Menu

Mode Gelap
Asisten I: Peraturan Kesejahteraan Ibu dan Anak Perlu Dikuatkan dengan Undang-Undang Khusus Plt. Bupati Apresiasi Pelantikan 45 Anggota PPK di Labuhanbatu untuk Pilkada 2024 Polsek Firdaus Sergai Amankan Dua Anggota Geng Motor Meresahkan Warga Hatonduhan Ragukan Integritas KPUD Simalungun, Diduga Langgar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Picu Kemacetan Depo Milik JIU Resahkan Warga Sekitar Dan Pengguna Jalan

Artikel · 27 Sep 2022 09:52 WIB · waktu baca : ·

Menolak Lupa! 7 Tragedi Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Tanpa Keadilan


 Menolak Lupa! 7 Tragedi Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Tanpa Keadilan Perbesar

Jakarta, NET24JAM – Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Secara konstitusional, HAM diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai Pasal 34.

Pemerintah pun telah secara khusus mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, berbagai pelanggaran HAM di Indonesia penyelesaiannya belum tuntas hingga saat ini.

Berikut beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia hingga tahun 2022 belum terselesaikan seperti dilansir dari berbagai sumber, sebagai berikut : 

1. Tragedi 1965 – 1966

Berawal dari pecahnya Gerakan 30 September 1965 (G30S), lebih dari 2 juta orang di Indonesia telah ditangkap sewenang-wenang, dipenjara tanpa proses hukum, diculik, disiksa, diperkosa, dan dibantai karena tuduhan terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).

PKI, kala itu dituduh sebagai dalang peristiwa G30S yang mengakibatkan terbunuhnya enam jenderal dan satu perwira militer Indonesia pada 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965.

Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), menuduh PKI sebagai dalang G30S.

Ia kemudian menyusun rencana untuk membasmi orang-orang yang terkait dengan PKI.

Serangkaian peristiwa mengerikan pun terjadi selama beberapa bulan berikutnya, pada periode 1965-1966.

Orang-orang yang dianggap turut dalam PKI atau sekadar simpatisannya, ditangkap, disiksa, dan dibantai.

Pembantaian terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, jumlah orang hilang pada peristiwa 1965-1966, mencapai 32.774 orang.

Sementara itu, berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada lebih dari 2 juta korban dalam tragedi 1965-1966.

Pada tahun 2008, Komnas HAM membentuk Tim Penyelidikan Pro Justisia untuk Peristiwa 1965-1966.

Setelah 4 tahun penyelidikan, Komnas HAM merekomendasikan dua hal untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966.

Mereka meminta Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyidikan dan melalui mekanisme non yudisial (KKR).

Pada 2015, para korban dan keluarga peristiwa 1965-1966, membawa kasus pelanggaran HAM berat tersebut ke mekanisme internasional melalui International People Tribunal di Den Haag.

Putusan dalam International People Tribunal adalah meminta pemerintah Indonesia segera meminta maaf dan melakukan proses penyidikan dan mengadili semua kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia.

Pada 2015, para korban dan keluarga peristiwa 1965-1966, membawa kasus pelanggaran HAM berat tersebut ke mekanisme internasional melalui International People Tribunal di Den Haag.

Putusan dalam International People Tribunal adalah meminta pemerintah Indonesia segera meminta maaf dan melakukan proses penyidikan dan mengadili semua kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia.

Namun, langkah yang ditunjukan pemerintah Indonesia justru sebaliknya. Kala itu, pemerintah menggelar simposium nasional 65 di Hotel Arya Duta yang diinisiasi Menko Polhukam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan.

Melalui simposium itu, Luhut menegaskan bahwa bahwa negara tidak perlu meminta maaf atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966 karena menurutnya, banyak juga korban dari pihak tentara.

Hingga kini, proses hukum terkait peristiwa 1965-1966 pun mandek dan negara belum mampu memenuhi tanggung jawab memberi keadilan terhadap para korban dan keluarganya.

2. Penembakan Misterius (Petrus)

Penembakan Misterius atau sering disingkat Petrus merupakan salah satu peristiwa kelam yang terjadi di Era Orde Baru. Sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Petrus merupakan peristiwa penembakan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai preman atau gali di beberapa penjuru daerah.

Orang-orang yang menjadi korban Petrus biasanya akan dibiarkan tergeletak di tengah jalan atau di bawah jembatan sehingga publik dapat menyaksikan sendiri kejamnya peristiwa tersebut. Selain dibiarkan tergeletak, beberapa korban lainnya justru disembunyikan dan hingga kini tidak diketahui nasibnya.

Baca Juga:  Beby Fitria Gagalkan Penyelundupan Handphone ke dalam Rutan

Berbagai macam spekulasi hadir untuk menjelaskan cara Petrus bekerja selama Order Baru. Presiden Soeharto, sebagaimana ditulis dalam otobiografinya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, mengungkapkan bahwa Petrus merupakan metode pembasmi kejahatan yang efektif. Petrus menjadi efektif karena mampu membawa efek jera yang luar biasa pada para pelaku kejahatan.

Berbagai tindakan pembunuhan dan tindakan meninggalkan korban di tempat umum merupakan tindakan yang disengaja supaya efek jera itu sampai kepada masyarakat.

Berbagai tindakan pembunuhan dan tindakan meninggalkan korban di tempat umum merupakan tindakan yang disengaja supaya efek jera itu sampai kepada masyarakat. Presiden Soeharto mengklaim bahwa efek jera yang dibawa oleh Petrus terasa lebih nyata daripada hukuman-hukuman lain yang telah diberlakukan di Indonesia.

Petrus mulai marak di Indonesia sejak 1983. Kala itu, Kota Yogyakarta menjadi tempat pertama bagi operasi Petrus. Orang-orang bertato atau berpenampilan seperti preman menjadi target utama dari Petrus. 

Hal tersebut kemudian membuat banyak pemuda yang memiliki tato di tubuhnya untuk menghilangkan tatonya ramai-ramai. Ketakutan tersebut semakin meluas ketika kabar mengenai munculnya Petrus di berbagai daerah lain menyebar.

Korban Petrus biasanya ditemukan dengan ciri-ciri yang hampir sama. Korban Petrus umumnya memiliki tiga luka tembak di tubuhnya. 

Selain luka tembak, beberapa korban Petrus sebagian besar juga ditemukan dengan luka cekik di lehernya. Di atas mayat yang dibiarkan tergeletak, pelaku penembakan biasanya akan meninggalkan uang Rp10 ribu untuk biaya penguburan.

Data tersebut dikutip dari penelitian David Bourchier yang berjudul “Crime, Law, and State Authority in Indonesia” pada 1990, yang diterjemahkan oleh Arief Budiman. Sedangkan dari pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, jumlah korban mencapai 2.000 orang lebih.

3. Peristiwa Talangsari 

Peristiwa Talangsari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talangsari diambil dari tempat terjadinya peristiwa ini. Talangsari adalah sebuah dusun di Desa Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung Timur. 

Catatan Komnas HAM, Peristiwa Talangsari menewaskan 130 orang, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini.

Tragedi Talangsari berawal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam UU Nomor 3 Tahun 1985.

Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengusung Pancasila. Hal tersebut juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tak mengusung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap menganut membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang.

Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuai Abdullah Sungkar. Kelompok Usroh diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke Lampung.

Di Lampung, Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani sekaligus guru ngaji. Kehadiran kelompok Usroh diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama, yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-sehari.

Pada 1 Februari 1989, Camat Way Jepara Zulkifli Malik bertukar surat dengan Komandan Rayon Militer Way Jepara Kapten Soetiman. 

Dalam suratnya, Zulkifli menjelaskan informasi yang didapat dari Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega dan Kepala Dusun Talangsari, Sukidi, tentang keberadaan pengajian yang dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras.

Kapten Soetiman meminta Kepala Desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Laporan dari Kepala Desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan ke Kodim Lampung Tengah, Mayor Oloan Sinaga. 

Baca Juga:  Belum Sampai 1 Tahun Proyek Irigasi BWSS II Hancur Lebur.

Mayor Oloan mengirimkan sejumlah anggotanya mengawasi kelompok Warsidi ke Dusun Talangsari. Kedatangan para anggota Kodim menyebabkan bentrokan dengan masyarakat hingga menewaskan Kapten Soetiman.

Pada 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi, militer menyerang Talangsari. Penyerangan itu dilakukan di bawah Komando Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin Kolonel Hendropriyono. Penyerangan dilakukan dengan menyasar jamaah pondok pesantren pengajian Warsidi.

Penyerangan dilakukan saat jamaah yang datang dari berbagai daerah bersiap mengadakan pengajian akbar. Dengan posisi tapal kuda, para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung.

Diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jamaah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Sebanyak 246 jamaah dinyatakan hilang, ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena.

Pasca peristiwa itu, Talangsari ditutup untuk umum dengan penguasaan tanah berada di bawah Korem Garuda Hitam.

Pada 27 April 2021, terdapat pertemuan yang dilakukan oleh Tim Balitbang Kemenkumham dan Korban Peristiwa Talangsari. Namun, pertemuan ini dikecam Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) dan KontraS karena dilakukan tanpa berkoordinasi ataupun mengundang Paguyuban secara layak.

4. Kisah Marsinah Aktivis Buruh 

Marsinah adalah aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru.

Marsinah merupakan buruh di PT Catur Putra Surya (CPS), sebuah pabrik pembuat jam yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Semasa hidup, Marsinah dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh. Perjuangan Marsinah pun terpaksa terhenti setelah ia diculik, disiksa, diperkosa, hingga dibunuh pada 8 Mei 1993.

Jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di daerah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, sekitar 200 km dari tempatnya bekerja, pada 9 Mei 1993.

Pembunuhan Marsinah pun menjadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang pernah terjadi di Indonesia dan menarik perhatian dunia.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Perempuan, Perempuan Mahardika menilai seharusnya dengan spirit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kasus Marsinah dan pemerkosaan Mei 1998 bisa diselesaikan dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM namun spiritnya tetap UU TPKS.

UU TPKS menjadi harapan baru karena akhirnya Indonesia memiliki regulasi yang benar-benar mengatur pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kasus kekerasan seksual.

Bulan Mei di tahun 2022 menandai tahun ke-29 kasus penculikan, perkosaan dan pembunuhan kepada seorang buruh perempuan yang bernama Marsinah, berlalu tanpa keadilan.

5. Tragedi Trisakti 

Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang tengah berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan Presiden pada tanggal 12 Mei 1998.

Mahasiswa korban Tragedi Trisakti berjumlah 4 korban jiwa, yaitu Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Arsitektur, 1978-1998), Hafidhin Royan (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Teknik Sipil,1977-1998), Hery Hartanto (Fakultas Teknik Industri, 1976-1998), dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi, 1975-1998).

Keempat mahasiswa Universitas Trisakti tersebut tewas ditembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti ini digambarkan dengan detail dan akurat oleh penulis sastra dan jurnalis Anggie Dwi Widowati dalam Langit Merah Jakarta, seperti dikutip dari laman Universitas Trisakti.

6. Peristiwa Semanggi I dan II

Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 dan menewaskan 17 warga sipil.

Tragedi ini bermula dari pergolakan mahasiswa yang tidak mau mengakui pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie karena masih diisi oleh orang-orang Orde Baru.

Baca Juga:  Polisi Sita 16.730 Butir Ekstasi dari Dua Kurir Narkoba di Medan

Mahasiswa berusaha menyingkirkan militer dari politik dan menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Puluhan ribu mahasiswa pun berkumpul dan menggelar unjuk rasa di kawasan Semanggi.

Aparat keamanan kemudian berdatangan dengan menggunakan kendaraan lapis baja untuk membubarkan aksi mahasiswa.

Namun, mahasiswa tetap bertahan dan akhirnya aparat melepaskan tembakan secara membabi buta hingga mengakibatkan mahasiswa dan masyarakat mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

Penembakan terus berlangsung dari pukul 15.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib dini hari keesokan harinya.

Aparat juga masuk ke kampus Atma Jaya sehingga membuat bertambahnya korban yang berjatuhan. 

Hingga tragedi ini berakhir, sedikitnya ada 17 korban meninggal dunia, yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum, dan ada juga anak berusia 6 tahun.

Sementara itu, Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999, ketika mahasiswa menggelar aksi untuk menolak Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang dinilai banyak memberikan kekuasaan militer untuk memuluskan kepentingan mereka.

Massa yang menggelar aksi penolakan UU PKB pun menerima kekerasan dari tentara hingga berakibat terbunuhnya satu orang mahasiswa bernama Universitas Indonesia bernama Yun Hap.

Sementara itu, berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, terdapat 11 korban meninggal dunia dan 217 korban luka-luka karena Tragedi Semanggi II.

Meski telah puluhan tahun berlalu, pemerintah Indonesia juga belum memberikan pertanggungjawaban atau menghukum pelaku atas pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam Tragedi Semanggi I dan II.

Akibatnya, menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tragedi serupa Semanggi I dan II terus berulang di Indonesia, yakni aparat bertindak represif dan tidak memperhatikan HAM ketika menghadapi aksi-aksi massa di Indonesia.

7. Wasior Berdarah 

Angka kekerasan cenderung meningkat dan berbanding terbalik dengan agenda penuntasan pelanggaran HAM di Papua. Begitu pula dengan nasib penuntasan kasus Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Papua, Kasus Wasior misalnya. Sudah 21 tahun lamanya, nasib para korban masih terkatung-katung tanpa adanya kepastian hukum. 

Peristiwa ini dipicu dari terbunuhnya 5 anggota Brimob dan 1 orang sipil di base camp perusahaan CV. Vatika Papuana Perkasa di Desa Wondiboi, Distrik Wasior pada 13 Juni 2001 silam dan kemudian sejumlah pasukan polisi diturunkan untuk mencari pelaku yang juga mengambil 6 pucuk senjata dari anggota Brimob yang tewas. 

Akibatnya, menurut Tim Ad Hoc Papua ada sebanyak 4 orang tewas, 39 orang mengalami penyiksaan, 1 orang diperkosa dan 5 diantaranya dihilangkan secara paksa.

Pada tahun 2003, Komnas HAM telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil penyelidikan pro justitia nya kepada Jaksa Agung. 

Namun lagi-lagi permasalahan klasik terjadi pada Jaksa Agung dengan alasan repetitifnya yang menyatakan belum terpenuhinya kelengkapan atau syarat-syarat suatu peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan pelanggaran HAM berat, baik pada syarat formil maupun materiil. 

Padahal, dalam Sidang UPR (Universal Periodic Review) PBB yang diadakan di Jenewa pada 3 Mei 2017, Pemerintah Indonesia menjanjikan bahwa Kejaksaan Agung sedang mempersiapkan proses pengadilan di Pengadilan HAM di Makassar untuk memproses kasus Wasior-Wamena. 

Sudah tinggal hitungan bulan menjelang Sidang UPR pada akhir 2022 mendatang, kasus Wasior-Wamena masih stagnan dan belum terlihat sedikitpun progres bagi kasus ini untuk dibawa ke Pengadilan HAM sesuai dengan mandat UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM maupun UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua atau UU Otsus (UU No. 21/2001 yang telah direvisi melalui UU No. 2/2021).

(Ridwan)

Sumber    :

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Asisten I: Peraturan Kesejahteraan Ibu dan Anak Perlu Dikuatkan dengan Undang-Undang Khusus

18 Mei 2024 - 06:31 WIB

Plt. Bupati Apresiasi Pelantikan 45 Anggota PPK di Labuhanbatu untuk Pilkada 2024

18 Mei 2024 - 06:16 WIB

Polsek Firdaus Sergai Amankan Dua Anggota Geng Motor Meresahkan

16 Mei 2024 - 17:01 WIB

Plt. Bupati Buka Muscab Ke-V HIPMI Kabupaten Labuhanbatu

15 Mei 2024 - 15:55 WIB

Plt Bupati Hadiri Launching Tahapan Pilkada, Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas

15 Mei 2024 - 15:44 WIB

Begini Kata Kapolsek Firdaus Saat Dikonfirmasi Terkait Keracunan Makanan di Sergai.

13 Mei 2024 - 18:55 WIB

Trending di Berita Terkini