Menu

Mode Gelap
Bayi Laki Laki Ditemukan Warga Tergeletak di Pinggir Jalan Polres Taput Lidik Orang Tua Anak Duarrr! Diduga Gudang Oplosan Elpiji Meledak 13 Orang Jadi Korban Kebakaran Kapolres Pelabuhan Belawan Pimpin Sertijab Kasat Narkoba Dan Kasat Lantas Plt. Bupati Hadiri Pelantikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Pimpinan Forkopimda Labuhanbatu Melepas Pawai Lilin Waisak 2568

Berita Terkini · 28 Mar 2023 03:42 WIB · waktu baca : ·

Larangan Thrifting! Pedagang : Diskriminatif, DPR : Evaluasi Peraturan


 Larangan Thrifting! Pedagang : Diskriminatif, DPR : Evaluasi Peraturan Perbesar

Foto : Pedagang thrifting, Arjuna Winata.

Medan, NET24JAM – Thrifting impor atau kegiatan berburu baju bekas hasil impor dari luar negeri kini menjadi perbincangan hangat. Terlebih sejak dicetuskannya larangan thrifting.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya menertibkan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut instruksi tersebut telah membuahkan hasil.

Pada tahun 2021 lalu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas. 

Larangan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 18 Tahun 2021, tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Namun, larangan Thrifting pakaian bekas menuai polemik ditengah-tengah masyarakat khususnya para pedagang pakaian bekas.

Dikatakan demikian, pedagang pakaian bekas di Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta solusi kepada pemerintah atas peraturan tersebut.

Menurut sejumlah pedagang, kebijakan tanpa beriringan dengan solusi hanya mematikan penghidupan para pedagang pakaian bekas.

Hal itu ditunjukkan seorang pria di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara, yang selama ini menjadi pedagang thrifting. 

Sebagai bentuk protes, pedagang bernama Arjuna Winata nekat melakukan aksi membakar sepatu bekas impor. 

Tak hanya menentang pemerintah atas kebijakan larangan impor barang bekas, ia juga menantang Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk menggelar debat publik secara terbuka .

“Kebijakan larangan impor pakaian dan sepatu bekas yang sekarang dikenal dengan istilah thrifting kami nilai kebijakan tersebut diskriminatif dan tanpa data yang jelas serta menyudutkan satu pihak,” ungkap Arjuna kepada wartawan, Senin (27/3/2023). 

Baca Juga:  MPC PP Padangsidimpuan Rayakan HUT Pemuda Pancasila ke 63

Oleh karena itu, masih kata Arjuna, pemerintah khususnya Menteri Perdagangan harus menggelar debat secara terbuka guna mencari solusi akan nasib pedagang thrifting khususnya di Tanjungbalai yang jumlahnya mencapai ribuan orang, yang selama mata pencahariannya bergantung dari berjualan pakaian atau sepatu bekas. 

“Wajar rata-rata penduduk disini menggantungkan hidupnya dari berjualan barang impor karena Kota Tanjung Balai merupakan kawasan pelabuhan yang tidak memiliki lahan pertanian maupun perkebunan,” ungkapnya.

Arjuna juga membantah pendapat pemerintah dengan mengatakan impor pakaian atau sepatu bekas mengganggu UMKM. 

Menurutnya, pangsa pasarnya beda, target pembelinya juga beda. Karenanya, ia meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang dapat membunuh mata pencaharian rakyat kecil. 

“Akibat dari larangan menjual pakaian dan sepatu bekas impor, berpengaruh terhadap aktivitas jual beli di pasar TPO tanjungbalai yang merupakan Sentral pakaian bekas di Sumut sejak puluhan tahun yang lalu dengan berdirinya  480 kios. Karena begitu kebijakan itu bergulir, sejak beberapa hari terakhir, gudang-gudang penyimpanan barang thrifting tutup takut dirazia petugas,” pungkasnya.

Sementara itu, sebelumnya Anggota DPR RI Adian Napitupulu mempertanyakan kebijakan larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah.

Menurutnya, tren thrifting tidak mempengaruhi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia.

Baca Juga:  Masuki 16 Besar Turnamen Mini Soccer U15 Piala Forkopimda Sergai Semakin Seru

“Siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendag dan Menkop UMKM. Industri pakaian jadi di negara China atau UMKM Indonesia. Ayo kita sama-sama jujur,” kata Adrian di Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

Hal ini dipertanyakan Adian, pasalnya dia mengaku memiliki data konkret jika pakaian bekas tidak pernah mempengaruhi kinerja UMKM Indonesia.

Dia membeberkan berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia, impor pakaian jadi dari China menguasai 80 persen pasar di Indonesia.

“Ambil contoh di tahun 2019, impor pakaian jadi dari China 64.660 ton, sementara menurut data BPS pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton atau tidak sampai 0,6 persen dari impor pakaian jadi dari China,” kata Adian.

Kemudian pada 2021, lanjut Adian, impor pakaian jadi dari China 57.110 ton. Sedangkan impor pakaian bekas hanya 8 ton atau 0,01 persen dari impor pakaian jadi dari China.

Tahun 2022, impor pakaian jadi China sebesar 51.790 ton. Sementara pakaian bekas impor hanya 66 ton atau 0,13 persen dari impor pakaian dari China.

“Jika impor pakaian jadi dari China mencapai 80 persen, lalu pakaian jadi impor Bangladesh, India, Vietnam dan beberapa negara lain sekitar 15 persen, maka sisa ruang pasar bagi produk dalam negeri cuma tersisa maksimal 5 persen. Itu pun sudah diperebutkan antara perusahaan besar seperti Sritex, ribuan UMKM dan pakaian bekas impor,” jelasnya.

Baca Juga:  2 Perampok Sepasang Kekasih di Labura Dibekuk Polisi, Satu Pelaku Buron

Adian mengatakan dari 417 ton impor pakaian bekas itu, tidak semuanya bisa di jual ke konsumen, karena ada yang tidak layak jual. Rata-rata yang bisa terjual hanya sekitar 25 persen hingga 30 persen saja atau di kisaran 100 ton.

“Jika dikatakan bahwa pakaian bekas impor itu tidak membayar pajak maka itu juga bisa diperdebatkan, karena data yang saya sampaikan di atas adalah data BPS yang tentunya juga harus tercatat juga di Bea Cukai,” tegasnya.

Adian pun mempertanyakan sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menkop UKM Teten Masduki dalam melarang impor pakaian bekas.

“Kenapa para menteri itu tidak berupaya mengevaluasi peraturan dan jajarannya untuk memberi ruang hidup lebih besar, melatih cara produksi, cara marketing bahkan kalau perlu membantu para UMKM itu menerobos pasar luar negeri. Sekali lagi, mencari kambing hitam memang jauh lebih mudah dari pada memperbaiki diri,” ungkapnya.

Anggota Komisi VII DPR itu juga menyebut sejauh ini para menteri itu tidak memberikan argumentasi rasional dalam memburu pelaku thrifting.

“Semoga para menteri tidak memberi data dan cerita yang tidak benar kepada Presiden, terkait dampak pakaian bekas impor terhadap UMKM dan dampak pakaian baru impor dari Negara China,” pungkasnya.

(Rasyid)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bayi Laki Laki Ditemukan Warga Tergeletak di Pinggir Jalan Polres Taput Lidik Orang Tua Anak

25 Mei 2024 - 19:08 WIB

Duarrr! Diduga Gudang Oplosan Elpiji Meledak 13 Orang Jadi Korban Kebakaran

25 Mei 2024 - 19:00 WIB

Kapolres Pelabuhan Belawan Pimpin Sertijab Kasat Narkoba Dan Kasat Lantas

25 Mei 2024 - 18:40 WIB

Plt. Bupati Hadiri Pelantikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu

25 Mei 2024 - 00:22 WIB

Pimpinan Forkopimda Labuhanbatu Melepas Pawai Lilin Waisak 2568

25 Mei 2024 - 00:08 WIB

Manager Operasional Klarifikasi Legalitas PT Koko Samudera

24 Mei 2024 - 23:56 WIB

Trending di Berita Terkini