Menu

Mode Gelap
Ciptakan Sitkamtibmas Yang Kondusif Kapolres Dairi Lounching Program Lapor Pak Kapolres Maraknya Galian C Ilegal Kredibilitas SDM PTPN IV Unit Kebun Balimbingan Di Pertanyakan Tangkap Pelaku Ekspor Minyak Goreng? BEM PTNU Apresiasi Langkah Polri Pidato Peringatan Hardiknas 2022, Nadiem Makarim Banjir Pujian Apresiasi Kinerja Polri Menangani Mudik Lebaran

Kabinet · 7 Jul 2021 16:26 WIB ·

Berikut Instruksi Mendagri Untuk Kepala Daerah Terkait Bansos dan APBD


 Berikut Instruksi Mendagri Untuk Kepala Daerah Terkait Bansos dan APBD Perbesar

Mendagri Tito Karnavian.

Jakarta, NET24JAM.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat.

“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD,” ujar Tito, seperti tertuang dalam diktum kedelapan Inmendagri.

Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat ini, ujar Tito, maka:

Pertama, dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial;

Kedua, tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.

Sementara itu, terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD), Mendagri meminta para bupati/wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah, perekaman data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan kepala desa diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak kalah penting, Tito meminta kepala daerah melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro meminta para kepala daerah untuk memedomani Inmendagri 15/2021 tersebut.

“Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang telah dikeluarkan, diktum kedelapan dan kesembilan dapat dijadikan pedoman bagi kawan-kawan di daerah, tentunya Pak Gubernur, Bupati/Wali Kota menugaskan Sekda sebagai ketua panitia anggaran,” ujar Suhajar dalam Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Selasa (06/07/2021).

Ia juga meminta agar ketentuan terkait pengendalian dan pengetatan aktivitas masyarakat yang diatur dalam Inmendagri ini dijalankan tanpa keraguan.

“Agar pemda [pemerintah daerah] meningkatkan sosialisasi PPKM Darurat, dan kedua agar hati-hati dalam pembatasan atau penertiban rakyat yang berada pada kelompok berpendapatan rendah atau income harian,” tandasnya. 

(UN)

Sumber : 

  • Humas Sekretariat Kabinet

  • Humas Kemendagri

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kemenkes Terbitkan Edaran Kewaspadaan Hepatitis Akut, Ini Gejalanya

6 Mei 2022 - 17:32 WIB

Cegah Pungli, Mendagri Menegaskan Hal Ini Kepada Kepala Daerah

6 Februari 2022 - 17:17 WIB

Peraturan Terbaru Pembatasan Mobilitas dan Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara

25 Juni 2021 - 18:41 WIB

Menteri Agama Terbitkan Surat Edaran Pelaksanaan Idul Adha 1442 H, Ini Ketentuannya

24 Juni 2021 - 08:14 WIB

Menkeu : Pertumbuhan Pendapatan Negara Mei 2021 Membaik

22 Juni 2021 - 08:03 WIB

Miliki KND, Stafsus Presiden Angkie Yudistia Apresiasi Pemprov Bali

21 Juni 2021 - 14:26 WIB

Trending di Kabinet