Menu

Mode Gelap
Tampil semangat menuju predikat WBK, Imigrasi Sibolga Ikuti Desk Evaluasi TPN Golkar Kecamatan Medan Polonia Laksanakan Jum’at Berkah Kendalikan Inflasi, Presiden Minta Pemda Tak Ragu Realisasikan Anggaran dr Bobby Simanjuntak Terpilih Jadi Ketua DPD AMPI Tapanuli Utara Beredar Kabar! Anggota DPRD Kota Medan Dipecat Gegara Foto Vulgar

Berita Indonesia · 11 Sep 2022 17:44 WIB · · telah dibaca 45 kali

Buruan! Pemutihan Pajak STNK di 9 Provinsi, Simak Selengkapnya


 Buruan! Pemutihan Pajak STNK di 9 Provinsi, Simak Selengkapnya Perbesar

Foto : ilustrasi BPKB dan STNK kendaraan bermotor.

Jakarta, NET24JAM – Anda jangan sampai ketinggalan mumpung masih berlaku, segera manfaatkan program pemutihan pajak STNK di berbagai daerah ini. 

Jangan sampai kendaraan kamu jadi bodong gara-gara tidak memperpanjang STNK dua tahun. Relaksasi ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan yang telat sampai kendaraan yang belum dibalik nama. 

Masing-masing provinsi memiliki kebijakan sendiri terkait pemutihan pajak kendaraan tersebut. Ada yang membebaskan denda pajak, diskon pajak, sampai diskon dan bebas bea balik nama kendaraan.

Dilansir dari laman detikoto, berikut 9 provinsi yang masih menggelar pemutihan pajak STNK pada September 2022 ini : 

1. Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  menerapkan program pemutihan pajak kendaraan sejak 6 September sampai 30 November 2022.

Adapun program pemutihan yang ditawarkan di Sumatera Utara antara lain : 

  • Bebas denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
  • Bebas bea balik nama kendaraan bermotor ke-ii (BBNKB-II) atau balik nama kendaraan bekas.
  • Bebas denda BBNKB-II. 
  • Bebas tunggakan PKB tahun kelima dan seterusnya. 
  • Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) untuk tahun yang lewat.

2. Banten

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Banten ini berlaku sejak 18 Agustus sampai 31 Desember 2022. Adapun program pemutihan di Banten antara lain :

  • Bebas denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
  • Bebas Pokok dan Denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II.
  • Pengurangan Pokok PKB 20 persen untuk kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi.

3. Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2022 memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan. Program ini berlaku sejak 7 September 2022 sampai dengan 22 Desember 2022.

Ada tiga program yang ditawarkan, antara lain : 

  • Bebas denda pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang mengalami keterlambatan pembayaran.
  • Bebas Bea Balik Nama II atau balik nama kendaraan bekas. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB II) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk pelat Jawa Tengah maupun luar wilayah Provinsi Jawa Tengah.
  • Bebas pokok PKB tunggakan tahun kelima. Pembebasan Pokok PKB tahun kelima diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban tunggakan pajak lebih dari 5 tahun.

3. Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memberlakukan program pemutihan pajak. Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Timur berlaku sampai 30 September 2022.

Pemutihan pajak ini dapat dinikmati oleh wajib pajak yang ingin mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak lainnya tanpa sanksi administrasi.

5. Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini sudah diberlakukan sejak 1 Agustus hingga 31 Desember mendatang.

Pemutihan itu tertuang di Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2022 tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya. Selain itu, ada juga penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB.

Untuk penghapusan sanksi administrasi, berlaku bagi PKB dan BBNKB pada tahun berjalan dan sanksi administrasi PKB tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat cukup membayar pokok pajaknya saja. Namun keringanan itu tidak berlaku untuk pembayaran PKB dan BBNKB kendaraan baru.

6. Kalimantan Barat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melanjutkan program kebijakan pembebasan denda administrasi keterlambatan pembayaran PKB, dan BBNKB hingga 30 September 2022.

 Program pemutihan yang ditawarkan yaitu bebas sanksi administrasi PKB dan BBNKB Ke-2 yang meliputi:

  • Denda keterlambatan mendaftar Pajak Kendaraan Bermotor.
  • Denda keterlambatan mendaftar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kedua.
  • Gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kedua.

7. Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari media sosial resminya, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur memberikan relaksasi pajak yang berlangsung mulai 16 Agustus 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022. Relaksasi itu berupa pemutihan denda pajak sampai diskon pajak kendaraan bermotor (PKB).

Adapun ketentuan relaksasi pajak di Kalimantan Timur antara lain :

  • Diskon 2 persen untuk pembayaran pajak kendaraan 0-30 hari sebelum jatuh tempo.
  • Diskon 4 persen untuk pembayaran 31-60 hari sebelum jatuh tempo.
  • Diskon pajak kendaraan bermotor yang menunggak 4 tahun ke atas, hanya membayar PKB terhitung 3 tahun.
  • Bebas denda, bebas pajak progresif, bebas BBNKB-II (tidak termasuk biaya PNBP).
  • Pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

8. Kalimantan Utara

Dikutip dari Diskominfo Kalimantan Utara, relaksasi ini berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.237/2022 tentang Pemberian Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Provinsi Kalimantan Utara dan Kendaraan Mutasi ke Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Namun relaksasi program pemutihan pajak di Kaltara hanya berupa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II. Tidak termasuk dengan sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Relaksasi ini berlangsung dari 1 April hingga 30 September 2022.

9. Sulawesi Selatan

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan keringanan kepada pemilik kendaraan umum di Sulsel yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada kebijakan penghapusan atau pemutihan denda pajak untuk kendaraan umum angkutan orang seperti pete-pete.

Pembebasan denda pajak kendaraan itu dimulai sejak 14 Juni sampai 31 Desember 2022. Insentif ini berlaku untuk kendaraan umum atau angkot atas nama pribadi. Sementara untuk angkutan umum dengan plat hitam tidak masuk dalam kategori yang berhak mendapat insentif penghapusan denda pajak.

Selain itu, Bapenda Sulawesi Selatan juga memberlakukan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB II) dan seterusnya. Hal itu sesuai dengan SK Gubernur Sulsel No. 1743/IX/Tahun 2022. Program ini berlaku sampai 30 November 2022.

Published : Ridwan 

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tampil semangat menuju predikat WBK, Imigrasi Sibolga Ikuti Desk Evaluasi TPN

30 September 2022 - 21:23 WIB

Golkar Kecamatan Medan Polonia Laksanakan Jum’at Berkah

30 September 2022 - 15:42 WIB

Kendalikan Inflasi, Presiden Minta Pemda Tak Ragu Realisasikan Anggaran

29 September 2022 - 23:06 WIB

dr Bobby Simanjuntak Terpilih Jadi Ketua DPD AMPI Tapanuli Utara

29 September 2022 - 22:46 WIB

Beredar Kabar! Anggota DPRD Kota Medan Dipecat Gegara Foto Vulgar

29 September 2022 - 16:31 WIB

Cek Harga TBS Sawit di Sumut Periode 28 September Hingga 4 Oktober 2022

29 September 2022 - 15:01 WIB

Trending di Berita Terkini