Menu

Mode Gelap
Laporan Di SP3kan Keluarga Monang Samosir Prapidkan Penyidik Polres Dan Kejari Simalungun Plt. Bupati Labuhanbatu Saksikan Pagelaran Wayang Kulit di Hari Bhayangkara Sambut 1 Muharram 1446 H, BKM Nurul Islam Gelar Gotong-royong Kapolres Sergai Resmikan Sarana Air Bersih di Desa Makmur UNITA Taput Larang Mahasiswa Ikuti Aksi Demonstrasi

Berita Terkini · 30 Jan 2024 01:13 WIB · waktu baca : ·

Dugaan Korupsi Dana PEN Rp400 Miliar di Taput Terancam Dilaporkan


 Dugaan Korupsi Dana PEN Rp400 Miliar di Taput Terancam Dilaporkan Perbesar

NET24JAM.ID || Taput – Dugaan korupsi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) akan dilaporkan.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPD PSI Taput, Roni Prima Panggabean menjawab pertanyaan seputar dugaan korupsi dana PEN sebesar Rp400 miliar di Tapanuli Utara.

Dana PEN tersebut diperoleh melalui hutang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

“Salah satu temuan di lapangan adalah pembangunan jamban atau WC menggunakan dana PEN di sekolah Desa Tapian Nauli, Taput,” tegas Roni Prima Panggabean,” Senin (29/1/2024). 

Lebih lanjut dijelaskan Roni Prima Panggabean, hal ini adalah pembodohan publik.

“Apa yang menjadi dasar hukum penggunaan Dana PEN dengan membangun WC. Coba kita bayangkan penghamburan uang Rp400 Miliar yang salah satunya hanya membangun WC dan itu pun berhutang,” jelas pengacara yang konsisten membela kepentingan banyak orang ini.

Ironisnya, ungkap Roni, baru di Kabupaten Taput membangun WC harus berhutang senilai miliaran rupiah.

Pinjaman dana PEN ditandatangani tertanggal 23 Oktober 2020 sejumlah Rp326.670.000.000 selama 8 tahun dan tahap ke-2 Rp73.330.000.000 selama 5 Tahun seharusnya dipergunakan di Sektor Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, UMKM atau Usaha Mikro untuk peningkatan ekonomi masyarakat Taput khususnya melalui sektor agraria sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat Tapanuli Utara.

Baca Juga:  Hoaks! Siswi SMAN 8 Medan Tak Naik Kelas Usai Laporkan Pungli

“Namun peruntukan yang digunakan tidak sesuai sasaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Apalagi, dalam utang dana PEN, Pemkab Taput bahkan harus membayar bunga Rp16.601.912.000 ” ungkap Ketua Lembaga Kajian Regulasi dan Advokasi Penegakan Hukum di Jakarta ini.

Berdasarkan hal itu, tegas Roni, apa yang dilakukan Pemkab Taput bahwa penggunaaan dana PEN Taput DIDUGA telah memenuhi unsur tindak pidana KORUPSI mencakup : setiap orang atau korporasi; Melawan hukum; Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; dan Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Apakah ini relevan. Apakah dengan membangun WC ekonomi Taput bisa terpulihkan,” tegas auditor hukum ini.

Apalagi, kata Roni, Rp400 miliar bukan uang yang dipetik dari daun Kemudian digunakan seenak perutnya dan menggunakan dengan menghambur-hamburkan tidak sesuai peruntukannya.

“Keadaan pupuk di Tapanuli Utara langka. Harga komoditi pertanian tidak sesuai harapan bagi petani. Peternakan di Tapanuli Utara juga belum dapat diatasi. Untuk mengatasi peternakanan yang terjangkit virus, bahkan pabrik nenas yang pernah ada di Sipahutar saat ini tidak tau bagaimana rimbanya. Terus kemana uang Rp400 miliar dipergunakan?,” kata Roni.

Baca Juga:  Sambut HUT Bhayangkara ke 76, Polresta Deli Serdang Gelar Bakti Kesehatan

Karenanya, kata aktivis pegiat antikorupsi ini, ia akan membawa kasus penggunaan dana PEN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bahwa seluruh oknum instansi yang terlibat PEN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” pungkas Ketua Partai peserta Pemilu Nomor 15 ini.

Dalih perolehan WTP ( wajar tanpa pengecualian ) selalu digunakan untuk pembenaran, FAKTANYA roni mengatakan tidak ada korelasi antara opini WTP dengan kasus pidana (korupsi) yang menjerat seorang kepala daerah. Artinya, kendati telah meraih predikat tersebut bukan berarti kepala daerah bisa langsung dikatakan bebas dari praktik korupsi.

Berdasarkan data ICW, ada 10 kepala daerah yang jadi tersangka korupsi meski mendapat opini WTP. Salah satunya adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang ditangkap pada 12 Desember 2018.

Sepuluh Kepala Daerah menjadi tersangka korupsi dapat opini WTP dari BPK. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata tidak menjamin kepala daerah bersih dari korupsi.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 10 kepala daerah penerima opini WTP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:  Jumat Curhat Polsek Laguboti Sampaikan Pesan Kamtibmas

“Opini BPK ada beberapa daerah yang mendapat WTP. Tapi, menjadi anomali ketika daerah yang dapat WTP kepala daerahnya malah terjerat korupsi,” hal ini pernah disampaikam peneliti ICW Kurnia di Kompas.

Berdasarkan data ICW, ada 10 kepala daerah yang jadi tersangka korupsi meski mendapat opini WTP. Salah satunya adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang ditangkap pada 12 Desember 2018.

Ketua PSI Tapanuli Utara Roni Prima Panggabean mengatakan 10 daftar kepala daerah penerima opini WTP yang menjadi tersangka di KPK :

  1. Bupati Purbalingga Tasdi
  2. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari
  3. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho
  4. Gubernur Riau Rusli Zainal
  5. Gubernur Riau Annas Maamun
  6. Bupati Bangkalan Fuad Amin
  7. Wali Kota Tegal Ikmal Jaya
  8. Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar
  9. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
  10. Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.

Opini WTP dari BPK tidak dapat dijadikan patokan untuk menyatakan suatu daerah bebas dari korupsi.

“PSI siap membawa dugaan korupsi Dana PEN ke ranah hukum,” ungkap Roni sebagai Ketua PSI di Kabupaten Tapanuli Utara yang juga pernah membongkar kasus Dana Pensiun BUMN di KPK.

(Rasyid)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kapolres Serdang Bedagai Pimpin Apel Ops Patuh Toba 2024

15 Juli 2024 - 17:32 WIB

Polres Taput Laksanakan Apel Gelar Operasi Patuh Toba 2024.

15 Juli 2024 - 14:26 WIB

Partai Nasdem Resmi Dukung Pasangan Firsa-Efri Di Pilkada Kabupaten Muratara

15 Juli 2024 - 12:51 WIB

Media Nasional NET24JAM.ID Laksanakan ULTAH Yang Ke4 Tahun.

15 Juli 2024 - 00:18 WIB

DPD Tipikor Labuhanbatu Ucapkan Selamat ke-4 Tahun untuk NET24JAM.ID

14 Juli 2024 - 13:11 WIB

Lapas Medan Gelar Razia Deteksi Dini, Musnahkan Ratusan HP

12 Juli 2024 - 16:52 WIB

Trending di Berita Terkini