Menu

Mode Gelap
Asisten I: Peraturan Kesejahteraan Ibu dan Anak Perlu Dikuatkan dengan Undang-Undang Khusus Plt. Bupati Apresiasi Pelantikan 45 Anggota PPK di Labuhanbatu untuk Pilkada 2024 Polsek Firdaus Sergai Amankan Dua Anggota Geng Motor Meresahkan Warga Hatonduhan Ragukan Integritas KPUD Simalungun, Diduga Langgar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Picu Kemacetan Depo Milik JIU Resahkan Warga Sekitar Dan Pengguna Jalan

Berita Terkini · 17 Mei 2023 09:20 WIB · waktu baca : ·

Polres Bersama Forkopimda Tanggamus Tandatangani Penegakan Perda Hiburan Organ Tunggal


 Polres Bersama Forkopimda Tanggamus Tandatangani Penegakan Perda Hiburan Organ Tunggal Perbesar

Tanggamus, NET24JAM.ID – Polres Tanggamus menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait sinergitas dalam menjaga kondusifitas melalui optimalisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 05 tahun 2017 tentang Pengaturan Umum Organ Tunggal, Selasa 16 Mei 2023.

Kegiatan dipusatkan di Aula Paramasatwika Mapolres Tanggamus dipimpin Kapolres Tanggamus AKBP. Siswara Hadi Chandra, SIK., Wakil Bupati Hi. AM. Safii, Kajari Yunardi, SH. MH., Kapten Julian Abri mewakili Dandim 0424/TGM dan Wakil Ketua PN Tanggamus.

FGD tersebut dihadiri stakeholder terkait diantara Ketua MUI dan Ketua FKUB Tanggamus, para Danramil, para Camat, Ketua Apdesi, Tokoh Adat, pemilik orgen tunggal se-Kabupaten Tanggamus, Kapolsek dan para Kanit Binmas jajaran Polres Tanggamus

Kapolres AKBP. Siswara Hadi Chandra, mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan orgen hingga malam hari juga meningkatkan kejahatan baik berupa pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat), Curanmor maupun Narkoba.

“Ini menjadi dasar pemikiran kita, bahwa kesepakatan kita yang dulu sesuai Perda Tanggamus harus implementasikan kembali,” kata AKBP Siswara Hadi Chandra dalam sambutan pembukanya.

Usai rangkaian sambutan para Forkopimda, petugas juga menyampaikan draft-draft kesepakatan bersama terkait orgen tunggal, yang setelah disetujui bersama selanjutnya juga dilakukan penandatanganan oleh seluruh peserta FGD yang hadir.

Kasi Humas Polres Tanggamus, Iptu M. Yusuf, SH., mengungkapkan, pihaknya telah melaksanakn FGD bersama Forkopimda Ranggamus dan stakeholder lainnya terkait hiburan organ tunggal yang melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Perda Tanggamus.

Baca Juga:  Polres Dairi dan 8 Polres Mendapatkan Penghargaan dari Ombudsman RI

“Dari hasil tersebut telah dilakukan penanandatanganan bersama, terdapat enam point yang harus dipatuhi oleh masyarakat tentang hiburan yang melewati batas waktu,” ungkap Iptu M. Yusuf usai kegiatan.

Kasi Humas menegaskan, point penting yang harus dipahami dan dipatuhi, yakni mendorong penyidik melakukan proses hukum guna memberikan sanksi tegas atas pelanggaran ketentuan di dalam Perda Tanggamus.

Adapun sanksi yang diberikan yakni sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha sementara dan pencabutan izin usaha organ tungggal. Serta pidana dan denda.

“Ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Hi. AM. Safii dalam keterangannya mengaku bahwa pemerintah daerah mengucapkan trimakasih atas kegiatan yang difasilitasi dan dilakuan oleh Polres Tanggamus terkait Perda 05 Tahun 2017 tersebut.

“Dan ini memang butuh dukungan semua pihak, Ahamdulillah semua hadir ini kita lakukan bersama sama untuk perbaikan Kamtibmas Tanggamus,” ucapnya.

Dilain pihak, Ketua MUI Tanggamus, KH. A. Wahid Zamas mengaku sangat mendukung digelarnya FGD penerapan Perda Tanggamus terkait hiburan orgen tunggal, sebab menurutnya banyak hal negatif ketika orgen tunggal bermain hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Baca Juga:  Plt. Bupati sambut Presiden RI di Lapangan Bina Raga Rantauprapat

“Kita dari Majelis Ulama Indonesia Tanggamus sangat mendukung apa yang telah diputuskan dalam musyawarah di FGD, guna melaksanakan perda nomor 5 tahun 2017 tentang bagaimana pelaksanaan hiburan yang selama ini terjadi kita sudah kebablasan sehingga banyak menimbulkan dampak dampak negatif,” ucap KH. Wahid Zamas.

Ia sangat bersyukur pihak kopolisian khususnya Polres Tanggamus yang telah mengambil sikap untuk kembali melaksanakan Perda tersebut sehingga akan dilaksanakan secara tegas.

Kesempatan itu, ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Tanggamus agar mengikuti dan mentaati Perda yang telah diputuskan DPRD untuk kepentingan kita bersama dalam rangka menjaga kondusifitas dan Kamtibmas di wilayah Tanggamus.

“Dari segi agama juga ketika terjadi penyimpangan dan melakukan perbuatan dosa, maka sohibul hajat ikut menanggung dosanya sebab sudah memfasilitasi. Oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga jangan kita menambah dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama ini,” tandasnya.

Untuk diketahui Kepakatan bersama Focus Group Discussion (FGD), terkait optimalisasi penegakan Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum (Organ Tunggal) berisi :

Kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, Ketua MUI Kab. Tanggamus, Ketua FKUB Kab. Tanggamus, Ketua Apdesi Kab. Tanggamus, Tokoh Adat Lampung Kab. Tanggamus, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus, Ketua Apdesi kecamatan se-Kabupaten Tanggamus dan pemilik orgen tunggal se-Kabupaten Tanggamus bersama-sama bersepakat :

  1. Mendukung implementasi pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan hiburan umum (orgen tunggal) melalui Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 05 tahun 2017 tentang pengaturan hiburan umum.
  2. Memberikan penekanan dan pemberlakuan secara tegas atas hak, kewajiban, larangan dan batas waktu operasional penyelenggaraan hiburan umum (orgen tunggal).
  3. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan hiburan umum (orgen tunggal).
  4. Mendukung kewenangan kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah ditunjuk membidangi ketentraman, ketertiban dan/atau penegakan perda untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pengendalian dan penertiban penyelenggaraan hiburan umum (orgen tunggal).
  5. Perihal pengajuan pembuatan surat izin keramaian (hiburan orgen tunggal) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam juklap Kapolri Nopol : Juklap/02/XII/V/1995 dengan melampirkan surat permohonan dari sohibul hajat, rekomendasi dari Kakon, Camat, Danramil dan Kapolsek serta membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000,-.
  6. Mendorong penyidik melakukan proses hukum dan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran ketentuan didalam Perda, yaitu :     a. sanksi administrasi (peringatan tertulis, pembekuan izin usaha sementara, dan pencabutan izin). b. ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,-.
Baca Juga:  Disela Peresmian Rumah Restorative Justice Kejati Lampung Tegaskan Tidak ada Ampun Bagi Bandar Narkoba

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

(Irawan)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Asisten I: Peraturan Kesejahteraan Ibu dan Anak Perlu Dikuatkan dengan Undang-Undang Khusus

18 Mei 2024 - 06:31 WIB

Plt. Bupati Apresiasi Pelantikan 45 Anggota PPK di Labuhanbatu untuk Pilkada 2024

18 Mei 2024 - 06:16 WIB

Polsek Firdaus Sergai Amankan Dua Anggota Geng Motor Meresahkan

16 Mei 2024 - 17:01 WIB

Plt. Bupati Buka Muscab Ke-V HIPMI Kabupaten Labuhanbatu

15 Mei 2024 - 15:55 WIB

Plt Bupati Hadiri Launching Tahapan Pilkada, Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas

15 Mei 2024 - 15:44 WIB

Begini Kata Kapolsek Firdaus Saat Dikonfirmasi Terkait Keracunan Makanan di Sergai.

13 Mei 2024 - 18:55 WIB

Trending di Berita Terkini