Menu

Mode Gelap
Asisten I: Peraturan Kesejahteraan Ibu dan Anak Perlu Dikuatkan dengan Undang-Undang Khusus Plt. Bupati Apresiasi Pelantikan 45 Anggota PPK di Labuhanbatu untuk Pilkada 2024 Polsek Firdaus Sergai Amankan Dua Anggota Geng Motor Meresahkan Warga Hatonduhan Ragukan Integritas KPUD Simalungun, Diduga Langgar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Picu Kemacetan Depo Milik JIU Resahkan Warga Sekitar Dan Pengguna Jalan

Berita Terkini · 18 Sep 2022 18:18 WIB · waktu baca : ·

Lahan Milik Kesultanan Deli di Polonia dan Hamparan Perak Kembali Dibahas


 Lahan Milik Kesultanan Deli di Polonia dan Hamparan Perak Kembali Dibahas Perbesar

Panglima TNI Jenderal Andika berbincang dengan Yusril Ihza Mahendra, di Mabes TNI. (Foto : Republika)

Jakarta, NET24JAM – Persoalan pertanahan yang kini sedang menjadi fokus perhatian masyarakat adalah permasalahan lahan eks Bandara Polonia/Landasan Udara (Lanud) Soewondo di Medan. 

Bandara Polonia sejak zaman Belanda telah dijadikan sebagai Pangkalan Angkatan Udara berdasarkan perjanjian dengan Kesultanan Deli masa itu. 

Sebagian lahan kawasan Bandara Polonia/Lanud Soewondo sudah disertifikatkan atas nama TNI, sebagian lagi belum dan secara faktual dikuasai berbagai pihak.

Baca Juga:  Berkat Pendekatan Persuasif 121 Hektare Sukses Diselamatkan dari Tangan Penggarap Kebun Dolok Ilir PTPN IV Regional II

Pemerintah dan TNI telah merencanakan untuk mengganti lahan eks Bandara Polonia/Lanud Soewondo itu dengan lahan lain milik PTPN II di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara seluas 1170 hektar. Namun lahan tersebut diklaim Sultan Deli sebagai miliknya yang disewakan dengan perusahaan perkebunan Belanda.

Meskipun perusahaan Belanda tersebut telah dinasionalisasikan oleh Pemerintahan Bung Karno di penghujung tahun 1950-an, dan kini dikuasai dan dikelola oleh  PTPN.

Baca Juga:  Mengaku Anggota Satpol PP Warga Sei Rampah Marah Marah Saat Penertiban Galian C

Namun Sultan Deli berpendapat nasionalisasi memang dilakukan terhadap perusahaannya, tidak menasionalisasi lahan yang disewa perusahaan Belanda dengan Sultan Deli. 

Klaim Kesultanan Deli memang berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang serius, meskipun PTPN II mengaku telah memiliki Sertifikat HGU atas lahan tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan akan “menghibahkan” lahan yang HGU  PTPN II tersebut kepada TNI. Sementara Sultan Deli menganggap tanah tersebut adalah milik Kesultanan yang disewakan dengan perusahaan perkebunan Belanda di masa lalu. 

Baca Juga:  Usai Konser, Band Radja Dapat Ancaman Pembunuhan di Malaysia

Permasalahan ini, menurut Yusril memang perlu diselesaikan dan dicari jalan tengah yang terbaik. Untuk itu, dia mengatakan bersedia untuk menjadi mediator antara Pemerintah Pusat dengan kerabat Kesultanan Deli, mengingat dia mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kedua pihak. 

(Rep/Sum)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Asisten I: Peraturan Kesejahteraan Ibu dan Anak Perlu Dikuatkan dengan Undang-Undang Khusus

18 Mei 2024 - 06:31 WIB

Plt. Bupati Apresiasi Pelantikan 45 Anggota PPK di Labuhanbatu untuk Pilkada 2024

18 Mei 2024 - 06:16 WIB

Jalani Desk Evaluasi Lapas Medan Optimis Raih Predikat WBK

16 Mei 2024 - 22:39 WIB

Plt. Bupati Ajak Masyarakat Untuk Mensukseskan Program Bangga Kencana

16 Mei 2024 - 20:57 WIB

Kaban BPBD Labuhanbatu MOU dengan Pengembang Perumahan Karya Mandiri Residence

16 Mei 2024 - 20:36 WIB

Polsek Firdaus Sergai Amankan Dua Anggota Geng Motor Meresahkan

16 Mei 2024 - 17:01 WIB

Trending di Berita Terkini