Menu

Mode Gelap
Dugaan Pencurian Suara Caleg dari Partai Golkar di Medan Mulai Mencuat Korban Meninggal, Polisi Tangkap Pelaku Buron Penganiayaan di Belawan Plt Bupati Labuhanbatu Didampingi Kepala BPKAD Hadiri RUPS di Medan Wujudkan Generasi Berakhlak Mulia Melalui Hikmah Isra’ Mi’raj 1445 H Plt. Bupati Ellya Rosa Siregar Mengucapkan Selamat Merayakan Hari Cap Gomeh Kepada Masyarakat Tionghoa.

Berita Indonesia · 28 Des 2021 13:13 WIB · waktu baca : ·

Lembaga Kajian Kebijakan Publik Minta BPJS Kesehatan Profesional Jalankan Tugas


 Lembaga Kajian Kebijakan Publik Minta BPJS Kesehatan Profesional Jalankan Tugas Perbesar

Medan,NET24JAM.ID -|| 28/12/2021

Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Keadilan meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Profesional dimaksud antara lain dalam melakukan kerja sama dengan rumah sakit swasta di wilayah kerjanya.

Sebab LKKP Keadilan menilai kerjasama tersebut berdampak secara langsung dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

“Kita banyak menerima Informasi dari berbagai Sumber bahwa masih ada rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalin kerjasama dengan BPJS. 

Namun hingga saat ini kerjasama tersebut masih berlanjut,” ujar Sekjen LKKP Keadilan menjawab sejumlah wartawan di Medan, Selasa, (28/12/2021).

Karena itu lanjut dijelaskannya, LKKP Keadilan meminta agar kerjasama dengan Rumah Sakit yang tidak memenuhi Persyaratan tersebut untuk dihentikan.

“Kita meminta BPJS menghentikan kerjasama dengan Rumah Sakit swasta yang tidak memenuhi persyaratan itu. Untuk yang lalu-lalu kita dapat memakluminya. Namun untuk ke depan, kita meminta Kerjasama atau kLKontrak itu diputus,” jelas Riza.

Baca Juga:  Pemerintah Akan Bangun Training Center di IKN, Begini Tanggapan Ketum PSSI

Apalagi tutur Riza, berdasarkan informasi yang diterima, pihak BPJS saat ini tengah melakukan Rekredensialing ke rumah sakit rumah sakit.

“Jadi ini sebenarnya momentum untuk melakukan perbaikan Pelayanan di bidang Kesehatan. Baik bagi BPJS maupun pihak Rumah Sakit swasta yang menjalin kerjasama dalam Pelayanan Kesehatan tersebut,” tuturnya.

Dalam Rekredensialing atau Kredensialing itu,  Riza menegaskan pihak BPJS harus Selektif dan Objektif dalam menentukan atau memutuskan rumah sakit mana saja yang memenuhi Persyaratan dalam Kerjasama tersebut.

“Apalagi pada hakikatnya Kredensialing adalah suatu Proses Penilaian atas Fasilitas Kesehatan Standar yang ditentukan BPJS,” tegas Riza.

Karena kata Riza, BPJS adalah suatu Lembaga Publik yang harus Transparan. 

Baca Juga:  Inilah yang Disampaikan Presiden Jokowi dalam Pembukaan KTT ASEAN-GCC

“Maka dari itu, Proses Kredensialing harus dilakukan oleh suatu Tim Penilai yang mampu memberikan Unformasi tLTransparan, aLAkurat dan Bertanggungjawab.

Sedangkan untuk pihak rumah sakit juga ini adalah Mometum meningkatkan Pelayanan.

Jika tidak, Rumah Sakit Swasta tersebut harus berlapang dada karena kontrak kerjasama dengan BPJS harus diputus,” pungkasnya.

Terpisah, BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai saat ini melakukan Pengulangan Uji Kelayakan (Rekredensialing) 19 Rumah Sakit wilayah kerjanya. 

Hal tersebut dilakukan karena seluruh Rumah Sakit tersebut di atas mengajukan Perpanjangan  Kerjasama  untuk Tahun 2022 kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan Kontrak kerjasama tahun ini berakhir pada 31 Desamber 2021 mendatang.

“Untuk tahun ini, ada 19 Rumah Sakit di wilayah kerja  kita yang dilakukan Rekredensialing. Sedangkan untuk Permohonan Kerjasama yang baru ada 3 Rumah Sakit. 

Jadi totalnya ada 22 rumah sakit,” ujar Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai, dr Ricky Harahap.

Baca Juga:  Eks Pengikut : Hanya Bayar Rp25 Ribu Dijanjikan Masuk Surga

Disinggung kemungkinan adanya rumah sakit di wilayah kerjanya yang akan diputuskan kontrak kerjasamanya oleh BPJS Kesehatan, dr Ricky belum dapat memastikan karena masih dalam proses.

“Semuanya masih dalam proses. Jadi belum diketahui rumah sakit yang kontraknya tidak dapat dilanjutkan atau diputus” katanya.

Tapi intinya  kata Ricky, BPJS Kesehatan menggunakan kriteria teknis yang meliputi sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen dari rumah sakit atau pun Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Evaluasi kelengkapan berkas Administrasi Rumah Sakit dalam rangka pemenuhan persyaratan perpanjangan kontrak.

“Intinya tujuan kita memang untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS  sudah sesuai standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

(Rasid)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Miris Stok Obat Imunisasi Posyandu Anak Balita Kosong

15 Januari 2024 - 12:32 WIB

Bersiap Talenta Muda, Rekrutmen CASN 2,3 Juta Formasi Bakal Dibuka

5 Januari 2024 - 23:57 WIB

12 Ribu Personel Gabungan Laksanakan Pengamanan Nataru di Sumut

25 Desember 2023 - 01:05 WIB

Rakorwas TNI dan Kemhan : Tingkatkan Profesionalitas APIP

15 Desember 2023 - 00:06 WIB

Wakapoldasu Pimpin Apel Gabungan Jelang Event Aquabike Jetski Championship 2023

27 November 2023 - 20:51 WIB

Pembuatan Saluran Pasangan Batu di Simalungun Diduga Asal Jadi

22 November 2023 - 18:43 WIB

Trending di Berita Indonesia