Menu

Mode Gelap
Tampil semangat menuju predikat WBK, Imigrasi Sibolga Ikuti Desk Evaluasi TPN Golkar Kecamatan Medan Polonia Laksanakan Jum’at Berkah Kendalikan Inflasi, Presiden Minta Pemda Tak Ragu Realisasikan Anggaran dr Bobby Simanjuntak Terpilih Jadi Ketua DPD AMPI Tapanuli Utara Beredar Kabar! Anggota DPRD Kota Medan Dipecat Gegara Foto Vulgar

Berita Indonesia · 18 Sep 2022 18:18 WIB · · telah dibaca 211 kali

Lahan Milik Kesultanan Deli di Polonia dan Hamparan Perak Kembali Dibahas


 Lahan Milik Kesultanan Deli di Polonia dan Hamparan Perak Kembali Dibahas Perbesar

Panglima TNI Jenderal Andika berbincang dengan Yusril Ihza Mahendra, di Mabes TNI. (Foto : Republika)

Jakarta, NET24JAM – Persoalan pertanahan yang kini sedang menjadi fokus perhatian masyarakat adalah permasalahan lahan eks Bandara Polonia/Landasan Udara (Lanud) Soewondo di Medan. 

Bandara Polonia sejak zaman Belanda telah dijadikan sebagai Pangkalan Angkatan Udara berdasarkan perjanjian dengan Kesultanan Deli masa itu. 

Sebagian lahan kawasan Bandara Polonia/Lanud Soewondo sudah disertifikatkan atas nama TNI, sebagian lagi belum dan secara faktual dikuasai berbagai pihak.

Pemerintah dan TNI telah merencanakan untuk mengganti lahan eks Bandara Polonia/Lanud Soewondo itu dengan lahan lain milik PTPN II di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara seluas 1170 hektar. Namun lahan tersebut diklaim Sultan Deli sebagai miliknya yang disewakan dengan perusahaan perkebunan Belanda.

Meskipun perusahaan Belanda tersebut telah dinasionalisasikan oleh Pemerintahan Bung Karno di penghujung tahun 1950-an, dan kini dikuasai dan dikelola oleh  PTPN.

Namun Sultan Deli berpendapat nasionalisasi memang dilakukan terhadap perusahaannya, tidak menasionalisasi lahan yang disewa perusahaan Belanda dengan Sultan Deli. 

Klaim Kesultanan Deli memang berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang serius, meskipun PTPN II mengaku telah memiliki Sertifikat HGU atas lahan tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan akan “menghibahkan” lahan yang HGU  PTPN II tersebut kepada TNI. Sementara Sultan Deli menganggap tanah tersebut adalah milik Kesultanan yang disewakan dengan perusahaan perkebunan Belanda di masa lalu. 

Permasalahan ini, menurut Yusril memang perlu diselesaikan dan dicari jalan tengah yang terbaik. Untuk itu, dia mengatakan bersedia untuk menjadi mediator antara Pemerintah Pusat dengan kerabat Kesultanan Deli, mengingat dia mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kedua pihak. 

(Rep/Sum)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tampil semangat menuju predikat WBK, Imigrasi Sibolga Ikuti Desk Evaluasi TPN

30 September 2022 - 21:23 WIB

Golkar Kecamatan Medan Polonia Laksanakan Jum’at Berkah

30 September 2022 - 15:42 WIB

Kendalikan Inflasi, Presiden Minta Pemda Tak Ragu Realisasikan Anggaran

29 September 2022 - 23:06 WIB

dr Bobby Simanjuntak Terpilih Jadi Ketua DPD AMPI Tapanuli Utara

29 September 2022 - 22:46 WIB

Beredar Kabar! Anggota DPRD Kota Medan Dipecat Gegara Foto Vulgar

29 September 2022 - 16:31 WIB

Cek Harga TBS Sawit di Sumut Periode 28 September Hingga 4 Oktober 2022

29 September 2022 - 15:01 WIB

Trending di Berita Terkini