Menu

Mode Gelap
Bersama Ratusan Masyarakat Plt Bupati Ikuti Senam Sehat di Car Free Day Caleg Partai PAN Dominasi Lima Kecamatan Di Deli Serdang PSI Tapanuli Utara Geruduk Kantor KPU dan Bawaslu, Ada Apa? 102 Peserta Ikuti Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan Bandar Huluan Tahun Baru Imlek 2575 Plt Bupati Labuhanbatu Patroli Dan Kunjungan Ke Vihara Dan Klenteng

Berita Terkini · 16 Agu 2022 19:04 WIB · waktu baca : ·

Resahkan Sopir Angkutan, Polisi Diminta Sapu Bersih Pelaku Pungli di Deli Serdang


 Resahkan Sopir Angkutan, Polisi Diminta Sapu Bersih Pelaku Pungli di Deli Serdang Perbesar

Foto : Ilustrasi pungutan liar 

Deli Serdang, NET24JAM – Para pelaku pungutan liar (Pungli) yang mendompleng nama atau mengatasnamakan Serikat Pekerja maupun Organisasi Buruh di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam aksinya tak segan-segan mengancam sopir mobil angkutan barang jika keinginan mereka tak dituruti.

Salah seorang sopir mobil angkutan barang yang enggan disebutkan namanya, dia mengatakan beberapa kali diancam jika tidak memberikan uang kepada pelaku.

“Kalau tidak dikasih, mereka mengancam sopir dan ancam memecahkan kaca mobil,” ujarnya kepada wartawan, pada Selasa (16/8/2022).

“Kalau di Tanjung Morawa biasanya di Jalan Pekong sering dikutip rata-rata Rp5000,-. Di Lubuk Pakam di Jalan Pattimura dikutip Rp5000,-, dan beberapa tempat lain seperti di Galang tepatnya di Galang Kota dikutip Rp5000,-. Akan tetapi saat bongkar muat dikutip mencapai Rp10 ribu,” ujarnya kembali.

Baca Juga:  Pantau Harga Personil Polsek Sei Beduk Monitoring Di Sejumlah SPBU

Pria berinisial A tersebut berharap pihak Kepolisian dari Polda Sumatera Utara maupun Polresta Deli Serdang melakukan pemberantasan dugaan pungli itu.

“Kami selaku sopir angkutan barang berharap polisi melakukan pemberantasan kepada pelaku pungli tersebut, kami hanya mencari nafkah untuk keluarga kami, jadi mohon bapak polisi ambil tindakan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, fungsi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai dengan pasal 102 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Sementara maksud dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebut Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Baca Juga:  Kades Kampung Baru Tagih Janji Bupati Labuhanbatu di Musrenbang 2023

Sedangkan kehadiran organisasi masyarakat (Ormas) di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (ormas), dalam pasal 5 Undang-undang No. 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa tujuan ormas antara lain meningkatkan dan keberdayaan masyarakat, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etiak dan budaya yang hidup dalam masyarakat; menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan tujuan negara.

Oleh karena itu, jika ada oknum yang meminta uang/dana dengan berbagai alasan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, terlebih dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka perbuatan tersebut dapat dikatagorikan sebagai tindakan pungutan liar (Pungli). 

Baca Juga:  Wali Kota Medan dan Gubernur Sumut Goes Fun Bike

Tindakan pungli dapat dijerat dengan pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tak hanya itu, terkait pungutan liar (Pungli) juga menjadi perhatian serius Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 yang ditandatangani pada 21 Oktober 2016 lalu.

(Ridwan)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

1 Unit Rumah Habis di Lahap Sijago Merah

24 Februari 2024 - 13:20 WIB

Plt. Bupati Labuhanbatu Meletakan Batu Pertama Ponpes Al -Haramain.

23 Februari 2024 - 22:45 WIB

Polsek Firdaus Amankan Mesin Judi Tembak Ikan- Ikan di Desa Sei Bamban

23 Februari 2024 - 22:25 WIB

HNSI Medan Berbagi Rejeki Pada Nelayan Serta Mendapat Dukungan Donatur

23 Februari 2024 - 21:27 WIB

Plt Bupati Menyampaikan Akan Secepatnya Membangun Tembok Penahan Erosi.

23 Februari 2024 - 20:52 WIB

Plt Bupati Labuhanbatu Mengapresiasi Direktur RSUD Rantauprapat Dengan Cepat Menangani Warga Yang keracunan Massal.

21 Februari 2024 - 18:57 WIB

Trending di Berita Daerah