Sergai, NET24JAM.ID – Ketua Badan Permusyawarahan Desa(BPD) Desa Boga besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Surya Darma resmi dilaporkan LSM Penjara (Pemantau Kinerja Aparatur Negara). Pasalnya oknum BPD tersebut diduga kuat merangkap jabatan serta menguasai proyek-proyek di desa hal ini diungkap Ketua DPD LSM Penjara PN, Timbul Perasada Sipayung, Sekretaris Dedek Susanto, saat konferensi pers, Rabu (7/6) di Sei Rampah.
Dijelaskannya, berdasarkan berita yang viral di tengah masyarakat dan investigasi di lapangan, adanya dugaan Ketua BPD Desa Bogak Besar merangkap jabatan, diduga Ketua BPD tersebut selain menjabat Ketua P3A juga KSM Bogak Berjaya di Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.
“Pada saat ini organisasi P3A tersebut mendapatkan program BWSS II yang mana pengelolaannya bersifat swakelola dimana Ketua P3A bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut yang bersumber dari APBN, dalam hal ini saya selaku Ketua LSM Penjara PN Sergai menyurati Bupati Serdang Bedagai dan Kajari Sergai perihal adanya dugaan rangkap jabatan yang Ketua BPD Desa Bogak Besar”tegasnya.
Senada dengan Ketua, Sekretaris LSM Penjara PN Sergai membenarkan terkait ada surat pengaduan terkait dugaan rangkap jabatan yang diemban Ketua BPD Desa Bogak Besar yang mana berdasar aturan dan juknis yang berlaku Ketua BPD dilarang rangkap jabatan dan mengelola proyek, bahkan menjadi pengurus partai politik.
“Tak hanya itu saudara Surya Darma diduga kuat menguasai tiga kegiatan proyek drainase bantuan Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang saat ini masih berlangsung. Tiga kegiatan itu dikelola P3A Muara, P3A Kuala Bogak dan P3A Tirta Bogak yang disinyalir tiga P3A itu di koordinir Surya Darma selaku ketua P3A Muara juga merangkap sebagai ketua BPD dan pengurus Parpol,”ujarnya.
Menanggapi hal ini, lanjut Timbul Perasada Sipayung, kita menemukan pelanggaran keras terhadap Saudara Surya Darma yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Bogak Besar juga terlibat sebagai pengurus parpol dan merangkap jabatan sebagai ketua P3A Muara hingga cacat administrasi serta melanggar hukum pidana bedasarkan.
1. Pasal 51 huruf (g) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: “Perangkat Desa dilarang: (g). menjadi pengurus partai politik.” “Perangkat Desa dilarang menjadi pelaksana proyek dan menyalahgunakan wewenang”.
“Kemudian sesuai Dasar hukum Pasal 64 huruf (h) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi: “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: (h). menjadi pengurus partai politik.” Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:
• Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD). Pada pasal 280 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana disebut pada pasal 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu,”paparnya.
“Sanksi Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlibat parpol Dalam UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta,”tegasnya lagi.
“Dalam hal ini, kami juga melaporkan tindak pidananya dan pelanggaran kepada aparat penegak hukum (APH) untuk segera memproses ketua BPD Desa Bogak Besar atas nama Surya Darma. Besar harapan kami laporan ini dapat segera diproses lanjut, dan kami bersedia untuk diambil keterangan lebih lanjut guna mempercepat laporan tersebut,”pungkasnya.
Terpisah, Ketua BPD Bogak Besar Surya Darma dikonfirmasi awak media Kamis 08/06 Melalui nomor Whatsaapnya belum memberi tanggapan dan jawaban kepada awak media terkait hal tersebut.
(Mangisi Siburian)
