Menu

Mode Gelap
Lapas Kelas 1 Medan Laksanakan Tes Urine Bagi WBP Yang Ikut Rehabilitasi Respon Cepat Polisi Tangkap Pelaku Begal di Desa Manunggal Jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Peringati HKN Ada Kejanggalan Penetapan Tersangka di Polda Sumut Loloskan PPK Titipan Integritas KPU Simalungun Menjadi Sorotan Dan Dinilai Nodai Demokrasi

Tak Berkategori · 22 Jun 2021 03:03 WIB · waktu baca : ·

Marketplace Lakukan “Predatory Pricing”? Ini Tindakan Tegas Kominfo


 Marketplace Lakukan “Predatory Pricing”? Ini Tindakan Tegas Kominfo Perbesar


Jakarta, NET24JAM.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menegaskan bahwa Kementerian Kominfo akan memberikan sanksi kepada marketplace yang melakukan predatory pricing.

Hal ini dilakukan agar para pelaku ekonomi digital dapat menjaga kompetisi agar tetap adil dan setara antara lokal (UMKM) dan asing.

Predatory pricing sendiri merupakan strategi menetapkan harga rendah, untuk menyingkirkan pelaku usaha lain, yang menjadi pesaingnya.

Menurut Johnny, baru ada sebanyak 18 persen UMKM dari total sebanyak 64,2 juta yang sudah melakukan digitalisasi. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan yakni 50 persen pada 2024 mendatang.

Baca Juga:  Tangkap Warga Jual Beli Emas, Personil Polres Madina Terancam Praperadilan

Johnny mengatakan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya berupa sanksi administratif. Kendati demikian ia tidak merinci seperti apa sanksi yang dimaksud.

“Ini saya ingin ingatkan, pemerintah dan masyarakat membangun infrastruktur, pasar domestik yang besar tetapi kebijakan predatory pricing tidak akan ditolerir,” kata Johnny Forum Ekonomi Digital I, dikutip KompasTekno dari halaman resmi Kominfo, Selasa (22/6/2021).

Baca Juga:  MK Putuskan Masa Jabatan Kepala Desa

Ia juga menegaskan bahwa UMKM perlu didukung oleh dua ekosistem, yakni dari marketplace dan ekosistem UMKM itu sendiri.

Untuk melindungi UMKM di marketplace, Johnny mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan perlindungan data pribadi dan logistik untuk mendukung transaksi elektronik.

“Di antaranya infrastruktur digital, perlindungan data pribadi yang saat ini sedang hangat. Saya secara khusus mau meng-address itu juga. Logistik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengendalian informatika, kompetisi fair level of playing field, kita perlu digitalisasi UMKM,” ungkap Johnny.

Baca Juga:  Masa Pandemi, Kapolres Pematangsiantar Himbau Masyarakat Tidak Melancong ke Medan

Pemerintah sendiri saat ini menargetkan pada 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital bisa meningkat hingga 30 juta.

Johnny menyatakan, pelaksanaan digitalisasi UMKM perlu terus dioptimalkan mengingat UMKM dan Ultra Mikro (UMi) Indonesia sebagai penyumbang 61,07 persen PDB Indonesia.


(Red/Kompas)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pembelian BBM Jenis Pertalite Pakai Jerigen Di Duga Menjadi Ajang Pungli Di SPBU 14.211.212

21 Mei 2024 - 10:19 WIB

Terpilih Secara Aklamasi Boster Sitio Pimpin Koni Labuhanbatu Hingga 2028

28 April 2024 - 08:52 WIB

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Bandar Huluan Gelar Rapat Materi Sosialisasi Penggunaan ADN Dan Dana Desa Tahun 2024

20 Maret 2024 - 05:52 WIB

PTPN IV Ragional II Kebun Dolok Ilir Dan Pengusaha CV Sinar Tenera Sepakat Melakukan Perawatan Jalan Protokol

6 Maret 2024 - 11:43 WIB

Paskas Ajak Masyarakat Kota Tebing Tinggi Untuk Bersedekah

27 November 2023 - 20:03 WIB

Trending di Berita Terkini