Menu

Mode Gelap
Polri Mengabdi Untuk Pelayanan Terbaik Ribuan Masyarakat Taput Antusias Ikuti Senam Massal Bersama JTP Saat Memasak Teh Disawah Pria Ini Tewas Tertimpa Longsor Polres Labuhanbatu Tangkap Pencuri Pupuk Dari Gudang PT. Smart Tim Gabungan SFQR Lanal Balikpapan Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal

Artikel · 13 Nov 2022 13:21 WIB · waktu baca : ·

Pers Bermartabat dan Memartabatkan Pers di dalam Kemerdekaan Pers


 Pers Bermartabat dan Memartabatkan Pers di dalam Kemerdekaan Pers Perbesar

Foto : Ilustrasi Pers

NET24JAM – Pada 9 februari setiap tahunnya merupakan hari yang sangat istimewa bagi kalangan dunia pers. Keistimewaan politik berupa kemerdekaan pers kini ternikmati dan mendapat legitimasi yang kuat dari negara.

Kemerdekaan pers yang merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis kini amat terjamin sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kemerdekaan pers yang kini ternikmati oleh pers harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bagi seluruh rakyat negeri ini sebagai pemegang kekuasaan di negeri ini untuk meraih kesejahteraan. 

Sejarah puluhan tahun yang silam dimana kelahiran pers koheren dengan rakyat yang saat itu amat tertindas dan terjajah baik secara moral maupun ekonomi oleh kaum penjajah memfaktakan bahwa pers dan rakyat tak dapat dipisahkan.

Pada era pergerakan konsep jurnalistik sebagaimana yang dirumuskan wartawan senior Brotokesowo adalah mempunyai tugas untuk membakar hati pembacanya supaya benci kepada penjajah.

Sementara itu, legenda pers nasional H. Rosihan Anwar (almarhum) menegaskan bahwa pada zaman pergerakan orang menjadi wartawan karena misi dan perjuangan wartawan adalah membela rakyat terhadap penjajahan, kezaliman dan ketidakadilan.

Fenomena ini diaplikasikan pula dalam peran dan fungsi pers sebagaimana yang diatur dalam UU NO 40 tentang Pers pasal 3 yang menegaskan bahwa pers mempunyai fungsi sebagai media pendidikan disamping pers memegang fungsi sebagai media informasi, hiburan dan kontrol sosial. 

Baca Juga:  Bungkamnya Penegak Hukum Mengungkap Mafia Tanah Desa Helvetia

Fungsi pers sebagai media pendidikan yang bermuara kepada aksi dan langkah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadikan pers memikul peran yang amat penting dalam menerangi langkah-langkah kehidupan rakyat.

Pada pasal 4 ayat 1 UU Pers  ditegaskan pula bahwa “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, Bahkan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (ayat 3)”.

Sementara itu “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500 Juta (UU Pers Bab VIII pasal 18)”.

Sedangkan bagi mereka yang menganggap pemberitaan pers melanggar etika dan norma-norma kehidupan dapat memberikan hak jawab sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 UU No 40 tahun 1999. Demikian pula dengan masyarakat dapat melayangkan hak koreksi yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (ayat 3).

Baca Juga:  Suara Hati TKBM PUK Manunggang Akan Dampak Kenaikan Harga BBM

Dalam Kode Etik jurnalistik (KEJ) pasal 11 dinyatakan bahwa wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional dalam arti bahwa setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5  ayat 2 tentang hak jawab ini akan dipidana dengan denda paling banyak Rp500 Juta sebagaimana yang diatur dalam UU No 40 tahun 1999 pasal 18 ayat 2.

Fenomena ini membuktikan kepada kita bahwa pers tidak bisa sewenang-wenang dalam memberitakan fakta peristiwa dan fakta pendapat. Wartawan tidak bisa seenaknya saja dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya.

Selain terikat dengan UU Pers, para wartawan Indonesia dalam menjalankan profesinya terikat dengan kode etik jurnalistik (KEJ) dimana dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya para wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Masyarakat pun dapat berperan serta untuk mewujudkan keprofesionalan wartawan dengan memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan tehnis pemberitaan yang dilakukan oleh pers sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 17 ayat 2 UU tentang pers.

Dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), wartawan Indonesia selalu menempuh cara-cara yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. 

Baca Juga:  Profil Bhabinkamtibmas Polres Dairi Terbaik Aiptu Luthfi Andrian Fauzi

Bahkan dalam pasal 4 KEJ diingatkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Bagi wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dikenai sanksi oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers, termasuk mengadukan ke Dewan Pers. Bahkan dapat diadukan ke pihak berwenang karena wartawan tidak kebal hukum.

Pada sisi lain harus kita akui dalam menjalankan tugas jurnalistiknya tidak semua ancaman terhadap wartawan dalam bentuk kekerasan fisik atau demo. Al hester, editor buku Handbook For third journalist mengemukakan intimidasi terhadap wartawan juga dilakukan dalam bentuk uang atau materi. 

Wartawan diberi amplop tanda damai oleh pihak tertentu saat memberitakan dirinya secara negatif dan menerima angpao dari seseorang agar perilaku tentang dirinya yang negatif tidak ditulis atau diberitakan.

Kedepan kita berharap pers nasional, apapun bentuk kewartawanannya yang dilaksanakannya, syarat yang tak dapat ditawar-tawar adalah adanya wartawan yang tehnis terampil dan berwawasan luas dengan tetap menjadikan UU pers dan kode Etik Jurnalistik sebagai panglima kardinal dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sehingga keprofesionalisme wartawan teruji.

Oleh      : Rusmin Sopian

Editor    : Ridwan 

Sumber : Kompasiana 

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Keadilan Masyarakat di Era Digital : Substantif atau Sebatas Keadilan Netizen

7 Juni 2024 - 17:03 WIB

Indonesia Tidak Siap Punya Pemimpin Sehebat Jokowi

8 April 2024 - 13:54 WIB

Wakil Rakyat : Si Wakil Makan Enak, Rakyatnya Kesusahan

2 Januari 2024 - 00:26 WIB

Kejahatan Kerah Berseragam Lindungi Judi Togel di Simalungun

21 November 2023 - 13:14 WIB

Fenomena Mentor Lato-lato Politik dan Buzzer Rp Menjelang Pemilu

17 November 2023 - 00:40 WIB

Dampak Ekonomi di Tengah Konflik Israel-Palestina

12 November 2023 - 00:34 WIB

Trending di Artikel