinas Sosial Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran

4 Juni 2024 - 12:19 WIB

Tergabung Di Kloter 13 Kakan Kemenag Bersama Plt Bupati Lepas 318 Jemaah Haji Labuhanbatu

27 Mei 2024 - 08:18 WIB

Terpilih Secara Aklamasi Boster Sitio Pimpin Koni Labuhanbatu Hingga 2028

28 April 2024 - 08:52 WIB

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Bandar Huluan Gelar Rapat Materi Sosialisasi Penggunaan ADN Dan Dana Desa Tahun 2024

20 Maret 2024 - 05:52 WIB

PTPN IV Ragional II Kebun Dolok Ilir Dan Pengusaha CV Sinar Tenera Sepakat Melakukan Perawatan Jalan Protokol

6 Maret 2024 - 11:43 WIB

Trending di Tak Berkategori