Menu

Mode Gelap
Lapas Kelas 1 Medan Laksanakan Tes Urine Bagi WBP Yang Ikut Rehabilitasi Respon Cepat Polisi Tangkap Pelaku Begal di Desa Manunggal Jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Peringati HKN Ada Kejanggalan Penetapan Tersangka di Polda Sumut Loloskan PPK Titipan Integritas KPU Simalungun Menjadi Sorotan Dan Dinilai Nodai Demokrasi

Berita Terkini · 1 Apr 2023 00:50 WIB · waktu baca : ·

Inilah Peraturan Pemerintah Tentang THR dan Gaji ke 13 Tahun 2023


 Inilah Peraturan Pemerintah Tentang THR dan Gaji ke 13 Tahun 2023 Perbesar

Jakarta, NET24JAM – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.

Pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2023 ini adalah upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, diantaranya melalui pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Untuk meningkatkan pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2023 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara,” disebutkan dalam peraturan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 29 Maret 2023.

Pada Pasal 5 peraturan ini ditegaskan bahwa THR dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri dalam hal : 

  1. Sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
  2. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:  Nekat Aniaya Anak Dibawah Umur, Kedua Pelaku Berakhir Begini

THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas :

  1. Gaji pokok
  2. Tunjangan keluarga
  3. Tunjangan pangan
  4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  5. 50 persen tunjangan kinerja, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Sedangkan THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi PNS dan PPPK, terdiri atas :

  1. Gaji pokok;
  2. Tunjangan keluarga;
  3. Tunjangan pangan;
  4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  5. Tambahan penghasilan paling banyak 50 persen yang diterima dalam satu bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
Baca Juga:  Reskrim Polres Taput Bongkar Sindikat Curanmor 2 Diantaranya Berhasil Diringkus

Dalam PP 15/2023 juga diatur pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. 

Bagi guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan 50 persen tunjangan profesi guru atau 50 persen tunjangan profesi dosen yang diterima dalam satu bulan.

“Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dapat diberikan paling banyak 50 persen tunjangan profesi guru atau paling banyak 50 persen tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam satu bulan,” disebutkan dalam PP.

Baca Juga:  Kapolres Tebing Tinggi Terima Temu Ramah Dan Silaturahmi DPD BKPRMI

Terkait pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2023, dalam PP disebutkan bahwa THR dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal hari raya.

“Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya,” bunyi PP

Sedangkan untuk gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni dan dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2023.

Di bagian akhir PP 15/2022 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sedangkan bagi yang bersumber dari APBD diatur dengan peraturan kepala daerah.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi ketentuan penutup aturan yang diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada tanggal 29 Maret 2023. 

(Humas Sekretariat Kabinet)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Lapas Kelas 1 Medan Laksanakan Tes Urine Bagi WBP Yang Ikut Rehabilitasi

21 Mei 2024 - 10:10 WIB

Respon Cepat Polisi Tangkap Pelaku Begal di Desa Manunggal

21 Mei 2024 - 01:25 WIB

Jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Peringati HKN

20 Mei 2024 - 20:51 WIB

Ada Kejanggalan Penetapan Tersangka di Polda Sumut

20 Mei 2024 - 20:05 WIB

Loloskan PPK Titipan Integritas KPU Simalungun Menjadi Sorotan Dan Dinilai Nodai Demokrasi

20 Mei 2024 - 09:34 WIB

Jalan Karya Bakti Tak Kunjung Di Perbaiki Warga Kesalkan Pemko Medan

20 Mei 2024 - 08:44 WIB

Trending di Berita Terkini