Menu

Mode Gelap
Danyonmarhanlan X Jayapura Sambut Silaturahmi Korps Brimob Polda Papua Bentrok Oknum Brimob Vs Anggota TNI di Sorong Berakhir Damai Plt. Bupati Tinjau Persiapan TMMD ke-120 di Desa Selat Beting Diduga Hanyut di Sungai Bilah , Tim BPBD Labuhanbatu Melakukan Pencarian Selama 15 Jam dan Ditemukan Korban Telah Meninggal . Kompol Yayang Cek e-Parkir di Wilkum Polsek Medan Baru

Kabinet · 7 Jul 2021 16:26 WIB · waktu baca : ·

Berikut Instruksi Mendagri Untuk Kepala Daerah Terkait Bansos dan APBD


 Berikut Instruksi Mendagri Untuk Kepala Daerah Terkait Bansos dan APBD Perbesar

Mendagri Tito Karnavian.

Jakarta, NET24JAM.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat.

“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD,” ujar Tito, seperti tertuang dalam diktum kedelapan Inmendagri.

Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat ini, ujar Tito, maka:

Baca Juga:  Cegah Pungli, Mendagri Menegaskan Hal Ini Kepada Kepala Daerah

Pertama, dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial;

Kedua, tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.

Baca Juga:  Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Investigasi Tragedi Kanjuruhan

Sementara itu, terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD), Mendagri meminta para bupati/wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah, perekaman data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan kepala desa diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak kalah penting, Tito meminta kepala daerah melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro meminta para kepala daerah untuk memedomani Inmendagri 15/2021 tersebut.

Baca Juga:  Peraturan Terbaru Pembatasan Mobilitas dan Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara

“Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang telah dikeluarkan, diktum kedelapan dan kesembilan dapat dijadikan pedoman bagi kawan-kawan di daerah, tentunya Pak Gubernur, Bupati/Wali Kota menugaskan Sekda sebagai ketua panitia anggaran,” ujar Suhajar dalam Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Selasa (06/07/2021).

Ia juga meminta agar ketentuan terkait pengendalian dan pengetatan aktivitas masyarakat yang diatur dalam Inmendagri ini dijalankan tanpa keraguan.

“Agar pemda [pemerintah daerah] meningkatkan sosialisasi PPKM Darurat, dan kedua agar hati-hati dalam pembatasan atau penertiban rakyat yang berada pada kelompok berpendapatan rendah atau income harian,” tandasnya. 

(UN)

Sumber : 

  • Humas Sekretariat Kabinet

  • Humas Kemendagri

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Mensos Serahkan Bantuan Kapal Transportasi Anak Sekolah di Batam

20 Oktober 2023 - 22:28 WIB

Mahfud MD Resmi Menjadi Warga Kehormatan Korps Marinir

1 Agustus 2023 - 19:16 WIB

Mendagri dan Menkeu Beri Penghargaan Insentif Fiskal Pada 33 Pemda

31 Juli 2023 - 17:30 WIB

Kementerian Perindustrian Fasilitasi 7 Industri ICT Mejeng di Singapura

11 Juni 2023 - 12:07 WIB

Kunker ke Tanggamus, 2 Menteri dan Anggota DPR RI Lakukan Ini

2 Juni 2023 - 16:42 WIB

Terbaru!! SKB Perubahan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023

29 Maret 2023 - 16:16 WIB

Trending di Berita Terkini