Jakarta, NET24JAM.ID – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, ada kecurigaan publik mengenai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Benny, ini semakin terlihat setelah KPK memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
“Kini rakyat curiga, baik Presiden maupun Ketua KPK diduga kuat berada dalam satu kaki dalam upaya pelemahan KPK, itu saja,” kata Benny dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).
Dikatakan demikian, politisi partai Demokrat ini mengaku masih mengingat pernyataan Jokowi yang menyebut hasil TWK tak serta-merta dapat dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos.
Menurut Benny pernyataan Jokowi dinilai hanya basa-basi belaka. Sebab, nyatanya ada 51 pegawai tak lolos yang diberhentikan.
“Saya rasa, imbauan presiden soal 75 pegawai KPK yang gagal TWK itu hanya basa-basi, lip service,” ujar dia.
Benny menilai, seharusnya apabila Presiden Jokowi serius dan berkomitmen memberantas korupsi, maka hal yang dilakukan adalah menjaga dan memperkuat KPK.
Kendati demikian, Benny masih berharap dugaan-dugaan yang disampaikannya itu tidaklah benar bahwa ada upaya melemahkan KPK.
Untuk itu, dia meminta semua pihak menunggu langkah Presiden dan Ketua KPK selanjutnya untuk membuktikan dugaan tersebut tidak benar.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan pers, Selasa (25/5/2021).
“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” kata Alexander Marwata saat memberikan keterangan pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Selasa (25/5/2021).
Dia menuturkan, hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan. Setelah mengikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi ASN.
Jakarta, NET24JAM.ID – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, ada kecurigaan publik mengenai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Benny, ini semakin terlihat setelah KPK memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
“Kini rakyat curiga, baik Presiden maupun Ketua KPK diduga kuat berada dalam satu kaki dalam upaya pelemahan KPK, itu saja,” kata Benny dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).
Dikatakan demikian, politisi partai Demokrat ini mengaku masih mengingat pernyataan Jokowi yang menyebut hasil TWK tak serta-merta dapat dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos.
Menurut Benny pernyataan Jokowi dinilai hanya basa-basi belaka. Sebab, nyatanya ada 51 pegawai tak lolos yang diberhentikan.
“Saya rasa, imbauan presiden soal 75 pegawai KPK yang gagal TWK itu hanya basa-basi, lip service,” ujar dia.
Benny menilai, seharusnya apabila Presiden Jokowi serius dan berkomitmen memberantas korupsi, maka hal yang dilakukan adalah menjaga dan memperkuat KPK.
Kendati demikian, Benny masih berharap dugaan-dugaan yang disampaikannya itu tidaklah benar bahwa ada upaya melemahkan KPK.
Untuk itu, dia meminta semua pihak menunggu langkah Presiden dan Ketua KPK selanjutnya untuk membuktikan dugaan tersebut tidak benar.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan pers, Selasa (25/5/2021).
“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” kata Alexander Marwata saat memberikan keterangan pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Selasa (25/5/2021).
Dia menuturkan, hanya ada 24 pegawai yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan. Setelah mengikuti pelatihan lanjutan, 24 pegawai itu dapat diangkat menjadi ASN.
