Menu

Mode Gelap
Tim Gabungan SFQR Lanal Balikpapan Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal Polisi Bekuk Pengedar Narkoba di Desa Helvetia, Sita 5 Paket Sabu Mabes Polri Dan Poldasu Temukan RumahTempat Pembuat Ekstasi Tim Opsnal Polres Sergai Amankan Penadah Arang Curian Dukung Kapolres Siantar Lakukan Penegakkan Hukum Terhadap Aset Negara PTPN IV Kebun Bangun

Artikel · 7 Jun 2024 17:03 WIB · waktu baca : ·

Keadilan Masyarakat di Era Digital : Substantif atau Sebatas Keadilan Netizen


 Keadilan Masyarakat di Era Digital : Substantif atau Sebatas Keadilan Netizen Perbesar

NET24JAM.ID – Masyarakat seluruh dunia termasuk Indonesia pada saat ini semakin tergantung dengan dunia digital sebagai salah satu konsekuensi era modern. 

Dahulu hukum dikatakan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat, namun saat ini di era digital dinamisasi hukum tersebut semakin mengalami percepatan/ fluktuasi, ilustrasi era digital society 5.0 akan semakin melekatkan teknologi dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks penulisan ini dipersempit menjadi teknologi internet dalam berbagai bentuknya, antara lain media sosial/ platform digital yang beraneka ragam.

Indonesia pada dasarnya menganut sistem civil law. Keadilan masih terus dikaji hingga tercapai metode paling mungkin/ideal; (Sandra Gatro, 2023) mengutip Prof. Mahfud MD yang sempat mengunggah meme orang kecil  meminta keadilan kepada hakim di akun Twitternya, @mohmahfudmd. “Di karikatur itu, ada orang kecil ‘Pak, minta keadilan’. Lalu hakimnya bilang ‘Kamu minta keadilan? Beli di sini’,” ujar Mahfud saat paparan di Rapim Lemhannas. Keadilan sangat tergantung kecakapan dan integritas penegak hukumnya, dalam hal ini dapat dikembangkan mazhab apa yang dianut oleh penegak hukum. 

Hukum dalam mengikuti perkembangan masyarakat akan mengarahkan hukum dalam konteks sosiologi hukum. 

(Setyo Utomo, 2017) ia mengutip Kelsen bahkan hukum harus dipisahkan dari anasir lain non yuridis (Politik, Historis, bahkan etis). 

(Moh. Faishol Hasanuddin, 2023) menyatakan dimensi non yuridis dapat pula dipandang dari filsafat Keadilan dalam dimensi non yuridis juga mencakup keadilan secara filosofis, dengan bentuk pertanyaan untuk apa hukum dibuat dan diciptakan? Tentu jawabannya untuk ketertiban umum (masyarakat umum), tidak untuk hukum itu sendiri atau penegak hukum itu sendiri.

Baca Juga:  Upaya Pencarian Anak Ridwan Kamil Polri : Interpol Telah Terbitkan Yellow Notice

Pada sisi yang lain hukum harus pasti dan didalam kepastian harus berubah sesuai perkembangan rasa keadilan masyarakat. Perkembangan masyarakat dicirikan adanya perubahan, sedangkan kepastian cenderung lebih presisi (stagnan), kemudian harus mengikuti perubahan (dinamis), maka memunculkan permasalahan ketika berhadapan dengan frasa ”rasa keadilan masyarakat”. 

Seorang hakim yang  putusannya selalu mencantumkan pertimbangan, mendasarkan pada rasa keadilan masyarakat.

Hukum Indonesia dalam Era Digital Society

Era digital society 5.0 diharapkan membawa kedewasaan teknologi dan kemanusiaan seiring dengan kecerdasan komunikasi buatan. Era ini  berfokus pada kecerdasan buatan mendasarkan pada manusia, sehingga masih muncul polemik apakah manusia (kemanusiaan) akan tergeser atau tidak dengan kehadiran teknologi ini. 

(Suhartoyo:2021) Suhartoyo berpendapat nilai baru pada umumnya didapat dari analisis kecerdasan buatan big data yang mencakup ribuan informasi termasuk di dalamnya data real-time kondisi individu  yang dapat diolah sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah teknologi guna memudahkan hidup masyarakat. 

Era ini akan mendisrupsi tata kehidupan masyarakat  berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk aspek penegakan hukum, maka penegak hukum harus memiliki kebajikan yang tinggi untuk mewujudkan keadilan substansial. 

Kondisi individu (manusia) dikatakan dapat diolah dengan teknologi, selanjutnya kondisi individu yang diolah ini,  apakah menjadi kondisi riil (fakta) ataukah kondisi yang sebenarnya sudah tidak riil (termodifikasi/direkayasa).

Hukum mendasarkan pencapaian suatu keadilan salah satunya berdasarkan pentingnya alat bukti, sehingga kondisi individu termodifikasi dapat diperluas dengan pemaknaan jika ada bukti yang dimodifikasi atau setidak-tidaknya berpotensi termodifikasi, contohnya dalam alat bukti elektronik yang harus memiliki kekuatan pembuktian (bewijs kracht), berdebatan ini mencuat dalam perkara “Kopi Mirna”, akhirnya majelis hakim mendapat tantangan untuk menilai alat bukti dengan ekstra cermat, ditengah berbagai komentar masyarakat atau netizen dalam framing media sosial (social justice).

Baca Juga:  Modal Sosial Masyarakat Digital dalam Diskursus Keamanan Siber

(Jimly Asshiddiqie, 2012) Jimly berpendapat bahwa di luar undang-undang terdapat sumber-sumber hukum lain yang dapat dijadikan dasar penerapan suatu sistem hukum ini mengarah pada konsep hukum commons law, yaitu suatu suatu konsep hukum yang sangat konsen terhadap terciptanya rasa keadilan masyarakat. Hak-hak dasar seseorang tentunya sangat penting akan tetapi  terdapat hal yang lebih penting, yaitu kepentingan masyarakat umum.

Rasa Keadilan Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka kita berpijak pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada Pasal 5 ayat (1)  UU tersebut menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasannya yang dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan  hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pemaknaan norma ini sesuai dengan hukum, baru dipersandingkan dengan rasa keadilan masyarakat yang bersumber dari suasana kebatinan masyarakat.

(Paulus E. Lotulung, 2011) Paulus menyatakan banyak teori tentang cara mewujudkan putusan Hakim yang berkualitas, namun bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum terhadap perkaranya pada Hakim, putusan Hakim yang berkualitas baginya tidak  lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat  dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. Rasa keadilan pencari keadilan (in person) ini, dapat saja berbeda dengan rasa keadilan masyarakat versi netizen/ media sosial. 

Baca Juga:  Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin

Pada hukum perdata,  kedua belah pihak memiliki keinginan mendapatkan keadilan dengan cara masing-masing, sedangkan dalam peradilan pidana  terdakwa memiliki rasa keadilan versinya bisa saja berbeda dengan netizen/ pemberitaan media sosial. 

Masa depan hukum tentu mengarah untuk keadilan masyarakat, namun perlu dicermati adanya pergeseran pemaknaan keadilan masyarakat yang terjadi saat ini, yaitu seringkali kegaduhan publik/ netizen di media sosial seolah-olah dianggap mewakili keadilan masyarakat, sedangkan netizen tentu saja tidak semua berlatar belakang hukum atau memiliki pemahaman memadai tentang hukum dan cara bekerjanya hukum.

Sebagai penutup, jika hakim akan menggunakan dasar rasa keadilan masyarakat, seyogyanya memiliki kecukupan data berupa fakta terjadinya suatu peristiwa, namun jika akan menggunakan sumber dari netizen/media sosial, maka perlu kecermatan lebih tinggi apakah informasi/data tersebut valid (tanpa modifikasi). 

Mengingat era digital 5.0, berbagai data elektronik dapat  dimodifikasi/direkayasa menggunakan artificial intelligence atau software yang bersifat robotik lain yang mampu mendaur ulang bahkan menyebarkan berita seolah-olah suatu peristiwa hukum tersebut menjadi viral, dan melakukan framing untuk kepentingan pihak tertentu. 

Jangan sampai harapan hakim untuk memberikan keadilan substantif bagi masyarakat, bergeser menjadi sebatas keadilan netizen atau keadilan dalam media sosial.

Penulis : Hartanto

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Indonesia Tidak Siap Punya Pemimpin Sehebat Jokowi

8 April 2024 - 13:54 WIB

Wakil Rakyat : Si Wakil Makan Enak, Rakyatnya Kesusahan

2 Januari 2024 - 00:26 WIB

Kejahatan Kerah Berseragam Lindungi Judi Togel di Simalungun

21 November 2023 - 13:14 WIB

Fenomena Mentor Lato-lato Politik dan Buzzer Rp Menjelang Pemilu

17 November 2023 - 00:40 WIB

Dampak Ekonomi di Tengah Konflik Israel-Palestina

12 November 2023 - 00:34 WIB

Polemik Putusan MK Diantara Dissenting Opinion dan Politis

21 Oktober 2023 - 15:30 WIB

Trending di Artikel