Menu

Mode Gelap
Danyonmarhanlan X Jayapura Sambut Silaturahmi Korps Brimob Polda Papua Bentrok Oknum Brimob Vs Anggota TNI di Sorong Berakhir Damai Plt. Bupati Tinjau Persiapan TMMD ke-120 di Desa Selat Beting Diduga Hanyut di Sungai Bilah , Tim BPBD Labuhanbatu Melakukan Pencarian Selama 15 Jam dan Ditemukan Korban Telah Meninggal . Kompol Yayang Cek e-Parkir di Wilkum Polsek Medan Baru

Tak Berkategori · 27 Mei 2021 14:13 WIB · waktu baca : ·

Rakornas, Berikut Tiga Arahan Presiden Jokowi Untuk BPKP dan APIP


 Rakornas, Berikut Tiga Arahan Presiden Jokowi Untuk BPKP dan APIP Perbesar

 

Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.


Bogor, NET24JAM.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Kamis (27/5/2021).

Pertama, Kepala Negara meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. 

BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga bulan Mei 2021 ini, ungkap Presiden, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga masih rendah, yaitu sekitar 24,6 persen. 

Baca Juga:  Sengketa Tanah Warga Vs PTPN II di Sei Semayang, BPN Deli Serdang Dinilai Tak Netral

Begitu juga dengan realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga yang pada kuartal satu masih sekitar 10,98 persen, sementara untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.

“Saya minta BPKP dan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa, memberikan solusi, carikan solusinya, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga, dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Kedua, Kepala Negara menginstruksikan BPKP dan APIP untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. 

Pengawalan terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Presiden mencontohkan, saat turun ke lapangan dirinya kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar. Seperti tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun

Baca Juga:  Gasulling Damas Polres Tanjung Balai Sosialisasi Kantibmas Dan Vaksinasi

“Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu, sejak awal pada saat perencanaan terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini,” ujarnya.

Ketiga, Presiden menekankan kepada BPKP dan APIP agar memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antar program perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

Akurasi data masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah sampai hari ini yang dapat berdampak luas. Presiden mencontohkan, data untuk bantuan sosial yang tidak akurat dan tumpang tindih membuat penyaluran menjadi lambat dan tidak tepat sasaran.

“Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung, ini yang terus harus kita perbaiki. BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP,” tuturnya.

Baca Juga:  Ungkap Penjualan Vaksin Secara Ilegal, Epza Apresiasi Kinerja Polda Sumut

Dalam sambutannya, Kepala Negara juga mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan seluruh jajaran APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Diingatkan juga untuk memberikan akses dan informasi yang akurat untuk mempermudah kerja pengawasan.

“Saya tekankan kepada Bapak-Ibu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah tindak lanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum,” ujarnya.

Di lain pihak, Presiden juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan. 

Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah.

“Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat checks and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi,” pungkas Presiden Jokowi. 

(FID/UN)

Sumber : 

  • BPMI Setpres.

  • Humas Sekretariat Kabinet

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Bandar Huluan Gelar Rapat Materi Sosialisasi Penggunaan ADN Dan Dana Desa Tahun 2024

20 Maret 2024 - 05:52 WIB

PTPN IV Ragional II Kebun Dolok Ilir Dan Pengusaha CV Sinar Tenera Sepakat Melakukan Perawatan Jalan Protokol

6 Maret 2024 - 11:43 WIB

Paskas Ajak Masyarakat Kota Tebing Tinggi Untuk Bersedekah

27 November 2023 - 20:03 WIB

BNN Pinjam Pakai Gedung TC Sosial Untuk Tempat Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

5 Oktober 2023 - 11:25 WIB

Cabuli Anak Dibawah Umur Warga Naga Kesiangan Di Jemput Polisi Tebing Tinggi

5 Oktober 2023 - 10:24 WIB

Trending di Berita Terkini