Menu

Mode Gelap
Waspada Lewat Fly Over Brayan Medan, Ada Teror Lemparan Batu! Ketua LP Ma’arif NU PWNU Sumut Sampaikan Materi Moderasi Beragama Polisi Sikat Jurtul Togel di Kecamatan Panai Tengah Fenomena Truk Tak Layak Pakai Lolos dari Operasi Patuh Toba 2024 Lapas Medan Gelar Senam Bersama Peserta Rehabilitasi Sosial

Tak Berkategori · 14 Jun 2021 06:59 WIB · waktu baca : ·

Polemik PPN Sembako dan Jasa Pendidikan, Ini Penjelasan Menkeu dan DJP


 Polemik PPN Sembako dan Jasa Pendidikan, Ini Penjelasan Menkeu dan DJP Perbesar

Infografis – 13 Barang-Jasa Bakal Kena PPN.

Jakarta, NET24JAM.ID – Polemik yang terjadi akibat adanya rencana pemerintah untuk mengenakan PPN atas sembako bahkan sekolah menjadi trending topic di berbagai media sosial. 

Hal ini menimbulkan berbagai macam respon dari berbagai pihak, karena sembako dan jasa pendidikan (sekolah) sebelumnya tidak dikenakan PPN.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pemberlakuan pengenaan PPN atas sembako dan jasa pendidikan di Indonesia tidak akan terjadi di tahun ini. 

Dalam sebuah wawancara, DJP memberitahukan jika informasi mengenai rencana pemerintah tersebut tidak pernah dibuat sebelumnya.

Menurut sumber resmi DJP menyatakan bahwa, berita yang beredar mengenai pengenaan PPN atas sembako dan jasa pendidikan yang sedang diperbincangkan oleh berbagai pihak saat ini, bukan sebuah informasi  yang berasal dari sumber resmi pemerintah.

Baca Juga:  Tiga Personel Polda Sumut Dilaporkan ke Bid. Propam Jalani Sidang Kode Etik Dugaan Kriminalisasi Mantan Kades

Namun, DJP mengkonfirmasi jika adanya perubahan pengaturan mengenai pengenaan PPN dan kebijakan perpajakan lainnya. 

Hal ini dilakukan karena adanya dampak pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian di Indonesia menjadi tidak stabil, sehingga pemerintah menyiapkan perubahan atas kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan atas pengenaan PPN dilakukan karena pemerintah merasa jika selama ini pengenaan PPN tidak tepat. Sehingga DJP mengusulkan beberapa poin terkait perubahan pengenaan PPN untuk diskusikan bersama DPR. 

Perubahan pengenaan PPN diharapkan dapat mengurangi tarif umum untuk masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah, sehingga sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih adil dan tepat sasaran.

Baca Juga:  Sidang Sengketa Tanah Ditunda, Hakim PN Lubuk Pakam Diminta Objektif Berikan Putusan

Sehingga dapat disimpulkan jika, berita pengenaan PPN atas sembako dan jasa pendidikan tidak benar. Pemerintah bahkan belum membahas mengenai revisi UU kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) mengenai sembako dan jasa pendidikan.

Penolakan dari berbagai pihak sudah terjadi, terkait pengenaan PPN atas sembako dan jasa pendidikan yang belum secara resmi disahkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena keadaan perekonomian di Indonesia yang mengalami penurunan akibat adanya dampak dari pandemi covid 19. 

Terdapat pihak yang berpendapat jika jasa pendidikan (sekolah) merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, sehingga sekolah tidak boleh dikenakan pajak. 

Pasalnya, apabila RUU KUP yang diajukan oleh pemerintah disetujui oleh DPR maka PPN yang dikenakan untuk sekolah swasta adalah sebesar 12 persen sedangkan untuk sekolah negeri adalah sebesar 5 persen.

Baca Juga:  Masyarakat Dairi Dapat Berlegah, IPTU Doni Saleh, SH ; Razia Balap Liar dan Knalpot Blog Sepeda Motor Akan Terus Dilakukan

Oleh karena itu, diharapkan untuk berbagai pihak dapat menunggu penjelasan yang lebih rici mengenai adanya perubahan kebijakan perpajakan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Menurut Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani  mengharapkan agar tidak adanya pemberitaan yang setengah-setengah atau tidak berdasarkan fakta sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman kepada masyarakat Indonesia, serta diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang terjadi saat ini. 

Pemerintah saat ini lebih fokus kepada kemajuan perekonomian negara Indonesia yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. (Red)

Sumber :

– CNN Indonesia

– Kompasiana

badge-check

Penulis

Tak Berkategori · 14 Jun 2021 06:59 WIB · waktu baca : ·

Polemik PPN Sembako dan Jasa Pendidikan, Ini Penjelasan Menkeu dan DJP


 Polemik PPN Sembako dan Jasa Pendidikan, Ini Penjelasan Menkeu dan DJP Perbesar

Infografis – 13 Barang-Jasa Bakal Kena PPN.

Jakarta, NET24JAM.ID – Polemik yang terjadi akibat adanya rencana pemerintah untuk mengenakan PPN atas sembako bahkan sekolah menjadi trending topic di berbagai media sosial. 

Hal ini menimbulkan berbagai macam respon dari berbagai pihak, karena sembako dan jasa pendidikan (sekolah) sebelumnya tidak dikenakan PPN.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pemberlakuan pengenaan PPN atas sembako dan jasa pendidikan di Indonesia tidak akan terjadi di tahun ini. 

Dalam sebuah wawancara, DJP memberitahukan jika informasi mengenai rencana pemerintah tersebut tidak pernah dibuat sebelumnya.

Menurut sumber resmi DJP menyatakan bahwa, berita yang beredar mengenai pengenaan PPN atas sembako dan jasa pendidikan yang sedang diperbincangkan oleh berbagai pihak saat ini, bukan sebuah informasi  yang berasal dari sumber resmi pemerintah.

Baca Juga:  Tiga Personel Polda Sumut Dilaporkan ke Bid. Propam Jalani Sidang Kode Etik Dugaan Kriminalisasi Mantan Kades

Namun, DJP mengkonfirmasi jika adanya perubahan pengaturan mengenai pengenaan PPN dan kebijakan perpajakan lainnya. 

Hal ini dilakukan karena adanya dampak pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian di Indonesia menjadi tidak stabil, sehingga pemerintah menyiapkan perubahan atas kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perubahan atas pengenaan PPN dilakukan karena pemerintah merasa jika selama ini pengenaan PPN tidak tepat. Sehingga DJP mengusulkan beberapa poin terkait perubahan pengenaan PPN untuk diskusikan bersama DPR. 

Perubahan pengenaan PPN diharapkan dapat mengurangi tarif umum untuk masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah, sehingga sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih adil dan tepat sasaran.

Baca Juga:  Gelapkan Sepeda Motor dan HP Majikan, Diamankan Sat Reskrim Polres Tanjung Balai

Sehingga dapat disimpulkan jika, berita pengenaan PPN atas sembako dan jasa pendidikan tidak benar. Pemerintah bahkan belum membahas mengenai revisi UU kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) mengenai sembako dan jasa pendidikan.

Penolakan dari berbagai pihak sudah terjadi, terkait pengenaan PPN atas sembako dan jasa pendidikan yang belum secara resmi disahkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena keadaan perekonomian di Indonesia yang mengalami penurunan akibat adanya dampak dari pandemi covid 19. 

Terdapat pihak yang berpendapat jika jasa pendidikan (sekolah) merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, sehingga sekolah tidak boleh dikenakan pajak. 

Pasalnya, apabila RUU KUP yang diajukan oleh pemerintah disetujui oleh DPR maka PPN yang dikenakan untuk sekolah swasta adalah sebesar 12 persen sedangkan untuk sekolah negeri adalah sebesar 5 persen.

Baca Juga:  Sidang Sengketa Tanah Ditunda, Hakim PN Lubuk Pakam Diminta Objektif Berikan Putusan

Oleh karena itu, diharapkan untuk berbagai pihak dapat menunggu penjelasan yang lebih rici mengenai adanya perubahan kebijakan perpajakan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Menurut Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani  mengharapkan agar tidak adanya pemberitaan yang setengah-setengah atau tidak berdasarkan fakta sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman kepada masyarakat Indonesia, serta diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang terjadi saat ini. 

Pemerintah saat ini lebih fokus kepada kemajuan perekonomian negara Indonesia yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. (Red)

Sumber :

– CNN Indonesia

– Kompasiana

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Polsek Medan Labuhan Berhasil Gagalkan Genk Motor Yang Hendak Melakukan Tawuran

22 Juli 2024 - 09:48 WIB

Turnamen Sepakbola Bertajuk Liga OPD Cup II Labuhanbatu 2024 Resmi Bergulir

22 Juli 2024 - 09:37 WIB

Gawat Proyek DD TA 2023 Tak Terealisasi Diduga Pangulu Lestari Indah Selewengkan Anggaran

27 Juni 2024 - 14:23 WIB

Terkait Video Mesum Mirip Sekda Taput, Polisi Layangkan Surat Panggilan Ke TS.

20 Juni 2024 - 08:57 WIB

Dinas Sosial Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran

4 Juni 2024 - 12:19 WIB

Tergabung Di Kloter 13 Kakan Kemenag Bersama Plt Bupati Lepas 318 Jemaah Haji Labuhanbatu

27 Mei 2024 - 08:18 WIB

Trending di Tak Berkategori