Menu

Mode Gelap
Laporan Di SP3kan Keluarga Monang Samosir Prapidkan Penyidik Polres Dan Kejari Simalungun Plt. Bupati Labuhanbatu Saksikan Pagelaran Wayang Kulit di Hari Bhayangkara Sambut 1 Muharram 1446 H, BKM Nurul Islam Gelar Gotong-royong Kapolres Sergai Resmikan Sarana Air Bersih di Desa Makmur UNITA Taput Larang Mahasiswa Ikuti Aksi Demonstrasi

Tak Berkategori · 4 Jun 2021 16:36 WIB · waktu baca : ·

Pemerintah Resmi Lantik Kelompok Kerja Satgas BLBI


 Pemerintah Resmi Lantik Kelompok Kerja Satgas BLBI Perbesar


Jakarta, NET24JAM.ID – Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) maupun aset properti, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. 

Pembentukan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021. Adapun piutang tersebut mencapai Rp110,4 triliun.

“Ini adalah hak tagih negara yang berasal dari krisis perbankan tahun ’97/98.  Pada saat itu negara melakukan bailout melalui Bank Indonesia yang sampai hari ini pemerintah masih harus membayar biaya tersebut,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers usai Pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Satgas BLBI, Jumat (4/6/2021).

Baca Juga:  Polres Tanjung Balai Gelar Konfrensi Pers Ungkap 21 Kg Narkotika Jenis Sabu

Pokja dan Sekretariat ini bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Dalam melakukan upaya penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, terdapat tiga pokja dalam Satgas yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L).

Adapun ketiga pokja tersebut adalah sebagai berikut ;

Pertama, Pokja Data dan Bukti yang bertugas melakukan pengumpulan, verifikasi, dan klasifikasi, serta tugas lain dalam rangka penyediaan data dan dokumen terkait debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, perjanjian atau dokumen perikatan lainnya dan data/dokumen lain sehubungan penanganan hak tagih BLBI. Pokja ini terdiri atas perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Baca Juga:  Ombudsman Pertanyakan Legalitas Dokter ASN Ternate Berpraktek di Batu Bara

Kedua, Pokja Pelacakan yang bertugas melakukan pelacakan dan penelusuran data debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri. Pokja ini terdiri dari perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkeu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ketiga, Pokja Penagihan dan Litigasi yang bertugas melakukan upaya penagihan, tindakan hukum/upaya hukum yang diperlukan dalam pengembalian dan pemulihan piutang dana BLBI baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pokja ini juga melakukan upaya hukum lainnya yang diperlukan. Pokja ini terdiri dari perwakilan Kejaksaan, Kemenkeu, dan Kemenko Polhukam.

Baca Juga:  Memudahkan Warga, Polres Pakpak Bharat Dirikan Gerai Vaksin Secara Door to Door

Sesuai dengan ketentuan dalam Keppres 6/2021, Satgas diberikan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2023.

“Tim Satgas kita harap akan menggunakan seluruh instrumen yang ada di negara ini. Kita berharap tentu masa tugas tiga tahun bisa dilaksanakan dengan kerja sama yang erat,” tegas Menkeu. 

(UN)

Sumber : 

  • Humas Sekretariat Kabinet

  • Humas Kemenkeu

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gawat Proyek DD TA 2023 Tak Terealisasi Diduga Pangulu Lestari Indah Selewengkan Anggaran

27 Juni 2024 - 14:23 WIB

Terkait Video Mesum Mirip Sekda Taput, Polisi Layangkan Surat Panggilan Ke TS.

20 Juni 2024 - 08:57 WIB

Dinas Sosial Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran

4 Juni 2024 - 12:19 WIB

Tergabung Di Kloter 13 Kakan Kemenag Bersama Plt Bupati Lepas 318 Jemaah Haji Labuhanbatu

27 Mei 2024 - 08:18 WIB

Terpilih Secara Aklamasi Boster Sitio Pimpin Koni Labuhanbatu Hingga 2028

28 April 2024 - 08:52 WIB

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Trending di Tak Berkategori