Menu

Mode Gelap
Idul Adha 1445 H, KSOP Utama Belawan Qurban 9 Ekor Lembu Danlanud Yohanis Kapiyau Timika Kerahkan Personel Sukseskan MTQ Terpampang Wajah 15 Oknum Polrestabes Medan Jadi Buronan Pimpinan DPRD Sumut Sebut JTP Tidak Melanggar Kode Etik Rayakan Idul Adha 1445 H Lapas Medan Potong Hewan Kurban

Tak Berkategori · 27 Nov 2021 09:31 WIB · waktu baca : ·

Kuliah Umum di STIHMA, EPZA : Peran LBH Besar Dalam Acces To Justice


 Kuliah Umum di STIHMA, EPZA : Peran LBH Besar Dalam Acces To Justice Perbesar

Kisaran,NET24JAM.ID –    Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi KAUM Eka Putra Zakran SH MH selaku pembicara dalam kegiatan Kuliah Umun Klinis Praktik Hukum yang dilselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan (STIHMA) pada Sabtu (27/11/202)

Kehadiran Epza bersama Advokat Iskandar Chaniago SH ke Kisaran disambut hangat oleh Murniati SP MPd Wakil Ketua Bidang Kemahiswaan dan Syafrizal, MH MH Kepala LPPM di Kampis STIHMA  Kisaran.

Mengawali pembicaraannya, Epza menyampaikan terima kasih telah mengundang dirinya untuk menjadi narasumber dengan materi “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Peradilan Pidana Menurut Hukum Acara Pidana.”

Dikatakan Epza, bahwa Bantuan Hukum menurut  Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma Ayat (2) Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan UU ini.

Baca Juga:  Nasib Pilu Medan Marelan!!! Jalan Rusak, Judi dan Narkoba Menghantui Masyarakat

Selanjutnya menurut Epza, program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah ada sejak rahun 1980-an hingga sekarang.

Sebab itu pemberian bantuan hukum perlu terus ditingkatkan intensitasnya dari tahun ke tahun.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.

Bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adanya adagium “Hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”. 

“Jadi keberadaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (acces to jistice) dan hak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial)”. 

Baca Juga:  Konflik Agraria, Kinerja Penyidik Polres Pelabuhan Belawan dan BPN Kota Medan Disoalkan

Sebab itu UU No. 16 Tahun 2011 ini menjadi payung hukum bagi lembaga-lembaga bantuan hukum untuk dapat lebih bergerak bebas dan leluasa tapi tetap dalam koridor hukum dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non ligigasi, khususnya bagi masyarakat marginal atau yang tergolong tidak mampu.

Nah, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini memiliki andil yang besar dalam acces to justice, sehingga tidak hanya sebatas menumbuhkan harapan baru di dalam dunia peradilan tetapi juga menjadi bukti nyata akan keadilan yang sama bagi siapa pun dimata hukum.

“Sekarang ini kan banyak LBH bermunculan, misalnya LBH Medan, LBH Pers, LBH Apik, atau mungkin saja ada LBH Kisara. Harapan kita para pembela hujum yang beradi di LBH tersebut dapat berontegritas dan bekerja kredibel dan profesinal, walaupun memberi bantuan hukum secara cuma-cuma tapi tidak mudah tergiur pada iming-iming tertentu.”

Baca Juga:  Cegah Cluster Baru Kapolres Pematang Siantar Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi

Hal itu disampaikan Epza dihadapan puluhan mahasiswa Fakultas Hukum STIHMA semester VII yang akan menjalani klinis hukum di pengadilan dan praktik penyuluha hukum ke tengah masyarakat.

Terakhir kata Epza dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 56 ayat (1) menyatakan: Dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. 

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) dikatakan: Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, tutup Epza yang juga merupakan anggota DPC Peradi Medan itu.

(Misdy)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Terkait Video Mesum Mirip Sekda Taput, Polisi Layangkan Surat Panggilan Ke TS.

20 Juni 2024 - 08:57 WIB

Dinas Sosial Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran

4 Juni 2024 - 12:19 WIB

Tergabung Di Kloter 13 Kakan Kemenag Bersama Plt Bupati Lepas 318 Jemaah Haji Labuhanbatu

27 Mei 2024 - 08:18 WIB

Terpilih Secara Aklamasi Boster Sitio Pimpin Koni Labuhanbatu Hingga 2028

28 April 2024 - 08:52 WIB

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Bandar Huluan Gelar Rapat Materi Sosialisasi Penggunaan ADN Dan Dana Desa Tahun 2024

20 Maret 2024 - 05:52 WIB

Trending di Tak Berkategori