Menu

Mode Gelap
Idul Adha 1445 H, KSOP Utama Belawan Qurban 9 Ekor Lembu Danlanud Yohanis Kapiyau Timika Kerahkan Personel Sukseskan MTQ Terpampang Wajah 15 Oknum Polrestabes Medan Jadi Buronan Pimpinan DPRD Sumut Sebut JTP Tidak Melanggar Kode Etik Rayakan Idul Adha 1445 H Lapas Medan Potong Hewan Kurban

News · 20 Mei 2022 08:37 WIB · waktu baca : ·

Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng, BEM PTNU Minta Presiden Lakukan 3 Hal Ini


 Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng, BEM PTNU Minta Presiden Lakukan 3 Hal Ini Perbesar

Presiden Nasional Bem Ptnu Wahyu Al Fajri mengatakan pencabutan larangan ekspor CPO bukti bahwa kebijakan pengendalian harga minyak goreng lewat stop ekspor total seluruh produk CPO adalah kesalahan fatal.

Sebab harga minyak goreng di level bawah masih tergolong mahal mayoritas penduduk kita masih merasa keberatan, sedangkan petani kelapa sawit di Indonesia dirugikan dengan harga tandan buah segar (TBS) yang anjlok sebab oversupply CPO di dalam negeri.

Selain itu, kehilangan pendapatan negara lebih dari Rp6 triliun, belum ditambah dengan tekanan pada sektor logistik -perkapalan yang berkaitan dengan aktivitas ekspor CPO. Kehilangan devisa sudah cukup tinggi imbas pelarangan ekspor CPO, yang mempengaruhi stabilitas sektor keuangan.

Baca Juga:  Mediasi Di Kantor Tumpatan Nibung Ahli Waris Marwiyah Kecewa

Wahyu Al Fajri menyebut, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot sebesar 3 persen dalam sebulan terakhir salah satunya disumbang dari pelarangan ekspor CPO dan turunannya.

“Sekelas presiden yang bisa mengatur segala aspek kenegaraan tidak tuntas mengatur skema regulasi tentang stabilitas harga minyak dan stabilitas harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit” .

Baca Juga:  Pemkab Labuhanbatu Optimalisasi Pemanfaatan PLTS dan PATS

Jika jalan satu-satunya melalui reshuffle menteri yang selama ini gagal menyelesaikan masalah minyak goreng seharusnya segera dilakukan jangan menunggu dan berlarut-larut.

Ada tiga solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah segera setelah pencabutan larangan ekspor dilakukan tuturnya,

Pertama, menugaskan Bulog dan memberi kewenangan untuk ambil alih setidaknya 40 persen dari total distribusi minyak goreng. Selama ini mekanisme pasar gagal mengatur marjin yang dinikmati para distributor minyak goreng.

Kedua, menghapus kebijakan subsidi ke minyak goreng curah, dan ganti dengan minyak goreng kemasan sederhana. Sebab, pengawasan minyak goreng kemasan jauh lebih mudah dibanding curah.

Baca Juga:  Setubuhi Putri Kandung Puluhan Kali, Ayah Biadab Ditangkap Polres Taput

Ketiga, jika masalahnya adalah sisi pasokan bahan baku didalam negeri maka program biodiesel harus mengalah. Target biodiesel harus segera direvisi, dan fokuskan dulu untuk penuhi kebutuhan minyak goreng.

Karena seluruh masalah terkait minyak goreng sebenarnya titik permasalahannya itu ada pada pejabat pelaksananya.

“Makanya penyegaran terhadap pejabat pelaksana sangat di perlukan,” pungkasnya.

Pengirim : BEM PTNU

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Idul Adha 1445 H, KSOP Utama Belawan Qurban 9 Ekor Lembu

19 Juni 2024 - 19:07 WIB

Terpampang Wajah 15 Oknum Polrestabes Medan Jadi Buronan

19 Juni 2024 - 12:02 WIB

Pimpinan DPRD Sumut Sebut JTP Tidak Melanggar Kode Etik

19 Juni 2024 - 10:44 WIB

Plt Bupati Labuhanbatu Sholat Idul Adha di Lapangan Ikabina Rantauprapat

18 Juni 2024 - 11:24 WIB

Video Mesum Mirip Sekda Taput Polisi Lanjut Lakukan Penyelidikan

18 Juni 2024 - 11:24 WIB

Rayakan Idul Adha 1445 H Lapas Medan Potong Hewan Kurban

18 Juni 2024 - 11:14 WIB

Trending di News