Menu

Mode Gelap
Polri Mengabdi Untuk Pelayanan Terbaik Ribuan Masyarakat Taput Antusias Ikuti Senam Massal Bersama JTP Saat Memasak Teh Disawah Pria Ini Tewas Tertimpa Longsor Polres Labuhanbatu Tangkap Pencuri Pupuk Dari Gudang PT. Smart Tim Gabungan SFQR Lanal Balikpapan Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal

Tak Berkategori · 25 Mei 2021 03:06 WIB · waktu baca : ·

Mulai 1 Juni Pemerintah Akan Terapkan PPKM Mikro di Seluruh Provinsi


 Mulai 1 Juni Pemerintah Akan Terapkan PPKM Mikro di Seluruh Provinsi Perbesar

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, dan Wamenkes Dante Saksono Harbuwono di sela memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat).

Jakarta, NET24JAM.ID – Pemerintah akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di 34 provinsi mulai dari tanggal 1 hingga 14 Juni mendatang. Terdapat penambahan empat provinsi dari periode sebelumnya yaitu Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, yang mengalami peningkatan kasus aktif, serta Sulawesi Barat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (24/05/2021), di Jakarta.

Baca Juga:  Hari Pertama Bertugas Kapolres Tanjung Balai Pimpin Anev Harian

“Untuk PPKM Mikro tahap selanjutnya, [tanggal] 1-14 Juni mendatang, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara diikutsertakan, ditambah Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya.

Selain Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, tujuh daerah lain yang mengalami peningkatan kasus aktif adalah Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

Lebihh jauh Airlangga memaparkan, sebesar 56,4 persen dari kasus aktif nasional berada di Pulau Jawa dan 21,3 persen di Sumatra. Lima provinsi yang berkontribusi terhadap 65 persen kasus aktif tersebut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, Jawa Tengah, dan Riau. “Kasus aktif di Jawa Barat mencapai 31,4 persen, sehingga ini menjadi perhatian,” ujarnya.

Baca Juga:  Lapas Kelas IIB Kota Tebing Tinggi Giat Vaksinasi Massal Warga Binaan

Dalam keterangannya, Ketua KPCPEN juga memaparkan tentang perkembangan kasus COVID-19 secara nasional. Per 23 Mei 2021 tingkat kasus aktif mencapai 5,2 persen, kesembuhan 92,0 persen, dan kematian 2,8 persen.

Sementara terkait ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) ruang isolasi dan ICU, secara nasional masih berada di angka yang aman yaitu 31 persen. Namun, sejumlah daerah memiliki tingkat keterisian di atas rata-rata BOR nasional.

“Tidak ada (BOR) yang di atas 60 persen. Beberapa yang lebih tinggi dari nasional atau di atas 40 persen adalah Sumatra Utara 58 persen, Riau 55 persen, Sumatra Barat 54 persen, Aceh 47 persen, Bangka Belitung 47 persen, Sumatra Selatan 47 persen, Riau 47 persen, Jambi 43 persen, Lampung 41 persen,” paparnya.

Baca Juga:  Kapolres Tanjung Balai Tinjau Giat Vaksinasi di Gerai Presisi dan Door to Door

Menutup keterangannya, Airlangga memaparkan mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker yang dapat berasosiasi dengan peningkatan kasus COVID-19. Provinsi Bali memiliki tingkat kepatuhan 88,89 persen, Jawa Timur 87 persen, DKI Jakarta 65 persen, Jawa Barat 73 persen, Jawa Tengah 75 persen, Riau 67 persen, Kepulauan Riau 70 persen, dan Sumatra Utara 62,76 persen.

“Memang yang terlihat, yang (tingkat kepatuhannya) di bawah 70 persen itu tingkat (kasus) aktifnya tinggi. Jadi ini yang harus diingatkan Pak Kepala Satgas COVID-19,” tandasnya. 

(DND/UN)



Sumber : Humas Sekretariat Kabinet RI.

badge-check

Penulis

Tak Berkategori · 25 Mei 2021 03:06 WIB · waktu baca : ·

Mulai 1 Juni Pemerintah Akan Terapkan PPKM Mikro di Seluruh Provinsi


 Mulai 1 Juni Pemerintah Akan Terapkan PPKM Mikro di Seluruh Provinsi Perbesar

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, dan Wamenkes Dante Saksono Harbuwono di sela memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat).

Jakarta, NET24JAM.ID – Pemerintah akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di 34 provinsi mulai dari tanggal 1 hingga 14 Juni mendatang. Terdapat penambahan empat provinsi dari periode sebelumnya yaitu Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, yang mengalami peningkatan kasus aktif, serta Sulawesi Barat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (24/05/2021), di Jakarta.

Baca Juga:  Kapolres Tanjung Balai Tinjau Giat Vaksinasi di Gerai Presisi dan Door to Door

“Untuk PPKM Mikro tahap selanjutnya, [tanggal] 1-14 Juni mendatang, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara diikutsertakan, ditambah Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya.

Selain Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, tujuh daerah lain yang mengalami peningkatan kasus aktif adalah Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

Lebihh jauh Airlangga memaparkan, sebesar 56,4 persen dari kasus aktif nasional berada di Pulau Jawa dan 21,3 persen di Sumatra. Lima provinsi yang berkontribusi terhadap 65 persen kasus aktif tersebut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, Jawa Tengah, dan Riau. “Kasus aktif di Jawa Barat mencapai 31,4 persen, sehingga ini menjadi perhatian,” ujarnya.

Baca Juga:  Truck Bermuatan CPO Terbalik di Jalinsum, Supir Tewas Ditempat

Dalam keterangannya, Ketua KPCPEN juga memaparkan tentang perkembangan kasus COVID-19 secara nasional. Per 23 Mei 2021 tingkat kasus aktif mencapai 5,2 persen, kesembuhan 92,0 persen, dan kematian 2,8 persen.

Sementara terkait ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) ruang isolasi dan ICU, secara nasional masih berada di angka yang aman yaitu 31 persen. Namun, sejumlah daerah memiliki tingkat keterisian di atas rata-rata BOR nasional.

“Tidak ada (BOR) yang di atas 60 persen. Beberapa yang lebih tinggi dari nasional atau di atas 40 persen adalah Sumatra Utara 58 persen, Riau 55 persen, Sumatra Barat 54 persen, Aceh 47 persen, Bangka Belitung 47 persen, Sumatra Selatan 47 persen, Riau 47 persen, Jambi 43 persen, Lampung 41 persen,” paparnya.

Baca Juga:  Polres Pematangsiantar Gelar Apel Kesiapan Tenaga Vaksinator Tambahan

Menutup keterangannya, Airlangga memaparkan mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker yang dapat berasosiasi dengan peningkatan kasus COVID-19. Provinsi Bali memiliki tingkat kepatuhan 88,89 persen, Jawa Timur 87 persen, DKI Jakarta 65 persen, Jawa Barat 73 persen, Jawa Tengah 75 persen, Riau 67 persen, Kepulauan Riau 70 persen, dan Sumatra Utara 62,76 persen.

“Memang yang terlihat, yang (tingkat kepatuhannya) di bawah 70 persen itu tingkat (kasus) aktifnya tinggi. Jadi ini yang harus diingatkan Pak Kepala Satgas COVID-19,” tandasnya. 

(DND/UN)



Sumber : Humas Sekretariat Kabinet RI.

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dinas Sosial Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran

4 Juni 2024 - 12:19 WIB

Tergabung Di Kloter 13 Kakan Kemenag Bersama Plt Bupati Lepas 318 Jemaah Haji Labuhanbatu

27 Mei 2024 - 08:18 WIB

Terpilih Secara Aklamasi Boster Sitio Pimpin Koni Labuhanbatu Hingga 2028

28 April 2024 - 08:52 WIB

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Bandar Huluan Gelar Rapat Materi Sosialisasi Penggunaan ADN Dan Dana Desa Tahun 2024

20 Maret 2024 - 05:52 WIB

PTPN IV Ragional II Kebun Dolok Ilir Dan Pengusaha CV Sinar Tenera Sepakat Melakukan Perawatan Jalan Protokol

6 Maret 2024 - 11:43 WIB

Trending di Tak Berkategori