Menu

Mode Gelap
Laporan Di SP3kan Keluarga Monang Samosir Prapidkan Penyidik Polres Dan Kejari Simalungun Plt. Bupati Labuhanbatu Saksikan Pagelaran Wayang Kulit di Hari Bhayangkara Sambut 1 Muharram 1446 H, BKM Nurul Islam Gelar Gotong-royong Kapolres Sergai Resmikan Sarana Air Bersih di Desa Makmur UNITA Taput Larang Mahasiswa Ikuti Aksi Demonstrasi

News · 28 Des 2021 13:13 WIB · waktu baca : ·

Lembaga Kajian Kebijakan Publik Minta BPJS Kesehatan Profesional Jalankan Tugas


 Lembaga Kajian Kebijakan Publik Minta BPJS Kesehatan Profesional Jalankan Tugas Perbesar

Medan,NET24JAM.ID -|| 28/12/2021

Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Keadilan meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Profesional dimaksud antara lain dalam melakukan kerja sama dengan rumah sakit swasta di wilayah kerjanya.

Sebab LKKP Keadilan menilai kerjasama tersebut berdampak secara langsung dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

“Kita banyak menerima Informasi dari berbagai Sumber bahwa masih ada rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalin kerjasama dengan BPJS. 

Namun hingga saat ini kerjasama tersebut masih berlanjut,” ujar Sekjen LKKP Keadilan menjawab sejumlah wartawan di Medan, Selasa, (28/12/2021).

Karena itu lanjut dijelaskannya, LKKP Keadilan meminta agar kerjasama dengan Rumah Sakit yang tidak memenuhi Persyaratan tersebut untuk dihentikan.

“Kita meminta BPJS menghentikan kerjasama dengan Rumah Sakit swasta yang tidak memenuhi persyaratan itu. Untuk yang lalu-lalu kita dapat memakluminya. Namun untuk ke depan, kita meminta Kerjasama atau kLKontrak itu diputus,” jelas Riza.

Baca Juga:  Tim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Kunjungi Bendungan Lau Simeme

Apalagi tutur Riza, berdasarkan informasi yang diterima, pihak BPJS saat ini tengah melakukan Rekredensialing ke rumah sakit rumah sakit.

“Jadi ini sebenarnya momentum untuk melakukan perbaikan Pelayanan di bidang Kesehatan. Baik bagi BPJS maupun pihak Rumah Sakit swasta yang menjalin kerjasama dalam Pelayanan Kesehatan tersebut,” tuturnya.

Dalam Rekredensialing atau Kredensialing itu,  Riza menegaskan pihak BPJS harus Selektif dan Objektif dalam menentukan atau memutuskan rumah sakit mana saja yang memenuhi Persyaratan dalam Kerjasama tersebut.

“Apalagi pada hakikatnya Kredensialing adalah suatu Proses Penilaian atas Fasilitas Kesehatan Standar yang ditentukan BPJS,” tegas Riza.

Karena kata Riza, BPJS adalah suatu Lembaga Publik yang harus Transparan. 

Baca Juga:  Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke 76 Tahun 2022 Polri Gelar Bakti Kesehatan Serentak

“Maka dari itu, Proses Kredensialing harus dilakukan oleh suatu Tim Penilai yang mampu memberikan Unformasi tLTransparan, aLAkurat dan Bertanggungjawab.

Sedangkan untuk pihak rumah sakit juga ini adalah Mometum meningkatkan Pelayanan.

Jika tidak, Rumah Sakit Swasta tersebut harus berlapang dada karena kontrak kerjasama dengan BPJS harus diputus,” pungkasnya.

Terpisah, BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai saat ini melakukan Pengulangan Uji Kelayakan (Rekredensialing) 19 Rumah Sakit wilayah kerjanya. 

Hal tersebut dilakukan karena seluruh Rumah Sakit tersebut di atas mengajukan Perpanjangan  Kerjasama  untuk Tahun 2022 kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan Kontrak kerjasama tahun ini berakhir pada 31 Desamber 2021 mendatang.

“Untuk tahun ini, ada 19 Rumah Sakit di wilayah kerja  kita yang dilakukan Rekredensialing. Sedangkan untuk Permohonan Kerjasama yang baru ada 3 Rumah Sakit. 

Jadi totalnya ada 22 rumah sakit,” ujar Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai, dr Ricky Harahap.

Baca Juga:  Warga Desa Gempolan Resah Akibat Serangan Anjing Peliharaan

Disinggung kemungkinan adanya rumah sakit di wilayah kerjanya yang akan diputuskan kontrak kerjasamanya oleh BPJS Kesehatan, dr Ricky belum dapat memastikan karena masih dalam proses.

“Semuanya masih dalam proses. Jadi belum diketahui rumah sakit yang kontraknya tidak dapat dilanjutkan atau diputus” katanya.

Tapi intinya  kata Ricky, BPJS Kesehatan menggunakan kriteria teknis yang meliputi sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen dari rumah sakit atau pun Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Evaluasi kelengkapan berkas Administrasi Rumah Sakit dalam rangka pemenuhan persyaratan perpanjangan kontrak.

“Intinya tujuan kita memang untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS  sudah sesuai standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

(Rasid)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kapolres Serdang Bedagai Pimpin Apel Ops Patuh Toba 2024

15 Juli 2024 - 17:32 WIB

Polres Taput Laksanakan Apel Gelar Operasi Patuh Toba 2024.

15 Juli 2024 - 14:26 WIB

Partai Nasdem Resmi Dukung Pasangan Firsa-Efri Di Pilkada Kabupaten Muratara

15 Juli 2024 - 12:51 WIB

Media Nasional NET24JAM.ID Laksanakan ULTAH Yang Ke4 Tahun.

15 Juli 2024 - 00:18 WIB

DPD Tipikor Labuhanbatu Ucapkan Selamat ke-4 Tahun untuk NET24JAM.ID

14 Juli 2024 - 13:11 WIB

Lapas Medan Gelar Razia Deteksi Dini, Musnahkan Ratusan HP

12 Juli 2024 - 16:52 WIB

Trending di Berita Terkini