Menu

Mode Gelap
Laporan Di SP3kan Keluarga Monang Samosir Prapidkan Penyidik Polres Dan Kejari Simalungun Plt. Bupati Labuhanbatu Saksikan Pagelaran Wayang Kulit di Hari Bhayangkara Sambut 1 Muharram 1446 H, BKM Nurul Islam Gelar Gotong-royong Kapolres Sergai Resmikan Sarana Air Bersih di Desa Makmur UNITA Taput Larang Mahasiswa Ikuti Aksi Demonstrasi

Tak Berkategori · 23 Jul 2021 06:19 WIB · waktu baca : ·

Dampak PPKM Darurat? Pengamat : Kalau Tidak Ada Solusi Konkrit Rakyat Menderita


 Dampak PPKM Darurat? Pengamat : Kalau Tidak Ada Solusi Konkrit Rakyat Menderita Perbesar


Medan, NET24JAM.ID – Aksi puluhan pedagang kopi dari sejumlah coffee shop di Kota Medan yang memilih turun kejalan untuk menjual kopi racikan mereka kepada para pengguna jalan di Kota Medan, pada Senin (19/7/2021) lalu, seperti dilansir oleh inews.sumut.id mendapat sorotan dari praktisi hukum dan pengamat sosial, Eka Putra Zakran, SH, MH, alias Epza.

Apa yang telah dilakukan oleh puluhan pedagang kopi dari sejumlah coffee shop adalah sesuatu yang wajar. Itulah bentuk aspirasi sebagian masyarakat yang harus disahuti oleh pemerintah. 

“Wajar dong para pedagang kopi tersebut melakukan aksi turun kejalan, karena pastinya mereka terdampak atas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan oleh Pemko Medan sejak 12 Juli 2021 yang lalu,” ujar Epza, Jumat (23/7/2021).

Menurutnya, hal ini dampak dari PPKM Darurat yang kebijakannya dinilai sangat merugikan bagi masyarakat dan pengusaha.

“Sebenarnya yang terdampak akibat penetapan PPKM itu bukan hanya pedagang kopi, tapi pedagang lainnya juga pasti terdampak,” jelas Epza.

“Saya berjalan di lapangan, banyak sekali keluhan dari pedagang kecil akibat penerapan PPKM Darurat ini. Belum lagi, awal dimulainya penerapan PPKM Darurat kemarin ada yang sempat viral di media seorang pedagang kopi, yaitu Rakes warga Kota Medan yang tidak terima kedai kopinya diminta petugas untuk di tutup tanpa memberi ganti rugi,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga:  Lapas Narkotika Klas IIA Pematang Siantar Gelar Apel Sambut Lebaran 1442 H

Seperti halnya pada kasus Rakes, Epza berpendapat, pengusaha warung kopi di Medan tidak sepantasnya aparat memberi sanksi hukum kepadanya, karena apa yang disampaikan Rakes itu ada benarnya. Kalau warung kopi ditutup tanpa solusi, siapa yang akan membayar uang sekolah, uang raport anak, uang kontrak rumah, uang belanja dapur dan kebutuhan dasar lainnya.

“Nah seharusnya aparat mendengar dan memberi edukasi secara humanis. Jangan bak pepatah, sudah lah jatuh, ditimpa tangga pula. Kan sakit kali itu,” tuturnya.

Bukan hanya itu saja, masih kata Epza,  tak jarang masyarakat mengeluhkan tentang para petugas PPKM Darurat yang dinilai salah menerjemahkan tugas-tugasnya.

“Hal itu keluar dari SOP, ada yang main kasar, arogan. Kalau mau melakukan penindakan, harus jeli dan hati-hati, bukan usaha yang ditutup, tapi kerumunannya yang dibubarkan, jika memang ada kerumunan. Jika sudah jaga jarak (fisical distancing), hemat saya gak ada masalah dong,” sebutnya.

Baca Juga:  Anggota Polsek Medan Barat Pelaku 372 Positif Narkoba dan Bolos Dinas 35 Hari

Bahkan lebih parahnya lagi ada yang sampai melakukan tindak kriminal seperti sekretaris Satpol PP Gowa, Sulsel yang sekonyong-konyong melakukan tamparan terhadap seorang ibu hamil. Nah, ini perlu pendidikan yang lebih humanis kepada para petugas di lapangan, sebagaimana himbauan yang disampaikan Menteri Dalam negeri Muhammad Tito Karnavian.

Penutupan atau penyekatan jalan, juga berdampak bagi para pengguna jalan. Banyak masyarakat pengguna jalan yang harus mutar-mutar akibat banyaknya penyekatan jalan oleh petugas dan pada malam harinya lampu kota dimatikan, ini kan dampaknya bahaya, bisa meningkat kejahatan nanti, khususnya begal, perampok dan kejahatan lainnya.

Di luar itu yang menjadi sebuah kekonyolan dari kebijakan penerapan PPKM Darurat ini adalah tidak adanya solusi konkrit yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai kompensasi dan bentuk perlindungan dari segi jaminan kebutuhan masyarakat. 

Makanya PPKM Darurat ini sebenarnya kebijakna ambigu yang tidak punya solusi. Rakyat dibiarkan saja menderita dari dampak PPKM Darurat ini. Harusnya sih yang diterapkan adalah lockdown. Hal ini sesuai dengan maksud UU No. 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan. Pasal 55 UU ini memberi jaminan kebutuhan hidup dasar masyarakat sebagai berikut:

Baca Juga:  Sengketa Tanah dengan PTPN II, Tiga Warga Memberikan Kesaksian

Ayat (1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidip dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Ayat (2) Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemetintah daerah dan pihak yang terkait.

“Nah, selama PPKM Darurat ini lihat apa yang terjadi. Mana ada jaminan hidup dasar yang diberikan Pemko Medan. Jangankan jaminan untuk hewan ternak, untuk manusia saja nonsen. Pokoknya dampak dari PPKM Darurat ini masyarakat yang tanggung sendiri,” ungkap Epza.

Pertanyaan yang kemudian muncul, memangnya setelah jalan di sekat, warung kopi dan kedai nasi ditutup seperti penerapan PPKM Darurat dua pekan ini pandemi Covid-19 ini hilang? Belum tentu kan?, bahkan pusat katanya akan melanjutkan lagi dengan ganti nama dari PPKM Darurat ke level 1-4. 

“Kesimpulannya kalau tidak ada solusi mau diganti nama apapun rakyat kecil yang akan menderita. Lama-lama justru nanti masyarakat bukan mati karena Covid-19, tapi mati kelaparan,” tandasnya.

(Red/Pers Rilis)

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gawat Proyek DD TA 2023 Tak Terealisasi Diduga Pangulu Lestari Indah Selewengkan Anggaran

27 Juni 2024 - 14:23 WIB

Terkait Video Mesum Mirip Sekda Taput, Polisi Layangkan Surat Panggilan Ke TS.

20 Juni 2024 - 08:57 WIB

Dinas Sosial Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran

4 Juni 2024 - 12:19 WIB

Tergabung Di Kloter 13 Kakan Kemenag Bersama Plt Bupati Lepas 318 Jemaah Haji Labuhanbatu

27 Mei 2024 - 08:18 WIB

Terpilih Secara Aklamasi Boster Sitio Pimpin Koni Labuhanbatu Hingga 2028

28 April 2024 - 08:52 WIB

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Trending di Tak Berkategori