Menu

Mode Gelap
Plt. Bupati Hadiri Pelantikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Pimpinan Forkopimda Labuhanbatu Melepas Pawai Lilin Waisak 2568 Manager Operasional Klarifikasi Legalitas PT Koko Samudera Dinas PPPA Labuhanbatu Deklarasikan SDN 01 Panai Hulu sebagai Sekolah Ramah Anak Pemerintah Tegaskan Berantas Judi Online, Satgas Akan Segera Dibentuk!

Berita Terkini · 7 Feb 2023 01:17 WIB · waktu baca : ·

Diskriminasi Peraturan Kerjasama Media, LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO


 Diskriminasi Peraturan Kerjasama Media, LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Perbesar

Jakarta, NET24JAM – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara resmi menerima organisasi pers WAKOMINDO (Wartawan Kompetensi Indonesia) terkait persoalan terbitnya Peraturan Gubernur, Walikota, dan Bupati tentang anggaran publikasi media yang dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan Surat Edaran Kepala LKPP nomor 5 tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Surat pengaduan WAKOMINDO kepada LKPP direspon positif dengan mengundang jajaran WAKOMINDO mengikuti rapat bersama dengan jajaran LKPP pada Senin (6/2/2023) siang di kantor LKPP Kompleks Rasuna Epicentrum jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B DKI Jakarta. 

Jajaran WAKOMINDO yang dipimpin Ketua Umum Dedik Sugianto, bersama Ketua dan anggota Dewan Pengawas Heintje G Mandagie dan Soegiharto Santoso, serta Dewan Penasehat Mangapul Matondang diterima langsung Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Emin Adhy Muhaemin dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sistem Informasi dan Umum Shahandra Hanitiyo, bersama jajaran humas. 

Pada kesempatan itu, Ketua Umum WAKOMINDO, Dedik Sugianto menyampaikan langsung aspirasi dari ribuan media massa yang mengalami diskriminasi dan terhalang hak ekonominya untuk mengelola anggaran publikasi akibat adanya Peraturan Gubernur, Walikota, dan Bupati yang memberatkan perusahaan pers. 

Baca Juga:  Menolak Lupa! 7 Tragedi Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Tanpa Keadilan

“Kami mempersoalkan adanya penambahan persyaratan kerjasama publikasi dengan pemerintah daerah, perusahaan wajib terverifikasi Dewan Pers. Dan syarat Pemimpin Redaksi harus mempunyai UKW Dewan Pers,” ujar Dedik menjelaskan. 

Dedik menambahkan, seluruh anggota dan pengurus WAKOMINDO adalah wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi berlogo Garuda dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia dan memiliki hak yang sama untuk bekerjasama dengan Pemda.

Sementara itu, Ketua Dewas WAKOMINDO Hence Mandagi turut diberi kesempatan memaparkan tentang Sertifikasi Kompetensi LSP Pers Indonesia dan Sertifikat Media yang diterbitkan DPP Serikat Pers Republik Indonesia. 

“Ada contoh Pemkot Mojokerto yang membuat aturan jelas dan tidak diskriminatif. Semua diakomodir, baik UKW dan SKW, serta verifikasi Dewan Pers dan Sertifikat Media lembaga yang setara Dewan Pers,” ungkap Mandagi. 

Menanggapi laporan WAKOMINDO, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin menyambut baik pemaparan jajaran WAKOMINDO. 

“Surat edaran LKPP tentang larangan bagi pemerintah membuat regulasi penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didasari banyaknya laporan masyarakat ke LKPP,” ungkap Emin saat memberi tanggapan atas pemaparan dari tim WAKOMINDO. 

Baca Juga:  Tekan Peredaran Narkoba Kapolsek Lumban Julu Adakan Kampung Bebas Narkoba

Dia juga menjelaskan, pihak LKPP sudah pernah menghapus peraturan tambahan yang mempersulit proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Namun saat ini sudah mulai ada pelanggaran dengan memasukan kembali peraturan tambahan yang sudah pernah dihapus tersebut. Untuk kasus perusahaan pers baru kali ini masuk aduan,” terangnya. 

Emin pun berjanji akan mempelajari seluruh dokumen dan permasalahan yang diadukan atau dilaporkan WAKOMINDO, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

“Dalam satu atau dua minggu ke depan kami akan undang meeting lanjutan untuk membicarakan hasil kajian tentang permasalahan ini,” ujarnya. 

Sementara Dewan Pengawas Soegiharto Santoso memberi apresiasi atas respon positif LKPP terhadap laporan WAKOMINDO yang meneruskan aspirasi ribuan media dan puluhan ribu wartawan se-Indonesia yang mengalami diskriminasi oleh pemda. 

“Kami berharap dan yakin LKPP tidak akan diintervensi oleh siapapun dan akan mengakomodir kepentingan media dan wartawan yang tersertifikasi BNSP melalui LSP Pers Indonesia,” ujar Hoky sapaan akrabnya. 

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Asesor penguji kompetensi LSP Pers Indonesia Mangapul Matondang yang ikut hadir rapat, mengatakan, sesuai edaran Kepala LKPP nomor 5 tahun 2022 jelas persyaratan pengadaan barang/ jasa tidak boleh diskriminatif. Jadi kami minta LKPP dapat membuat regulasi tentang media dan wartawan yang juga belum SKW dan UKW sekalipun agar tidak ada yang merasa terabaikan,” imbuh Mangapul yang jauh-jauh dari Batam ke Jakarta untuk ikut pertemuan ini. 

Baca Juga:  Sukseskan F1H20 Danau Toba Polda Sumut Gelar Operasi Kepolisian Hopal Toba 2023

Di tempat terpisah, penasihat hukum WAKOMINDO Vincent Suriadinata, SH, MH dari Mustika Raja Law Office, mengomentari terkait dampak hukum jika ada peraturan atau larangan dari LKPP namun tetap dilanggar oleh Pemda. Menurutnya LKPP tidak bisa memberi sanksi. 

“Namun auditor, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan bisa melakukan pemeriksaan apakah pengadaan barang dan jasa di kantor pemerintah daerah atau pusat sudah sesuai dengan  peraturan perundang-undangan dan peraturan LKPP atau tidak,” kata Vincent menjelaskan. 

Vincent menambahkan, jika hasil audit pihak auditor BPK menemukan ada pelanggaran atau peraturan LKPP tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan maka ada sanksi hukumnya.  

“Temuan auditor itu bisa diteruskan ke KPK atau ke Kejaksaan dan Polri. Karena itu merupakan hasil audit sehingga dapat dijadikan dasar pelaporan ke aparat penegak hukum,” pungkas pengacara muda lulusan Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 

(Fesny Anwar Manalu)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Plt. Bupati Hadiri Pelantikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu

25 Mei 2024 - 00:22 WIB

Pimpinan Forkopimda Labuhanbatu Melepas Pawai Lilin Waisak 2568

25 Mei 2024 - 00:08 WIB

Manager Operasional Klarifikasi Legalitas PT Koko Samudera

24 Mei 2024 - 23:56 WIB

Dinas PPPA Labuhanbatu Deklarasikan SDN 01 Panai Hulu sebagai Sekolah Ramah Anak

24 Mei 2024 - 23:45 WIB

Pemerintah Tegaskan Berantas Judi Online, Satgas Akan Segera Dibentuk!

23 Mei 2024 - 00:07 WIB

Petugas Rutan Kelas I Medan Gagalkan Penyelundupan Narkoba

22 Mei 2024 - 23:34 WIB

Trending di Berita Terkini