Menu

Mode Gelap
Qodari Sebut Golkar Partai Brutus? AMPI Sumut : 100 Persen Error! Polgan Medan MoU Kolaborasi Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Nekat Curi Handphone, Abdul Diringkus Polsek Medan Baru Pembelian BBM Jenis Pertalite Pakai Jerigen Di Duga Menjadi Ajang Pungli Di SPBU 14.211.212 Lapas Kelas 1 Medan Laksanakan Tes Urine Bagi WBP Yang Ikut Rehabilitasi

Berita Terkini · 29 Sep 2022 23:06 WIB · waktu baca : ·

Kendalikan Inflasi, Presiden Minta Pemda Tak Ragu Realisasikan Anggaran


 Kendalikan Inflasi, Presiden Minta Pemda Tak Ragu Realisasikan Anggaran Perbesar

Presiden Jokowi (Foto: Humas Setkab/Teguh)

Jakarta, NET24JAM – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah di daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran dana transfer umum dan dana tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Presiden menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut untuk pengendalian inflasi telah memiliki payung hukum yang jelas.

Demikian disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/09/2022).

“Jangan sampai ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tak terduga dan juga dana transfer umum karena sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya, sudah ada SE [Surat Edaran] Mendagri-nya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK untuk hal-hal ini, karena sekarang kita sangat membutuhkan,” ujar Presiden.

Baca Juga:  Peringati HUT RI ke 77 Tahun, Kapolda Sumut Pimpin Upacara Taptu

Sebelumnya, Presiden telah meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk digunakan guna meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah. Dana ini beserta dana tidak terduga dapat digunakan antara lain untuk subsidi transportasi, utamanya untuk pengiriman produk pangan, hingga bantuan sosial.

“Misalnya, urusan harga telur naik. Produksinya di mana sih telur ini? Di Bogor, di Blitar, di Purwodadi dan lain-lainnya. Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, di Provinsi Sumatra Selatan harga telur naik misalnya, sudah ambil saja telur dari Bogor. Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD, oleh provinsi, kabupaten maupun kota,” ujarnya.

Baca Juga:  Kabar Gembira!! 596 Kilometer Tol Trans Sumatera Telah Beroperasi

Dalam arahannya, Presiden juga mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.

“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID-19. Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, jika di negara lain inflasi merupakan urusannya bank sentral, maka di Indonesia inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Presiden sendiri merasa senang karena otoritas fiskal dan moneter, yakni Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, bisa berjalan beriringan dan rukun.

“Tapi yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya,” tandasnya.

Baca Juga:  Sepintas Mengenal Hukum Ekstradisi dan Deportasi

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan, sesuai arahan Presiden, pihaknya memiliki tiga skenario guna mengontrol inflasi. Ketiga skenario tersebut adalah operasi pasar serta subsidi transportasi dan subsidi harga.

“Hanya memang ini mesti kita kontrol agar kalau transportasinya disubsidi, harapan kita harganya juga akan turun. Jangan sampai kemudian transportasi subsidinya diberikan, sampai ke pasar harganya masih tetap saja. Ini mesti dilakukan dengan kontrol-kontrol,” ujar Ganjar.

Terkait subsidi harga, Ganjar menyampaikan bahwa pihaknya akan menggandeng badan usaha milik daerah (BUMD) dan pelaku usaha dalam hal tersebut.

“Terakhir ini kita ajak CSR untuk membantu, BUMD untuk membantu,” tandas Ganjar. 

(MAY/UN)

Sumber : Humas Sekretariat Kabinet RI.

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Qodari Sebut Golkar Partai Brutus? AMPI Sumut : 100 Persen Error!

22 Mei 2024 - 14:38 WIB

Polgan Medan MoU Kolaborasi Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi

22 Mei 2024 - 00:25 WIB

Nekat Curi Handphone, Abdul Diringkus Polsek Medan Baru

21 Mei 2024 - 23:09 WIB

Pembelian BBM Jenis Pertalite Pakai Jerigen Di Duga Menjadi Ajang Pungli Di SPBU 14.211.212

21 Mei 2024 - 10:19 WIB

Lapas Kelas 1 Medan Laksanakan Tes Urine Bagi WBP Yang Ikut Rehabilitasi

21 Mei 2024 - 10:10 WIB

Respon Cepat Polisi Tangkap Pelaku Begal di Desa Manunggal

21 Mei 2024 - 01:25 WIB

Trending di Berita Terkini