Menu

Mode Gelap
Ketua LP Ma’arif NU PWNU Sumut Sampaikan Materi Moderasi Beragama Polisi Sikat Jurtul Togel di Kecamatan Panai Tengah Fenomena Truk Tak Layak Pakai Lolos dari Operasi Patuh Toba 2024 Lapas Medan Gelar Senam Bersama Peserta Rehabilitasi Sosial Tim Gabungan Berhasil Evakuasi Dua Nelayan Asal Srilanka

Tak Berkategori · 4 Sep 2021 05:26 WIB · waktu baca : ·

Sengketa Tanah : Masyarakat Vs PTPN II, Hakim PN Lubuk Pakam Diminta Bersikap Netral


 Sengketa Tanah : Masyarakat Vs PTPN II, Hakim PN Lubuk Pakam Diminta Bersikap Netral Perbesar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam menggelar sidang lapangan sesuai dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.LBP.


Deli Serdang, NET24JAM.ID – Kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II di Jalan Serasi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, hingga kini belum terselesaikan.

Kasus sengketa tanah antara masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II terus bergulir bak bola salju, kedua belah pihak masing-masing memiliki argumen perihal tanah tersebut.

Dikatakan demikian, pasalnya sudah beberapa kali melakukan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ini, hingga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang sebagai tergugat, namun kasus tersebut belum juga tuntas.



Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam akhirnya menggelar sidang lapangan di lokasi lahan sesuai dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.LBP.

Baca Juga:  Viral.. Jalan Marelan Raya Rusak dan Berlubang, Belum Ada Tanda-tanda Perbaikan

Sidang lapangan yang dipimpin langsung oleh hakim yang diketuai Rina Lestari Br Sembiring, SH, MH., guna mendengar keterangan pihak para penggugat dan tergugat terhadap tanah tersebut.

Kendati kedua pihak, baik penggugat maupun tergugat menjelaskan tentang keberadaan permasalahan tanah itu. Namun, hakim meminta pihak penggugat dan tergugat supaya dapat menjelaskan kembali dalam sidang lanjutan di PN Lubuk Pakam.



“Kami minta para penggugat dan tergugat dapat menjelaskan masing-masing terkait kepemilikan tanah register 78,” ujar Rina yang didampingi hakim anggota lainnya, pada Jumat (3/9/2021).

Disela-sela usai sidang lapangan, Andi Ardianto, SH., selaku Ketua Tim kuasa hukum masyarakat yang melakukan gugatan, dirinya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sidang lapangan tersebut.

“Kami sangat apresiasi atas pelaksanaan sidang lapangan yang barusan kita lakukan karena dengan pelaksanaan sidang lapangan ini akan terlihat secara fakta jika yang menjadi objek perkara dalam gugatan kami benar atau tidak,” ujar Andi.

Baca Juga:  Sosialisasikan penggunaan masker Satlantas Polres Tanjung Balai Tempelkan Stiker

Dikatakannya, secara fakta juga telah terbukti sebagaimana keterangan kuasa hukum PTPN II, bahwa PTPN II pada tahun 2018 menguasai dan mengusahai objek perkara dengan menanami tanaman tebu.



“Dengan demikian secara fakta memang benar jika para penggugatlah yang sebelumnya yang menguasai dan menguasahai lahan objek aquo yakni sejak tahun 2001 (dibeli secara kavlingan dari I Gede Hurip) selaku tergugat 1,” jelas Andi.

Selain itu, masih kata Andi, bahwa sudah terbukti juga jika masyarakat selaku para penggugat yang membayar PBB atas tanah aquo tersebut.

Selaras dengan Andi, salah satu Tim kuasa hukum masyarakat para penggugat yakni Khairil Anwar Damanik, SH., kepada NET24JAM.ID, dirinya sangat menyayangkan pihak BPN Deli Serdang tidak jadi melakukan pengecekan titik koordinat atas tanah tersebut saat dilaksanakannya sidang lapangan.

Baca Juga:  Polres Pakpak Bharat Melalui OPS Yustisi



“Kami juga sangat menyayangkan atas tidak terjadinya pengecekan titik koordinat oleh BPN Deli Serdang terhadap objek aquo padahal hal  tersebut telah kami ingatkan kepada Ketua Majelis Hakim sebagaimana kesepakatan dalam persidangan sebelumnya, yakni pihak BPN Deli Serdang harus membawa alat untuk mengecek titik koordinat atas tanah aquo karena dengan titik koordinat tersebut yang dapat menentukan apakah tanah objek aquo termasuk kedalam HGU No.90 atau tidak,” papar Khairil.

Dalam hal ini, Ia meminta agar majelis hakim untuk bersikap netral dalam menangani kasus tersebut, dan tidak bergeming apabila ada intervensi dari pihak manapun.

“Sehingga dalam mengambil keputusan nantinya sesuai dengan fakta hukum dan sesuai dengan rule of the law,” Khairil menandaskan.

(Ridwan)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gawat Proyek DD TA 2023 Tak Terealisasi Diduga Pangulu Lestari Indah Selewengkan Anggaran

27 Juni 2024 - 14:23 WIB

Terkait Video Mesum Mirip Sekda Taput, Polisi Layangkan Surat Panggilan Ke TS.

20 Juni 2024 - 08:57 WIB

Dinas Sosial Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran

4 Juni 2024 - 12:19 WIB

Tergabung Di Kloter 13 Kakan Kemenag Bersama Plt Bupati Lepas 318 Jemaah Haji Labuhanbatu

27 Mei 2024 - 08:18 WIB

Terpilih Secara Aklamasi Boster Sitio Pimpin Koni Labuhanbatu Hingga 2028

28 April 2024 - 08:52 WIB

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Trending di Tak Berkategori