Menu

Mode Gelap
Tangkap Pelaku Ekspor Minyak Goreng? BEM PTNU Apresiasi Langkah Polri Pidato Peringatan Hardiknas 2022, Nadiem Makarim Banjir Pujian Apresiasi Kinerja Polri Menangani Mudik Lebaran Kemenkes Terbitkan Edaran Kewaspadaan Hepatitis Akut, Ini Gejalanya Mudik Lebaran Lancar, Kakorlantas Polri Diapresiasi

Tak Berkategori · 22 Jun 2021 08:49 WIB ·

Bobby Ungkap Pemprovsu Punya Utang Rp433,86 Miliar ke Pemko Medan


 Bobby Ungkap Pemprovsu Punya Utang Rp433,86 Miliar ke Pemko Medan Perbesar

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengungkap Pemprov Sumut belum menyerahkan uang dana bagi hasil pajak 2020 Rp433,86 miliar ke Pemkot Medan. Foto: CNN Indonesia/ Farida.

Medan, NET24JAM.ID – Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memiliki utang sebesar Rp433,86 miliar ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan. 

Utang tersebut merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Sumut di tahun 2020 yang belum disalurkan ke Pemkot Medan.

“Hingga akhir Desember 2020, dana bagi hasil pajak dari Pemprov Sumut belum ditransfer, sehingga Pemprov Sumut memiliki utang sebesar Rp433,86 miliar,” kata Bobby, Selasa (22/6/2021).

Bobby menambahkan kebijakan pembatasan pengunjung maupun waktu operasional tempat usaha pada kondisi pandemi Covid-19 berakibat pada turunnya pendapatan pajak maupun retribusi daerah.

“Faktor lain tidak terpenuhinya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2020, karena adanya kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah dan dana desa oleh pemerintah pusat,” sebutnya.

Menurut Bobby, untuk menekan kebocoran PAD (pendapatan asli daerah), Pemko Medan melakukan pengawasan dengan upaya membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat pengelola pajak daerah.

Di samping itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga telah memasang tapping box atau alat monitoring transaksi usaha di mesin kasir.

“Untuk menghindari kebocoran pajak, Pemko Medan juga secara berkala memeriksa wajib pajak untuk menguji kepatuhan dalam hal pelaporan SPTPD dengan melaporkan hasil penjualan,” bebernya.

Disisi lain, Pemko Medan telah melakukan berbagai upaya penindakan bangunan untuk meningkatkan PAD. Selama 2020 Pemko Medan telah melakukan penindakan berupa pembongkaran bangunan di 65 lokasi, sedangkan pada periode Januari – Mei 2021 telah dilakukan penindakan di 63 lokasi.

“Sejak akhir Mei 2021 telah dilakukan penyederhanaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Seluruh proses perizinan berada pada satu SKPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan,” tandasnya. (Red)


Sumber : CNN Indonesia

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Demi Kenyamanan Warga Polres Tanjung Balai Tugaskan Personil Jaga Lokasi Rekreasi

9 Mei 2022 - 00:58 WIB

Antisipasi Guantibmas, Polres Dairi Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Malam Takbir.

1 Mei 2022 - 14:29 WIB

Jaga Situasi Aman Dan Kondusif, Sat Polairud Polres Tanjung Balai Gelar Patroli

25 April 2022 - 14:40 WIB

Pengurus Sub Rayon AMPI Kelurahan Karang Berombak Giat Bagi TakjilJelang Waktu Berbuka Puasa

25 April 2022 - 08:35 WIB

Proyek MCK TA Tahun 2021 Mangkrak, Kabid Perkim Janji Akan Tinjau Lokasi Proyek

19 Januari 2022 - 08:04 WIB

Unit Reskrim Polsekta Belawan Doorr Dua Residivis Rampok Yang Resahkan Warga

14 Januari 2022 - 04:19 WIB

Trending di Tak Berkategori