Menu

Mode Gelap
Danyonmarhanlan X Jayapura Sambut Silaturahmi Korps Brimob Polda Papua Bentrok Oknum Brimob Vs Anggota TNI di Sorong Berakhir Damai Plt. Bupati Tinjau Persiapan TMMD ke-120 di Desa Selat Beting Diduga Hanyut di Sungai Bilah , Tim BPBD Labuhanbatu Melakukan Pencarian Selama 15 Jam dan Ditemukan Korban Telah Meninggal . Kompol Yayang Cek e-Parkir di Wilkum Polsek Medan Baru

Tak Berkategori · 22 Jun 2021 08:49 WIB · waktu baca : ·

Bobby Ungkap Pemprovsu Punya Utang Rp433,86 Miliar ke Pemko Medan


 Bobby Ungkap Pemprovsu Punya Utang Rp433,86 Miliar ke Pemko Medan Perbesar

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengungkap Pemprov Sumut belum menyerahkan uang dana bagi hasil pajak 2020 Rp433,86 miliar ke Pemkot Medan. Foto: CNN Indonesia/ Farida.

Medan, NET24JAM.ID – Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memiliki utang sebesar Rp433,86 miliar ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan. 

Utang tersebut merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Sumut di tahun 2020 yang belum disalurkan ke Pemkot Medan.

“Hingga akhir Desember 2020, dana bagi hasil pajak dari Pemprov Sumut belum ditransfer, sehingga Pemprov Sumut memiliki utang sebesar Rp433,86 miliar,” kata Bobby, Selasa (22/6/2021).

Baca Juga:  Polres Pakpak Bharat Sterilisasi Lingkungan Masyarakat, Perkantoran Serta Fasilitas Umum

Bobby menambahkan kebijakan pembatasan pengunjung maupun waktu operasional tempat usaha pada kondisi pandemi Covid-19 berakibat pada turunnya pendapatan pajak maupun retribusi daerah.

“Faktor lain tidak terpenuhinya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2020, karena adanya kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah dan dana desa oleh pemerintah pusat,” sebutnya.

Menurut Bobby, untuk menekan kebocoran PAD (pendapatan asli daerah), Pemko Medan melakukan pengawasan dengan upaya membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat pengelola pajak daerah.

Baca Juga:  How Technology Is Changing How We Treat Clothes

Di samping itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga telah memasang tapping box atau alat monitoring transaksi usaha di mesin kasir.

“Untuk menghindari kebocoran pajak, Pemko Medan juga secara berkala memeriksa wajib pajak untuk menguji kepatuhan dalam hal pelaporan SPTPD dengan melaporkan hasil penjualan,” bebernya.

Disisi lain, Pemko Medan telah melakukan berbagai upaya penindakan bangunan untuk meningkatkan PAD. Selama 2020 Pemko Medan telah melakukan penindakan berupa pembongkaran bangunan di 65 lokasi, sedangkan pada periode Januari – Mei 2021 telah dilakukan penindakan di 63 lokasi.

Baca Juga:  Sat Res Narkoba Polres Tanjung Balai Amankan Pemilik 90 Butir Pil Ekstasi dan 1.059 Butir Pil H.5

“Sejak akhir Mei 2021 telah dilakukan penyederhanaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Seluruh proses perizinan berada pada satu SKPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan,” tandasnya. (Red)


Sumber : CNN Indonesia

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Forkopimda Labuhanbatu dan Labura Buka Puasa Bersama Kapolres Labuhanbatu

24 Maret 2024 - 09:13 WIB

Bandar Huluan Gelar Rapat Materi Sosialisasi Penggunaan ADN Dan Dana Desa Tahun 2024

20 Maret 2024 - 05:52 WIB

PTPN IV Ragional II Kebun Dolok Ilir Dan Pengusaha CV Sinar Tenera Sepakat Melakukan Perawatan Jalan Protokol

6 Maret 2024 - 11:43 WIB

Paskas Ajak Masyarakat Kota Tebing Tinggi Untuk Bersedekah

27 November 2023 - 20:03 WIB

BNN Pinjam Pakai Gedung TC Sosial Untuk Tempat Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

5 Oktober 2023 - 11:25 WIB

Cabuli Anak Dibawah Umur Warga Naga Kesiangan Di Jemput Polisi Tebing Tinggi

5 Oktober 2023 - 10:24 WIB

Trending di Berita Terkini