Menu

Mode Gelap
Wujudkan Generasi Berakhlak Mulia Melalui Hikmah Isra’ Mi’raj 1445 H Bersama Ratusan Masyarakat Plt Bupati Ikuti Senam Sehat di Car Free Day Caleg Partai PAN Dominasi Lima Kecamatan Di Deli Serdang PSI Tapanuli Utara Geruduk Kantor KPU dan Bawaslu, Ada Apa? 102 Peserta Ikuti Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan Bandar Huluan

Berita Daerah · 9 Sep 2022 04:27 WIB · waktu baca : ·

HPT Tapanuli Tengah Dirambah Jadi Tambak, Gakkum KLHK Diminta Bertindak


 HPT Tapanuli Tengah Dirambah Jadi Tambak, Gakkum KLHK Diminta Bertindak Perbesar

Foto : lokasi tambak udang diduga diatas kawasan hutan produksi terbatas.

Medan, NET24JAM – Salah satu pengusaha yang bergerak di bidang budidaya ternak udang vaname (tambak udang), yakni berinisial TT yang sekaligus penanggung jawab kegiatan tambak tersebut kembali menuai sorotan publik.

Tambak udang yang berlokasi di Jalan Labuan Angin Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tersebut diduga telah merambah di kawasan hutan produksi terbatas (HPT).

Diduga lokasi tambak udang

Hal itu diungkapkan oleh salah seorang warga berinisial AN kepada wartawan usai mengkonfirmasi salah satu pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Senin (5/9/2022) lalu. 

Dia mengatakan, bahwa sebelum pemekaran daerah tersebut, nama lokasi tambak udang itu masih Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Sesudah pemekaran lokasinya barulah menjadi Jalan Labuan Angin Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah,” jelas AN. 

Baca Juga:  Kabar Duka Menghampiri, Bupati Labuhanbatu Ucapkan Belasungkawa

Menurutnya, untuk dapat beroperasi usaha pemanfaatan hutan produksi harus melewati tahapan perencanaan, dengan kegiatan meliputi survei potensi atau identifikasi potensi Hutan, penataan areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan hasil survey/identifikasi/inventarisasi, menjadi kawasan lindung PBPH dan areal budidaya/produksi, dan penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) berdasarkan hasil survey/identifikasi/inventarisasi tersebut.

“RKUPH menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH). Saat ini pengesahan RKTPH dilakukan secara resmi/officially oleh Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan di Provinsi atau self approval bagi PBPH yang memiliki nilai kinerja baik,” sebutnya.

Sementara itu, PBPH diterbitkan oleh Menteri LHK setelah melalui penyampaian beberapa persyaratan, yaitu : 

  1. Penyampaian persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur dan Komisi AMDAL Daerah berupa UKL/UPL (untuk hutan lindung) atau AMDAL (untuk hutan produksi). 
  2. Pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon.
  3. Pertimbangan teknis/rekomendasi gubernur. 
  4. Pelunasan iuran PBPH; dan
  5. Proposal teknis.
Baca Juga:  Sosialisasi Tilang Manual Satlantas Adakan Pemasangan Spanduk Di Wilkum Polres Pelabuhan Belawan

Berdasarkan surat keterangan lahan dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XI Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, menerangkan bahwa lokasi lahan oknum pengusaha berinisial TT seluas 3 hektar berada diluar kawasan hutan atau di areal penggunaan lainnya (APL). 

Namun, oknum pengusaha tambak udang berinisial TT itu seolah-olah tak peduli dengan ketentuan yang berlaku dan diduga merambah ke kawasan hutan produksi terbatas.

“Oknum pengusaha itu malah merambah ke kawasan hutan produksi terbatas (HPT) hingga luasnya bekisar 8,3 hektar,” jelas AN. 

“Kami meminta kepada Gakkum KLHK maupun instansi terkait lainnya, agar menindaklanjuti hal tersebut,” ujarnya kembali.

Senada dengan AN, salah seorang warga berinisial BY mengaku prihatin bila kawasan hutan dijadikan budidaya ternak udang vaname.

Baca Juga:  Jelang Pelantikan Sabam Parulian Manalu Bertekad Membawa Tinju Sumut Kekancah Internasional

“Aturannya jelas, ketentuan pidananya juga jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tetapi penegakkan serta penindakannya yang masih kurang jelas menurut kami,” ketusnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa oknum pengusaha berinisial TT serta melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami minta agar penegakkan supremasi hukum di sektor perhutanan tidak tebang pilih, sesuai dengan tujuan hukum di negeri ini,” tandasnya.

Terpisah, Subbag Program Akuntabilitas dan Informasi Publik, Ferdinand Siringoringo menyebutkan akan mempelajari data-data yang ditemukan dan akan melakukan pengembangan. 

“Sesuai dengan pengaduan masyarakat, akan kami pelajari dan lakukan pengembangan,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media net24jam.id, Rabu (7/9/2022). 

(Tim Investigasi)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Wujudkan Generasi Berakhlak Mulia Melalui Hikmah Isra’ Mi’raj 1445 H

26 Februari 2024 - 06:05 WIB

Plt. Bupati Ellya Rosa Siregar Mengucapkan Selamat Merayakan Hari Cap Gomeh Kepada Masyarakat Tionghoa.

25 Februari 2024 - 11:35 WIB

Plt. Bupati Labuhanbatu Meresmikan Pembangun Masjid An-Nurani di Panai Tengah.

25 Februari 2024 - 11:24 WIB

1 Unit Rumah Habis di Lahap Sijago Merah

24 Februari 2024 - 13:20 WIB

Plt. Bupati Labuhanbatu Meletakan Batu Pertama Ponpes Al -Haramain.

23 Februari 2024 - 22:45 WIB

Polsek Firdaus Amankan Mesin Judi Tembak Ikan- Ikan di Desa Sei Bamban

23 Februari 2024 - 22:25 WIB

Trending di Berita Daerah